Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 6% pada penghujung tahun 2023.https://economy.okezone.com/read/2023/12/21/320/2942793/bi-tahan-suku-bunga-acuan-6-di-penghujung-tahun-2023idhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/21/320/2942793/bi-tahan-suku-bunga-acuan-6-di-penghujung-tahun-2023https://economy.okezone.com/read/2023/12/21/320/2942793/bi-tahan-suku-bunga-acuan-6-di-penghujung-tahun-2023Kamis 21 Desember 2023 14:53 WIBMichelle NataliaBI tahan suku bunga acuang (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/12/21/320/2942793/bi-tahan-suku-bunga-acuan-6-di-penghujung-tahun-2023-XbH6efl5Ce.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8yMC80LzE1OTE2NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 6% pada penghujung tahun 2023. Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 6%. Demikian pula suku bunga Deposit Facility juga tetap berada di level 5,25%, dan suku bunga Lending Facility di level 6,75%. BACA JUGA: Bank Indonesia Tarik Uang Koin Rp500 Melati dari Peredaran Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa terhitung mulai 21 Desember 2023, BI menggunakan nama BI Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI7DRR untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Penggantian nama ini tidak mengubah tujuan BI Rate sebagai stance kebijakan moneter BI, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi reverse repo BI tenor 7 hari. BACA JUGA: Uang Koin Rp500 Melati Ditarik Bank Indonesia, Berikut Spesifikasinya Keputusan mempertahankan BI rate ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali. "Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1% di 2024," ujar Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI di Jakarta, Kamis (21/12/2023). Kemudian untuk kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pusat dan daerah," tandas Perry.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8yMC80LzE1OTE2NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 6% pada penghujung tahun 2023. Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 6%. Demikian pula suku bunga Deposit Facility juga tetap berada di level 5,25%, dan suku bunga Lending Facility di level 6,75%. BACA JUGA: Bank Indonesia Tarik Uang Koin Rp500 Melati dari Peredaran Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa terhitung mulai 21 Desember 2023, BI menggunakan nama BI Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI7DRR untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Penggantian nama ini tidak mengubah tujuan BI Rate sebagai stance kebijakan moneter BI, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi reverse repo BI tenor 7 hari. BACA JUGA: Uang Koin Rp500 Melati Ditarik Bank Indonesia, Berikut Spesifikasinya Keputusan mempertahankan BI rate ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali. "Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1% di 2024," ujar Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI di Jakarta, Kamis (21/12/2023). Kemudian untuk kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pusat dan daerah," tandas Perry.