Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono mengusulkan pembentukan Kementerian Ekologi.https://economy.okezone.com/read/2023/11/24/320/2926507/hadapi-perubahan-iklim-stafsus-jokowi-usul-bentuk-kementerian-ekologiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/24/320/2926507/hadapi-perubahan-iklim-stafsus-jokowi-usul-bentuk-kementerian-ekologihttps://economy.okezone.com/read/2023/11/24/320/2926507/hadapi-perubahan-iklim-stafsus-jokowi-usul-bentuk-kementerian-ekologiJum'at 24 November 2023 14:10 WIBHeri PurnomoStafsus Jokowi usul pembentukan kementerian ekologi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/11/24/320/2926507/hadapi-perubahan-iklim-stafsus-jokowi-usul-bentuk-kementerian-ekologi-UiMB31TTlw.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wNi8xLzE3MzI3OS81L3g4cGRxYmU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono mengusulkan pembentukan Kementerian Ekologi. Menurutnya, pendirian kementerian baru ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam atas dampak perubahan iklim global. Potensi banjir, kekeringan panjang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan perkara lain berkaitan dengan fenomena perubahan iklim di dunia. BACA JUGA: Ikut Bantu Atasi Perubahan Iklim, Astra Berdayakan Warga Lokal Lakukan Ini Menurutnya, pemanasan global akibat perubahan iklim sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Di Tanah Air, bila perkara ini tidak diantisipasi dan dicegah secepatnya, maka berdampak signifikan di banyak sektor baik lingkungan, ekonomi, dan sosial. Bahkan, dalam perkiraannya perubahan iklim jika tidak dicegah juga berimbas pada mimpi Indonesia sebagai negara maju atau Indonesia Emas pada 2045 mendatang. BACA JUGA: Dirut PLN Ajak Kolaborasi Global Atasi Perubahan Iklim di Global Forum for Climate Movement “Kita merekomendasikan satu kementerian baru yaitu Kementerian Ekologi, jadi bahwasanya Indonesia membutuhkan kementerian baru yaitu Kementerian Ekologi RI, siapapun Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih nantinya,” ucap Diaz saat ditemui di sela-sela peluncuran buku terbarunya. Dia memandang Kementerian Ekologi akan secara khusus mengantisipasi hingga menangani dampak dari perubahan iklim. Sehingga, perannya tidak mengkooptasi tupoksinya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Keberadaan Kementerian Ekologi juga memperkuat peran dan fungsi kementerian dan lembaga (K/L) di sektor lingkungan atau hal terkait dengan iklim. “Lebih spesifik untuk mengatasi climate changes jadi Kementerian Ekologi ini memang berbeda, seharusnya dengan Kementerian KLHK dan tidak akan bentrok, saya rasa ini akan berjalan beriringan bersama,” paparnya. Tak hanya itu, tugas Kementerian Ekologi lain berupa membantu pelaku industri hijau (ecopreneur), terutama meningkatkan pendidikan mengenai iklim, efektivitas riset dan penelitian, perdagangan karbon, serta mengurangi emisi non GRK.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wNi8xLzE3MzI3OS81L3g4cGRxYmU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono mengusulkan pembentukan Kementerian Ekologi. Menurutnya, pendirian kementerian baru ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam atas dampak perubahan iklim global. Potensi banjir, kekeringan panjang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan perkara lain berkaitan dengan fenomena perubahan iklim di dunia. BACA JUGA: Ikut Bantu Atasi Perubahan Iklim, Astra Berdayakan Warga Lokal Lakukan Ini Menurutnya, pemanasan global akibat perubahan iklim sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Di Tanah Air, bila perkara ini tidak diantisipasi dan dicegah secepatnya, maka berdampak signifikan di banyak sektor baik lingkungan, ekonomi, dan sosial. Bahkan, dalam perkiraannya perubahan iklim jika tidak dicegah juga berimbas pada mimpi Indonesia sebagai negara maju atau Indonesia Emas pada 2045 mendatang. BACA JUGA: Dirut PLN Ajak Kolaborasi Global Atasi Perubahan Iklim di Global Forum for Climate Movement “Kita merekomendasikan satu kementerian baru yaitu Kementerian Ekologi, jadi bahwasanya Indonesia membutuhkan kementerian baru yaitu Kementerian Ekologi RI, siapapun Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih nantinya,” ucap Diaz saat ditemui di sela-sela peluncuran buku terbarunya. Dia memandang Kementerian Ekologi akan secara khusus mengantisipasi hingga menangani dampak dari perubahan iklim. Sehingga, perannya tidak mengkooptasi tupoksinya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Keberadaan Kementerian Ekologi juga memperkuat peran dan fungsi kementerian dan lembaga (K/L) di sektor lingkungan atau hal terkait dengan iklim. “Lebih spesifik untuk mengatasi climate changes jadi Kementerian Ekologi ini memang berbeda, seharusnya dengan Kementerian KLHK dan tidak akan bentrok, saya rasa ini akan berjalan beriringan bersama,” paparnya. Tak hanya itu, tugas Kementerian Ekologi lain berupa membantu pelaku industri hijau (ecopreneur), terutama meningkatkan pendidikan mengenai iklim, efektivitas riset dan penelitian, perdagangan karbon, serta mengurangi emisi non GRK.