PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya melakukan penjagaan dan optimalisasi aset tanah dan bangunan.https://economy.okezone.com/read/2023/11/22/470/2925135/kai-optimalisasi-aset-tanah-dan-bangunan-agar-tak-diselewengkanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/470/2925135/kai-optimalisasi-aset-tanah-dan-bangunan-agar-tak-diselewengkanhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/470/2925135/kai-optimalisasi-aset-tanah-dan-bangunan-agar-tak-diselewengkanRabu 22 November 2023 14:23 WIBArfiahKAI optimalisasi dan amankan aset tanah (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/11/22/470/2925135/kai-optimalisasi-aset-tanah-dan-bangunan-agar-tak-diselewengkan-iujXFmBX82.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yMS8xLzE3NDAwNy81L3g4cHRkcDQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya melakukan penjagaan dan optimalisasi aset tanah dan bangunan. Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna mengatakan, bahwa PT KAI melakukan upaya penjagaan dan optimalisasi aset tanah dan bangunan. Hal ini dilakukan sebab ada beberapa pihak yang kerap menguasai aset milik KAI tanpa mempunyai hak tertentu. BACA JUGA: Kereta Api Probowangi Tabrak Elf di Lumajang, Tewaskan 11 Orang dan 4 Luka Berat "Pihak-pihak yang menguasai tanpa hak dengan selalu mendalilkan bahwa aset tanah PT KAI adalah tanah negara bebas serta aset rumah perusahaan PT KAI adalah rumah negara. Sehingga, pada akhirnya PT KAI perlu melakukan langkah non litigasi berupa penertiban aset bahkan sampai upaya litigasi berperkara di pengadilan," ujar Sandry pada Focus Group Discussion (FGD) PT KAI, Jakarta, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Kecelakaan Kereta Api Probowangi vs Elf Terjadi di Perlintasan Tak Berpalang Pintu Sandry kembali menuturkan, aset tanah yang tercatat dalam neraca PT KAI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga, aset tersebut bukan tanah negara bebas. Serta, aset rumah perusahaan pun bukan rumah negara. Sambungnya, bahwa hal tersebut berdasarkan data dan fakta yang ada. Ditambah dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah dalam perkara perdata, pidana umum, dan pidana khusus (korupsi). "Dengan demikian, bilamana ada pihak-pihak yang mengakui, mengklaim, menduduki, dan/atau menguasai, baik aset tanah PT KAI maupun rumah perusahaan secara melawan hukum akan dilaporkan ke Kepolisian atau Kejaksaan baik pelaporan pidana umum maupun pidana korupsi," tegas Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI itu. Sandry menjelaskan, guna mengamankan aset KAI, pihaknya terus melakukan penertiban aset yang dibantu oleh aparat kewilayahan dan kepolisian. Langkah ini dilakukan agar segala proses berjalan lancar. Di samping itu, pihak Sandry juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar terus memberikan dukungan terhadap program penyertifikatan aset KAI yang selama ini telah berjalan. "Selain penertiban dan penyertifikatan aset, KAI juga terus bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Arsip Nasional Belanda (Nationaal Archief Netherlands) untuk mendapatkan dokumen asli tentang aset-aset KAI. Dokumen ini penting untuk menunjukkan bukti bahwa aset tersebut adalah milik KAI sejak dulu," ungkap Sandry. Sebagai informasi, PT KAI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait. FGD ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sejarah aset tanah dan bangunan KAI, status modal atau kekayaan negara yang dipisahkan pada KAI, dan legalitas status tanah dan rumah perusahaan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yMS8xLzE3NDAwNy81L3g4cHRkcDQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya melakukan penjagaan dan optimalisasi aset tanah dan bangunan. Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna mengatakan, bahwa PT KAI melakukan upaya penjagaan dan optimalisasi aset tanah dan bangunan. Hal ini dilakukan sebab ada beberapa pihak yang kerap menguasai aset milik KAI tanpa mempunyai hak tertentu. BACA JUGA: Kereta Api Probowangi Tabrak Elf di Lumajang, Tewaskan 11 Orang dan 4 Luka Berat "Pihak-pihak yang menguasai tanpa hak dengan selalu mendalilkan bahwa aset tanah PT KAI adalah tanah negara bebas serta aset rumah perusahaan PT KAI adalah rumah negara. Sehingga, pada akhirnya PT KAI perlu melakukan langkah non litigasi berupa penertiban aset bahkan sampai upaya litigasi berperkara di pengadilan," ujar Sandry pada Focus Group Discussion (FGD) PT KAI, Jakarta, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Kecelakaan Kereta Api Probowangi vs Elf Terjadi di Perlintasan Tak Berpalang Pintu Sandry kembali menuturkan, aset tanah yang tercatat dalam neraca PT KAI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga, aset tersebut bukan tanah negara bebas. Serta, aset rumah perusahaan pun bukan rumah negara. Sambungnya, bahwa hal tersebut berdasarkan data dan fakta yang ada. Ditambah dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah dalam perkara perdata, pidana umum, dan pidana khusus (korupsi). "Dengan demikian, bilamana ada pihak-pihak yang mengakui, mengklaim, menduduki, dan/atau menguasai, baik aset tanah PT KAI maupun rumah perusahaan secara melawan hukum akan dilaporkan ke Kepolisian atau Kejaksaan baik pelaporan pidana umum maupun pidana korupsi," tegas Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI itu. Sandry menjelaskan, guna mengamankan aset KAI, pihaknya terus melakukan penertiban aset yang dibantu oleh aparat kewilayahan dan kepolisian. Langkah ini dilakukan agar segala proses berjalan lancar. Di samping itu, pihak Sandry juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar terus memberikan dukungan terhadap program penyertifikatan aset KAI yang selama ini telah berjalan. "Selain penertiban dan penyertifikatan aset, KAI juga terus bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Arsip Nasional Belanda (Nationaal Archief Netherlands) untuk mendapatkan dokumen asli tentang aset-aset KAI. Dokumen ini penting untuk menunjukkan bukti bahwa aset tersebut adalah milik KAI sejak dulu," ungkap Sandry. Sebagai informasi, PT KAI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait. FGD ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sejarah aset tanah dan bangunan KAI, status modal atau kekayaan negara yang dipisahkan pada KAI, dan legalitas status tanah dan rumah perusahaan.