Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) difasilitasi kendaraan listrik.https://economy.okezone.com/read/2024/01/03/320/2949068/sewa-mobil-listrik-untuk-kendaraan-pejabat-kementerian-bumn-erick-thohir-hemat-bbm-60idhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/03/320/2949068/sewa-mobil-listrik-untuk-kendaraan-pejabat-kementerian-bumn-erick-thohir-hemat-bbm-60https://economy.okezone.com/read/2024/01/03/320/2949068/sewa-mobil-listrik-untuk-kendaraan-pejabat-kementerian-bumn-erick-thohir-hemat-bbm-60Rabu 03 Januari 2024 17:57 WIBSuparjo RamalanPejabat eselon I dan II Kementerian BUMN pakai kendaraan listrik (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2024/01/03/320/2949068/sewa-mobil-listrik-untuk-kendaraan-pejabat-kementerian-bumn-erick-thohir-hemat-bbm-60-1xWTxHVBFi.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8yMS84LzE3NTM1MS81L3g4cXJkajI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) difasilitasi kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) sejak Rabu (03/01/2024). Namun semua kendaraan listrik ini bukan unit baru alias sewa. Mobil electric vehicle itu sebagai kendaraan dinas dan dipandang menjadi langkah strategis dalam mendorong transisi energi di Tanah Air. BACA JUGA: Erick Thohir Ungkap Alasan Perombakan di Kementerian BUMN Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, langkah yang akan dilakukan untuk mengakselerasi transisi energi. Pertama, mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan EV. Selanjutnya, adopsi EV ini tidak hanya di tingkat kementerian, komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga digaungkan di lingkup Dewan Direksi BUMN. BACA JUGA: 79 Proyek Strategis BUMN Rampung, Erick Thohir: Sisa 9 Lagi Langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022, yakni tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Erick memastikan penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60 persen. “Tadi pagi ada oleh-oleh untuk Eselon I, II pake mobil listrik. Ini kementerian pertama pakai mobil listrik, sebenarnya hemat BBM 60 persen, semuanya mobilnya baru,” papar Erick saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024). Operasional, lanjut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Di mana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT. Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau. Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. "Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20 persen, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," beber dia. Secara garis besar, Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMi8yMS84LzE3NTM1MS81L3g4cXJkajI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) difasilitasi kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) sejak Rabu (03/01/2024). Namun semua kendaraan listrik ini bukan unit baru alias sewa. Mobil electric vehicle itu sebagai kendaraan dinas dan dipandang menjadi langkah strategis dalam mendorong transisi energi di Tanah Air. BACA JUGA: Erick Thohir Ungkap Alasan Perombakan di Kementerian BUMN Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, langkah yang akan dilakukan untuk mengakselerasi transisi energi. Pertama, mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan EV. Selanjutnya, adopsi EV ini tidak hanya di tingkat kementerian, komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga digaungkan di lingkup Dewan Direksi BUMN. BACA JUGA: 79 Proyek Strategis BUMN Rampung, Erick Thohir: Sisa 9 Lagi Langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022, yakni tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Erick memastikan penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60 persen. “Tadi pagi ada oleh-oleh untuk Eselon I, II pake mobil listrik. Ini kementerian pertama pakai mobil listrik, sebenarnya hemat BBM 60 persen, semuanya mobilnya baru,” papar Erick saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024). Operasional, lanjut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Di mana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT. Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau. Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Proyek yang dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. "Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20 persen, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," beber dia. Secara garis besar, Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.