Menteri BUMN Erick Thohir mencari investor untuk perusahaan negara di sektor perfilman, Perum Produksi Film Negara (PFN).https://economy.okezone.com/read/2023/11/28/320/2928673/erick-thohir-cari-investor-danai-pembuatan-film-di-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/28/320/2928673/erick-thohir-cari-investor-danai-pembuatan-film-di-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2023/11/28/320/2928673/erick-thohir-cari-investor-danai-pembuatan-film-di-indonesiaSelasa 28 November 2023 14:05 WIBSuparjo RamalanErick Thohir cari investor untuk perusahaan film BUMN (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/11/28/320/2928673/erick-thohir-cari-investor-danai-pembuatan-film-di-indonesia-NewXoNzOAB.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8zMS8xLzE3MzAxNS81L3g4cDg5MGo=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mencari investor untuk perusahaan negara di sektor perfilman, Perum Produksi Film Negara (PFN). BUMN tengah mengincar investor untuk mendanai pembuatan film di Tanah Air. Langkah itu setelah PFN dikonversi menjadi lembaga pembiayaan industri perfilman Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, PFN mencari investor potensial agar bisa membiayai produksi film yang dilakukan pelaku industri di dalam negeri. BACA JUGA: Proyek LRT Bali Digarap Korsel, BUMN Tak Ditugaskan? “Untuk membantu pembiayaan, PFN akan membantu para pembuat film mencari investor yang potensial,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (28/11/2023). Dia menyebut pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, dan PFN sudah membahas berbagai strategi untuk mengembangkan industri film di Indonesia. BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Setoran Dividen BUMN Melonjak 150% dari Target Langkah itu menyusul ditemukan tiga masalah mendasar di dalam bisnis perfilman di Tanah Air saat ini. Ketiga aspek yang dimaksud adalah pembiayaan, pemasaran, dan perizinan. “Kami menemukan 3 masalah utama yakni pembiayaan, pemasaran, dan perizinan,” bebernya. Di aspek perizinan, lanjut Erick, pemerintah akan memangkas regulasi di kementerian dan lembaga (K/L) yang dipandang menghambat kemajuan industri film “Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produk film bisa lebih efisien,” papar dia. Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi oleh film nasional, yakni 64 persen. Angka itu harus dijaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8zMS8xLzE3MzAxNS81L3g4cDg5MGo=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mencari investor untuk perusahaan negara di sektor perfilman, Perum Produksi Film Negara (PFN). BUMN tengah mengincar investor untuk mendanai pembuatan film di Tanah Air. Langkah itu setelah PFN dikonversi menjadi lembaga pembiayaan industri perfilman Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, PFN mencari investor potensial agar bisa membiayai produksi film yang dilakukan pelaku industri di dalam negeri. BACA JUGA: Proyek LRT Bali Digarap Korsel, BUMN Tak Ditugaskan? “Untuk membantu pembiayaan, PFN akan membantu para pembuat film mencari investor yang potensial,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (28/11/2023). Dia menyebut pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, dan PFN sudah membahas berbagai strategi untuk mengembangkan industri film di Indonesia. BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Setoran Dividen BUMN Melonjak 150% dari Target Langkah itu menyusul ditemukan tiga masalah mendasar di dalam bisnis perfilman di Tanah Air saat ini. Ketiga aspek yang dimaksud adalah pembiayaan, pemasaran, dan perizinan. “Kami menemukan 3 masalah utama yakni pembiayaan, pemasaran, dan perizinan,” bebernya. Di aspek perizinan, lanjut Erick, pemerintah akan memangkas regulasi di kementerian dan lembaga (K/L) yang dipandang menghambat kemajuan industri film “Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produk film bisa lebih efisien,” papar dia. Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi oleh film nasional, yakni 64 persen. Angka itu harus dijaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri.