Produk jilbab atau kerudung yang dijual di Indonesia ternyata mayoritas barang impor.https://economy.okezone.com/read/2023/12/06/320/2934003/duh-jilbab-impor-kuasai-pasar-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/06/320/2934003/duh-jilbab-impor-kuasai-pasar-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2023/12/06/320/2934003/duh-jilbab-impor-kuasai-pasar-indonesiaRabu 06 Desember 2023 19:06 WIB Ikhsan PermanaMayoritas jilbab yang dijual adalah barang impor (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/12/06/320/2934003/duh-jilbab-impor-kuasai-pasar-indonesia-6Wy7ui31Xy.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xOS80LzE3MzkxOS81L3g4cHJmcmw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Produk jilbab atau kerudung yang dijual di Indonesia ternyata mayoritas barang impor. Untuk itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak kementerian/lembaga yang terkait untuk serius dalam pengendalian produk impor. Agus merespons data yang dibeberkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2022 bahwa penjualan produk pakaian muslimah berupa hijab di Indonesia mencapai 1,06 miliar pcs, namun produk hijab lokal yang terjual hanya memiliki porsi 25% dari total penjualan. BACA JUGA: Daftar Barang Israel yang Paling Banyak Diimpor oleh Indonesia "Itu yang selalu kita sampaikan dan berkali-kali kami tidak akan bosan, karena pengendalian impor itu tidak ada di kita, bukan kewenangan kita, jadi kami appeal kepada kementerian lain agar lebih serius dalam mengendalikan impor," kata Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Menperin menegaskan, jilbab seharusnya bisa dipenuhi dengan mudah oleh industri dalam negeri, sebab Indonesia sudah memiliki kapasitas yang cukup besar. BACA JUGA: Impor Beras China Batal, Partai Perindo Minta Pemenuhan Stok Beras Nasional Harus Tersedia "Cuma masalahnya kan ketika ada gempuran barang-barang impor, bentuknya mungkin dumping, harganya sangat murah nah itu yang membuat produk-produk kita jadi tertekan," ujarnya. Menurutnya, salah satu kunci yang terpenting bagi pengembangan industri dalam negeri yaitu bagaimana negara bisa memastikan bahwa produk-produk ilegal, produk-produk impor yang pada gilirannya akan membuat injury terhadap produk-produk nasional itu bisa dikendalikan dengan baik. "Dan itu kewenangan tidak ada di kami, sayangnya kewenangannya ada di K/L lain, jadi saya gak akan pernah bosan appeal meminta kepada K/L lain. Kalau kita sama-sama mempunyai pandangan yang sama, ayo kita sama-sama mendukung atau membina industri manufaktur," tuturnya. Agus juga menegaskan bahwa pembinaan industri manufaktur bukan hanya di kementeriannya, seperti pengendalian barang-barang impor, barang-barang ilegal, harga gas, yang kewenangannya ada di kementerian lain. "Kalau pemerintah bisa memberikan harga gas yang konsisten sesuai dengan program HGBT, 6 dolar AS, wah itu industri kita ga akan ada yang ngalahin, percaya sama saya," tegasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xOS80LzE3MzkxOS81L3g4cHJmcmw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Produk jilbab atau kerudung yang dijual di Indonesia ternyata mayoritas barang impor. Untuk itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak kementerian/lembaga yang terkait untuk serius dalam pengendalian produk impor. Agus merespons data yang dibeberkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2022 bahwa penjualan produk pakaian muslimah berupa hijab di Indonesia mencapai 1,06 miliar pcs, namun produk hijab lokal yang terjual hanya memiliki porsi 25% dari total penjualan. BACA JUGA: Daftar Barang Israel yang Paling Banyak Diimpor oleh Indonesia "Itu yang selalu kita sampaikan dan berkali-kali kami tidak akan bosan, karena pengendalian impor itu tidak ada di kita, bukan kewenangan kita, jadi kami appeal kepada kementerian lain agar lebih serius dalam mengendalikan impor," kata Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Menperin menegaskan, jilbab seharusnya bisa dipenuhi dengan mudah oleh industri dalam negeri, sebab Indonesia sudah memiliki kapasitas yang cukup besar. BACA JUGA: Impor Beras China Batal, Partai Perindo Minta Pemenuhan Stok Beras Nasional Harus Tersedia "Cuma masalahnya kan ketika ada gempuran barang-barang impor, bentuknya mungkin dumping, harganya sangat murah nah itu yang membuat produk-produk kita jadi tertekan," ujarnya. Menurutnya, salah satu kunci yang terpenting bagi pengembangan industri dalam negeri yaitu bagaimana negara bisa memastikan bahwa produk-produk ilegal, produk-produk impor yang pada gilirannya akan membuat injury terhadap produk-produk nasional itu bisa dikendalikan dengan baik. "Dan itu kewenangan tidak ada di kami, sayangnya kewenangannya ada di K/L lain, jadi saya gak akan pernah bosan appeal meminta kepada K/L lain. Kalau kita sama-sama mempunyai pandangan yang sama, ayo kita sama-sama mendukung atau membina industri manufaktur," tuturnya. Agus juga menegaskan bahwa pembinaan industri manufaktur bukan hanya di kementeriannya, seperti pengendalian barang-barang impor, barang-barang ilegal, harga gas, yang kewenangannya ada di kementerian lain. "Kalau pemerintah bisa memberikan harga gas yang konsisten sesuai dengan program HGBT, 6 dolar AS, wah itu industri kita ga akan ada yang ngalahin, percaya sama saya," tegasnya.