Realisasi belanja produk dalam negeri Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 melampaui target yang ditetapkan.https://economy.okezone.com/read/2023/12/05/320/2933356/belanja-produk-dalam-negeri-rp13-2-triliun-ini-pesan-menhubidhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/05/320/2933356/belanja-produk-dalam-negeri-rp13-2-triliun-ini-pesan-menhubhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/05/320/2933356/belanja-produk-dalam-negeri-rp13-2-triliun-ini-pesan-menhubSelasa 05 Desember 2023 20:52 WIBCandra Gunawan NurhakimPesan Menhub Budi Karya Sumadi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/12/05/320/2933356/belanja-produk-dalam-negeri-rp13-2-triliun-ini-pesan-menhub-ZMOOBK4eFI.png JAKARTA – Realisasi belanja produk dalam negeri Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 melampaui target yang ditetapkan. Hal ini merupakan wujud nyata Kemenhub dalam mendukung tumbuhnya industri serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri. “Realisasi belanja produk dalam negeri tahun ini mencapai Rp13,24 triliun atau melampaui 54 persen dari target yang ditetapkan. Begitu pun belanja di sektor UMKM mencapai Rp3,84 triliun, atau melampaui 39 persen dari target yang ditetapkan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (5/12/2023). BACA JUGA: Kemenhub Gelar Mudik Gratis saat Libur Nataru, Cek Info Lengkapnya di Sini Menhub menjelaskan, jajarannya akan terus berkomitmen meningkatkan belanja produk dalam negeri di sektor transportasi. “Saat situasi pandemi Covid-19, sektor UMKM lah yang menunjukkan kekuatannya menjadi pilar pertahanan kesejahteraan masyarakat. Jika penggunaannya semakin meningkat, maka akan berdampak pada terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya. BACA JUGA: LRT Bali Dibangun di Bawah Tanah, Kemenhub: Jalan Terbaik    Dia menuturkan, akan terus meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintahdan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui berbagai upaya. Di antaranya yaitu melalui penggunaan e-katalog, yang dapat menjamin kepastian spesifikasi teknis, lebih efisien, terukur, serta meningkatkan akuntabilitas.“Realisasi transaksi yang telah kami lakukan tahun ini melalui pengadaan e-katalog mencapai 2,49 triliun rupiah atau 3.173 jumlah transaksi. Transaksi terbesar meliputi pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan (buy the service), serta produk bantalan beton,” ujarnya. Upaya lainnya yang dilakukan yaitu melalui optimalisasi pemanfaatan aset BMN. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga APBN yang ada dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih prioritas. Selanjutnya, Kemenhub melalui Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal, juga melakukan proses pengadaan yang lebih dini. Hal ini dilakukan agar program yang direncanakan dapat selesai tepat waktu, dan untuk mencegah terhentinya layanan transportasi karena adanya kendala dalam proses pengadaan. Melalui proses pengadaan yang lebih dini, hingga 1 November 2023, Kemenhub telah berhasil merealisasikan 84,5 % paket pengadaan dari yang telah direncanakan yaitu sejumlah 1.515 paket pengadaan, dengan nilai pagu sebesar 11,95 triliun rupiah. Melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar 95 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah dialokasikan untuk produk dalam negeri. Program ini juga menjadi bagian dari indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) instansi pemerintah. JAKARTA – Realisasi belanja produk dalam negeri Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 melampaui target yang ditetapkan. Hal ini merupakan wujud nyata Kemenhub dalam mendukung tumbuhnya industri serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri. “Realisasi belanja produk dalam negeri tahun ini mencapai Rp13,24 triliun atau melampaui 54 persen dari target yang ditetapkan. Begitu pun belanja di sektor UMKM mencapai Rp3,84 triliun, atau melampaui 39 persen dari target yang ditetapkan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (5/12/2023). BACA JUGA: Kemenhub Gelar Mudik Gratis saat Libur Nataru, Cek Info Lengkapnya di Sini Menhub menjelaskan, jajarannya akan terus berkomitmen meningkatkan belanja produk dalam negeri di sektor transportasi. “Saat situasi pandemi Covid-19, sektor UMKM lah yang menunjukkan kekuatannya menjadi pilar pertahanan kesejahteraan masyarakat. Jika penggunaannya semakin meningkat, maka akan berdampak pada terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya. BACA JUGA: LRT Bali Dibangun di Bawah Tanah, Kemenhub: Jalan Terbaik    Dia menuturkan, akan terus meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintahdan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui berbagai upaya. Di antaranya yaitu melalui penggunaan e-katalog, yang dapat menjamin kepastian spesifikasi teknis, lebih efisien, terukur, serta meningkatkan akuntabilitas.“Realisasi transaksi yang telah kami lakukan tahun ini melalui pengadaan e-katalog mencapai 2,49 triliun rupiah atau 3.173 jumlah transaksi. Transaksi terbesar meliputi pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan (buy the service), serta produk bantalan beton,” ujarnya. Upaya lainnya yang dilakukan yaitu melalui optimalisasi pemanfaatan aset BMN. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga APBN yang ada dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih prioritas. Selanjutnya, Kemenhub melalui Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal, juga melakukan proses pengadaan yang lebih dini. Hal ini dilakukan agar program yang direncanakan dapat selesai tepat waktu, dan untuk mencegah terhentinya layanan transportasi karena adanya kendala dalam proses pengadaan. Melalui proses pengadaan yang lebih dini, hingga 1 November 2023, Kemenhub telah berhasil merealisasikan 84,5 % paket pengadaan dari yang telah direncanakan yaitu sejumlah 1.515 paket pengadaan, dengan nilai pagu sebesar 11,95 triliun rupiah. Melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar 95 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah dialokasikan untuk produk dalam negeri. Program ini juga menjadi bagian dari indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) instansi pemerintah.