Pemerintah memutuskan untuk terus mencairkan bantuan sosial beras. Bantuan ini akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).https://economy.okezone.com/read/2023/12/09/320/2935187/4-fakta-bansos-beras-cair-hingga-timbul-pro-kontraidhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/09/320/2935187/4-fakta-bansos-beras-cair-hingga-timbul-pro-kontrahttps://economy.okezone.com/read/2023/12/09/320/2935187/4-fakta-bansos-beras-cair-hingga-timbul-pro-kontraSabtu 09 Desember 2023 07:35 WIBRasbina Br TariganFakta pro kontra bansos beras. (Foto: Bulog)https://img.okezone.com/content/2023/12/08/320/2935187/4-fakta-bansos-beras-cair-hingga-timbul-pro-kontra-ZvOec04uER.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wNi8xLzE3MzI5MC81L3g4cGUwZTI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk terus mencairkan bantuan sosial beras. Bantuan ini akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diketahui pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan social (Bansos)beras sebanyak 10 kilogram untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat hingga Februari 2024.  BACA JUGA: Tak Dapat Bansos Beras 10 Kg? Segera Lapor ke Sini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bansos beras diperpanjang periodenya pada Desember 2023 hingga Januari, Februari 2024. Rencana itu berdasarkan arahan Presiden Joo Widodo (Jokowi). Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi telah membagikan bansos beras 10 kg tahap dua kepada KPM di Padang, Sumatera Barat.  BACA JUGA: Ketua Banggar Minta Pemerintah Hati-Hati soal Bansos Jelang Pemilu Adapun bansos beras dibagikan kepada KPM di Campang Raya, Kota Bandar Lampung. Disana, terlihat presiden meninjau persediaan pangan di Gudang Bulog. Okezone telah merangkum tujuh fakta bansos beras dicairkan hingga menjadi sorotan banggar, Sabtu (8/12/2023): 1. Polemik Bansos Beras Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menanggapi polemik yang tengah ramai soal bantuan sosial dalam bentuk bahan makanan dan uang tunai.  BACA JUGA: 4 Fakta Jokowi Perpanjang Bansos Beras sampai Akhir Masa Jabatannya Hal ini menjadi persoalan karena terjadi menjelang pemilu serta diputuskan oleh pemerintah untuk menambahkan besaran alokasi dan tempo pelaksanaanya. 2. Kemensos Buka Suara Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak memberikan bantuan sembako dalam bentuk barang kepada masyarakat sejak 2021. Bantuan yang disalurkan Risma berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Semua bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan melalui rekening KPM,” kata Mensos beberapa waktu lalu. Menurut Risma, Program Sembako yang diberikan melalui rekening KPM. Hal ini dimungkinkan karena telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai, salah satunya meliputi penarikan uang menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial. "Dengan cara ini, bantuan sosial Program Sembako dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pangan KPM," papar Mensos. 3. Presiden Jokowi Gencar Salurkan Bansos Beras Namun Presiden Jokowi menyampaikan penyaluran bansos beras menjadi program prioritas pemerintah, selain Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPHP) atau operasi pasar yang dilakukan bulog. Jokowi juga mendorong penyaluran bantuan pangan berupa beras. Dirinya juga telah mengunjungi Gudang Bulog seperti di Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengecek persediaan beras hingga membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM). 4. Masyarakat Tak Dapat Bisa Lapor Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak ada toleransi apabila terjadi ketidaksesuaian kuantitas beras yang diperoleh masyarakat. Arief meminta apabila nantinya masyarakat menemukan ketidaksesuaian kuantitas beras yang diterima, dapat segera diinformasikan baik melalui Bulog terdekat atau jalur pemerintah lainnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wNi8xLzE3MzI5MC81L3g4cGUwZTI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk terus mencairkan bantuan sosial beras. Bantuan ini akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diketahui pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan social (Bansos)beras sebanyak 10 kilogram untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat hingga Februari 2024.  BACA JUGA: Tak Dapat Bansos Beras 10 Kg? Segera Lapor ke Sini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bansos beras diperpanjang periodenya pada Desember 2023 hingga Januari, Februari 2024. Rencana itu berdasarkan arahan Presiden Joo Widodo (Jokowi). Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi telah membagikan bansos beras 10 kg tahap dua kepada KPM di Padang, Sumatera Barat.  BACA JUGA: Ketua Banggar Minta Pemerintah Hati-Hati soal Bansos Jelang Pemilu Adapun bansos beras dibagikan kepada KPM di Campang Raya, Kota Bandar Lampung. Disana, terlihat presiden meninjau persediaan pangan di Gudang Bulog. Okezone telah merangkum tujuh fakta bansos beras dicairkan hingga menjadi sorotan banggar, Sabtu (8/12/2023): 1. Polemik Bansos Beras Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menanggapi polemik yang tengah ramai soal bantuan sosial dalam bentuk bahan makanan dan uang tunai.  BACA JUGA: 4 Fakta Jokowi Perpanjang Bansos Beras sampai Akhir Masa Jabatannya Hal ini menjadi persoalan karena terjadi menjelang pemilu serta diputuskan oleh pemerintah untuk menambahkan besaran alokasi dan tempo pelaksanaanya. 2. Kemensos Buka Suara Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak memberikan bantuan sembako dalam bentuk barang kepada masyarakat sejak 2021. Bantuan yang disalurkan Risma berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Semua bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan melalui rekening KPM,” kata Mensos beberapa waktu lalu. Menurut Risma, Program Sembako yang diberikan melalui rekening KPM. Hal ini dimungkinkan karena telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai, salah satunya meliputi penarikan uang menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial. "Dengan cara ini, bantuan sosial Program Sembako dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pangan KPM," papar Mensos. 3. Presiden Jokowi Gencar Salurkan Bansos Beras Namun Presiden Jokowi menyampaikan penyaluran bansos beras menjadi program prioritas pemerintah, selain Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPHP) atau operasi pasar yang dilakukan bulog. Jokowi juga mendorong penyaluran bantuan pangan berupa beras. Dirinya juga telah mengunjungi Gudang Bulog seperti di Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengecek persediaan beras hingga membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM). 4. Masyarakat Tak Dapat Bisa Lapor Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak ada toleransi apabila terjadi ketidaksesuaian kuantitas beras yang diperoleh masyarakat. Arief meminta apabila nantinya masyarakat menemukan ketidaksesuaian kuantitas beras yang diterima, dapat segera diinformasikan baik melalui Bulog terdekat atau jalur pemerintah lainnya.