Pemerintah mengebut penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).https://economy.okezone.com/read/2023/12/01/320/2930189/rpp-manajemen-asn-dikebut-pemerintah-pastikan-tak-ada-phk-massal-honoreridhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/01/320/2930189/rpp-manajemen-asn-dikebut-pemerintah-pastikan-tak-ada-phk-massal-honorerhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/01/320/2930189/rpp-manajemen-asn-dikebut-pemerintah-pastikan-tak-ada-phk-massal-honorerJum'at 01 Desember 2023 03:16 WIBRio AdryawanPemerintah pastikan tak ada PHK honorer (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2023/11/30/320/2930189/rpp-manajemen-asn-dikebut-pemerintah-pastikan-tak-ada-phk-massal-honorer-pzF8YwwE68.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wOC8xLzE3MzQwMS81L3g4cGdoN2Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Pemerintah mengebut penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN. BACA JUGA: Pj Gubernur DKI Jakarta: ASN Berkinerja Tak Baik Akan Dipindah ke IKN Kebijakan penataan non-ASN (tenaga honorer) menjadi salah satu isu utama yang akan dituangkan dalam RPP Manajemen ASN. BACA JUGA: Masa Kampanye Pilpres Dimulai, Bawaslu Awasi Medsos ASN Kota Bogor Adapun, Untuk memperkaya perspektif dalam perumusan aturan pelaksanaan ini, Kementerian PANRB turut meminta masukan dan usulan dari tenaga non-ASN. Yudi menyampaikan terdapat 7 agenda transformasi dalam UU ASN, yaitu transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; serta penguatan budaya kerja dan citra institusi. Diungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN. Pada prinsipnya penataan tenaga non-ASN ini menjaga agar tidak terjadi PHK massal, tidak menyebabkan penurunan penghasilan yang selama ini diterima tenaga non-ASN, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran. Baca Selengkapnya: Tak Ada PHK Massal, Ini Syarat Tenaga Honorer Langsung Diangkat Jadi PNS<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wOC8xLzE3MzQwMS81L3g4cGdoN2Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Pemerintah mengebut penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN. BACA JUGA: Pj Gubernur DKI Jakarta: ASN Berkinerja Tak Baik Akan Dipindah ke IKN Kebijakan penataan non-ASN (tenaga honorer) menjadi salah satu isu utama yang akan dituangkan dalam RPP Manajemen ASN. BACA JUGA: Masa Kampanye Pilpres Dimulai, Bawaslu Awasi Medsos ASN Kota Bogor Adapun, Untuk memperkaya perspektif dalam perumusan aturan pelaksanaan ini, Kementerian PANRB turut meminta masukan dan usulan dari tenaga non-ASN. Yudi menyampaikan terdapat 7 agenda transformasi dalam UU ASN, yaitu transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; serta penguatan budaya kerja dan citra institusi. Diungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN. Pada prinsipnya penataan tenaga non-ASN ini menjaga agar tidak terjadi PHK massal, tidak menyebabkan penurunan penghasilan yang selama ini diterima tenaga non-ASN, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran. Baca Selengkapnya: Tak Ada PHK Massal, Ini Syarat Tenaga Honorer Langsung Diangkat Jadi PNS