iapapun Presiden yang terpilih pada 2024 harus mampu menaikkan rasio pajak terhadap Gross Domestic Product (GDP)https://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925301/menkeu-era-sby-siapapun-presiden-2024-harus-tingkatkan-pajakidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925301/menkeu-era-sby-siapapun-presiden-2024-harus-tingkatkan-pajakhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925301/menkeu-era-sby-siapapun-presiden-2024-harus-tingkatkan-pajakRabu 22 November 2023 18:13 WIBAnggie AriestaPresiden 2024 Harus Tingkatkan Pajak (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/11/22/320/2925301/menkeu-era-sby-siapapun-presiden-2024-harus-tingkatkan-pajak-5zR3Un96fy.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yMC8xLzE3Mzk0MC81L3g4cHMydXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Siapapun Presiden yang terpilih pada 2024 harus mampu menaikkan rasio pajak terhadap Gross Domestic Product (GDP). Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan periode 2013-2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri. BACA JUGA: Skema Proyek Tol Mengwi Bali Diubah Jadi Prakarsa Pemerintah, Kenapa? Menurut Chatib Basri, presiden terpilih tersebut harus mengurangi gap dengan menaikkan tabungan domestik. "Maka saya ingin mengatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024-2029 dan ke depan harus meningkatkan penerimaan pajak agar rasio tax GDP mengalami peningkatan," kata Chatib dalam Economic Outlook 2024, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Sri Mulyani Peringatkan Aset Negara Jangan Sampai Tidur! Chatib juga mengatakan ekonomi harus dipercepat. Ada juga pertanyaan bahwa bisakah ekonomi tumbuh lebih dari 6%?Chatib lantas menerangkan konsep konsep teori ekonomi yakni ICOR atau incremental capital-output ratio. Jika Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Indonesia butuh tambahan investasi. Tambahan itu bisa diperoleh dari lewat tabungan domestik maupun luar negeri untuk menggenjot PDB. "Masalahnya, investasi terhadap PDB ini butuh uang, tidak bisa invest kalau enggak ada uang. Sumber pembiayaannya bisa dari domestik atau luar," katanya. Di dalam negeri, Chatib menjelaskan hingga saat ini jumlah tabungan domestik hanya 36%. Sedangkan kebutuhan kebutuhan investasi Indonesia lebih tinggi atau sekitar 47% terhadap PDB. Alhasil, dia menjelaskan investasi dari luar juga perlu dicari. "Ada gap atau kebutuhan yang uangnya gada dari domestik dan itu harus luar. Itu besarnya 11% dari GDP atau sekitar Rp1.800 triliun tambahan kekurangan. Masalahnya, investasi terhadap PDB ini butuh uang, tidak bisa invest kalau tidak ada uang," ujarnya. Chatib melanjutkan, opsi yang kedua adalah karena ada gap tabungan domestik, maka mungkin harus dibiayai melalui penanaman modal asing. "Enggak bisa portofolio karena kalau uangnya masuk bisa keluar lagi, kalau PMA di sektor ekspor oriented revenuenya juga dollar itu naturally hatch," katanya. Selain itu, siapapun yang menjalani pemerintahan 2024-2029, Chatib menegaskan harus dibuat investasi asing masuk. "Dia harus friendly sama investor. Artinya regulasi harus streamline, debirokratisasi, investment climate dibaiki dsb. Itu opsi ketiga. Opsi keempat kalau hutangnya ga cukup ya hutang," katanya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yMC8xLzE3Mzk0MC81L3g4cHMydXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Siapapun Presiden yang terpilih pada 2024 harus mampu menaikkan rasio pajak terhadap Gross Domestic Product (GDP). Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan periode 2013-2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri. BACA JUGA: Skema Proyek Tol Mengwi Bali Diubah Jadi Prakarsa Pemerintah, Kenapa? Menurut Chatib Basri, presiden terpilih tersebut harus mengurangi gap dengan menaikkan tabungan domestik. "Maka saya ingin mengatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024-2029 dan ke depan harus meningkatkan penerimaan pajak agar rasio tax GDP mengalami peningkatan," kata Chatib dalam Economic Outlook 2024, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Sri Mulyani Peringatkan Aset Negara Jangan Sampai Tidur! Chatib juga mengatakan ekonomi harus dipercepat. Ada juga pertanyaan bahwa bisakah ekonomi tumbuh lebih dari 6%?Chatib lantas menerangkan konsep konsep teori ekonomi yakni ICOR atau incremental capital-output ratio. Jika Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Indonesia butuh tambahan investasi. Tambahan itu bisa diperoleh dari lewat tabungan domestik maupun luar negeri untuk menggenjot PDB. "Masalahnya, investasi terhadap PDB ini butuh uang, tidak bisa invest kalau enggak ada uang. Sumber pembiayaannya bisa dari domestik atau luar," katanya. Di dalam negeri, Chatib menjelaskan hingga saat ini jumlah tabungan domestik hanya 36%. Sedangkan kebutuhan kebutuhan investasi Indonesia lebih tinggi atau sekitar 47% terhadap PDB. Alhasil, dia menjelaskan investasi dari luar juga perlu dicari. "Ada gap atau kebutuhan yang uangnya gada dari domestik dan itu harus luar. Itu besarnya 11% dari GDP atau sekitar Rp1.800 triliun tambahan kekurangan. Masalahnya, investasi terhadap PDB ini butuh uang, tidak bisa invest kalau tidak ada uang," ujarnya. Chatib melanjutkan, opsi yang kedua adalah karena ada gap tabungan domestik, maka mungkin harus dibiayai melalui penanaman modal asing. "Enggak bisa portofolio karena kalau uangnya masuk bisa keluar lagi, kalau PMA di sektor ekspor oriented revenuenya juga dollar itu naturally hatch," katanya. Selain itu, siapapun yang menjalani pemerintahan 2024-2029, Chatib menegaskan harus dibuat investasi asing masuk. "Dia harus friendly sama investor. Artinya regulasi harus streamline, debirokratisasi, investment climate dibaiki dsb. Itu opsi ketiga. Opsi keempat kalau hutangnya ga cukup ya hutang," katanya.