Kemenkeu menegaskan bahwa pinjaman pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri, masih dalam posisi wajar dan aman.    https://economy.okezone.com/read/2023/12/31/320/2947509/utang-tembus-rp8-000-triliun-di-akhir-2023-kemenkeu-pinjaman-pemerintah-masih-terkendaliidhttps://economy.okezone.com/read/2023/12/31/320/2947509/utang-tembus-rp8-000-triliun-di-akhir-2023-kemenkeu-pinjaman-pemerintah-masih-terkendalihttps://economy.okezone.com/read/2023/12/31/320/2947509/utang-tembus-rp8-000-triliun-di-akhir-2023-kemenkeu-pinjaman-pemerintah-masih-terkendaliMinggu 31 Desember 2023 11:25 WIBArfiahUtang RI tembus Rp8.000 Triliun. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/12/31/320/2947509/utang-tembus-rp8-000-triliun-di-akhir-2023-kemenkeu-pinjaman-pemerintah-masih-terkendali-aaRRKh19YD.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8xMS8xLzE3NDk5OC81L3g4cWcxc3E=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pinjaman pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri, masih dalam posisi wajar dan aman. "Sejauh ini, pinjaman pemerintah masih terkendali," kata Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kemenkeu, Dian Lestari di Jakarta, Minggu (31/12/2023).  BACA JUGA: Tembus Rp8.041 Triliun, Utang Pemerintah Tak Dibagi per Kepala Dia menjelaskan posisi utang pemerintah secara keseluruhan per 30 November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun. Itu didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.048,9 triliun 88,61% dari total utang dan Pinjaman sebesar Rp916,03 triliun 11,39% dari total utang. Khusus utang melalui Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp29,97 triliun. Pinjaman luar negeri paling banyak berasal dari pinjaman multilateral Rp540,02 triliun disusul pinjaman bilateral Rp268,57 triliun.  BACA JUGA: Deretan DC Pinjol yang Tagih Utang ke Rumah Dian menyebutkan bahwa pinjaman tersebut diperlukan untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, sekaligus membiayai proyek-proyek prioritas secara langsung. "Pemerintah terus berupaya agar proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman dapat terlaksana secara optimal, sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat dapat maksimal," katanya. Sejauh ini, kata Dian, sudah banyak proyek prioritas nasional yang dibiayai melalui pinjaman. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan tol Cisumdawu, jalan tol Medan-Kualanamu, jalan tol Solo-Kertosono, pembangunan Pelabuhan Patimban, dan MRT Jakarta.  BACA JUGA: Jika Mobil Sudah Ditarik Leasing Apakah Masih Harus Bayar Utang? Berikut Penjelasannya Lalu, proyek-proyek untuk institusi pendidikan, seperti pembangunan ITB, pembangunan UGM, dan pengembangan UIN Sunan Ampel. Juga proyek-proyek untuk fasilitas kesehatan, seperti pembangunan RS Universitas Indonesia, RSAU Sutomo Pontianak, dan RSPAL Ramelan. Pengembangan fasilitas kelistrikan seperti PLTPB Ulubelu dan PLTA Asahan III, program pengembangan pertanian dan pedesaan Read Programme, dan fasilitas air bersih masyarakat melalui Pamsimas II. Menurut Dian, proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman tersebut telah memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi di daerah. "Sebagai contoh, pembangunan jalan tol itu dapat memperkuat konektivitas antar daerah sehingga akan mempercepat jalur distribusi. Hal ini akan merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah sekitarnya," jelasnya. Kemudian menurutnya, salah satu manfaat dari pembangunan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri pada umumnya didukung dengan teknologi terkini, sehingga dapat diperoleh transfer teknologi bagi industri dalam negeri. "Pertimbangan dalam pemanfaatan pinjaman untuk membiayai proyek/kegiatan adalah cenderung memiliki output yang lebih baik melalui teknologi terkini dan sharing experience yang dimiliki oleh lender," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8xMS8xLzE3NDk5OC81L3g4cWcxc3E=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pinjaman pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri, masih dalam posisi wajar dan aman. "Sejauh ini, pinjaman pemerintah masih terkendali," kata Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kemenkeu, Dian Lestari di Jakarta, Minggu (31/12/2023).  BACA JUGA: Tembus Rp8.041 Triliun, Utang Pemerintah Tak Dibagi per Kepala Dia menjelaskan posisi utang pemerintah secara keseluruhan per 30 November 2023 mencapai Rp8.041,01 triliun. Itu didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.048,9 triliun 88,61% dari total utang dan Pinjaman sebesar Rp916,03 triliun 11,39% dari total utang. Khusus utang melalui Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp29,97 triliun. Pinjaman luar negeri paling banyak berasal dari pinjaman multilateral Rp540,02 triliun disusul pinjaman bilateral Rp268,57 triliun.  BACA JUGA: Deretan DC Pinjol yang Tagih Utang ke Rumah Dian menyebutkan bahwa pinjaman tersebut diperlukan untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, sekaligus membiayai proyek-proyek prioritas secara langsung. "Pemerintah terus berupaya agar proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman dapat terlaksana secara optimal, sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat dapat maksimal," katanya. Sejauh ini, kata Dian, sudah banyak proyek prioritas nasional yang dibiayai melalui pinjaman. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan tol Cisumdawu, jalan tol Medan-Kualanamu, jalan tol Solo-Kertosono, pembangunan Pelabuhan Patimban, dan MRT Jakarta.  BACA JUGA: Jika Mobil Sudah Ditarik Leasing Apakah Masih Harus Bayar Utang? Berikut Penjelasannya Lalu, proyek-proyek untuk institusi pendidikan, seperti pembangunan ITB, pembangunan UGM, dan pengembangan UIN Sunan Ampel. Juga proyek-proyek untuk fasilitas kesehatan, seperti pembangunan RS Universitas Indonesia, RSAU Sutomo Pontianak, dan RSPAL Ramelan. Pengembangan fasilitas kelistrikan seperti PLTPB Ulubelu dan PLTA Asahan III, program pengembangan pertanian dan pedesaan Read Programme, dan fasilitas air bersih masyarakat melalui Pamsimas II. Menurut Dian, proyek-proyek pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman tersebut telah memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi di daerah. "Sebagai contoh, pembangunan jalan tol itu dapat memperkuat konektivitas antar daerah sehingga akan mempercepat jalur distribusi. Hal ini akan merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah sekitarnya," jelasnya. Kemudian menurutnya, salah satu manfaat dari pembangunan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri pada umumnya didukung dengan teknologi terkini, sehingga dapat diperoleh transfer teknologi bagi industri dalam negeri. "Pertimbangan dalam pemanfaatan pinjaman untuk membiayai proyek/kegiatan adalah cenderung memiliki output yang lebih baik melalui teknologi terkini dan sharing experience yang dimiliki oleh lender," pungkasnya.