BPK melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama pada 2023 mengantongi 9.261 temuan.https://economy.okezone.com/read/2023/12/05/320/2933196/bpk-temukan-potensi-kerugian-negara-rp18-1-triliun-pada-semester-i-2023idhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/05/320/2933196/bpk-temukan-potensi-kerugian-negara-rp18-1-triliun-pada-semester-i-2023https://economy.okezone.com/read/2023/12/05/320/2933196/bpk-temukan-potensi-kerugian-negara-rp18-1-triliun-pada-semester-i-2023Selasa 05 Desember 2023 17:05 WIBCahya Puteri Abdi RabbiBPK Temukan Potensi Kerugian Negara (Foto: BPK)https://img.okezone.com/content/2023/12/05/320/2933196/bpk-temukan-potensi-kerugian-negara-rp18-1-triliun-pada-semester-i-2023-iPS3iAa7Cu.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8wNS80LzE3NDcwMS81L3g4cTh2bjk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama pada 2023 mengantongi 9.261 temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp18,19 triliun pada semester pertama tahun ini. Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, IHPS pertama tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari 681 LHP keuangan, 2 LHP kinerja dan 22 LHP dengan tujuan tertentu. BACA JUGA: Bahas Perubahan Iklim di Dubai, Sri Mulyani: Kecintaan Kami Akan Bumi yang Kita Tinggali “LHP tersebut mengungkapkan 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan nilai keseluruhan Rp18,19 triliun,” kata Isma dalam Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Selasa (5/12/2023). BACA JUGA: RI Kejar Target Emisi Nol Bersih pada 2060, Sri Mulyani: Biayanya Sangat Mahal Dari nilai temuan tersebut, lanjut Isma, sebanyak dua klasifikasi temuan dengan nilai terbesar adalah potensi kerugian sebesar Rp7,43 triliun dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,01 triliun.“Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar,” ujar Isma. Lebih lanjut, Isma menyebut bahwa optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan, bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8wNS80LzE3NDcwMS81L3g4cTh2bjk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama pada 2023 mengantongi 9.261 temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp18,19 triliun pada semester pertama tahun ini. Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, IHPS pertama tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari 681 LHP keuangan, 2 LHP kinerja dan 22 LHP dengan tujuan tertentu. BACA JUGA: Bahas Perubahan Iklim di Dubai, Sri Mulyani: Kecintaan Kami Akan Bumi yang Kita Tinggali “LHP tersebut mengungkapkan 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan nilai keseluruhan Rp18,19 triliun,” kata Isma dalam Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Selasa (5/12/2023). BACA JUGA: RI Kejar Target Emisi Nol Bersih pada 2060, Sri Mulyani: Biayanya Sangat Mahal Dari nilai temuan tersebut, lanjut Isma, sebanyak dua klasifikasi temuan dengan nilai terbesar adalah potensi kerugian sebesar Rp7,43 triliun dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,01 triliun.“Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar,” ujar Isma. Lebih lanjut, Isma menyebut bahwa optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan, bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance.