Erick Thohir menerima kunjungan Menteri PANRB Abdullah Azwar dan Menkominfohttps://economy.okezone.com/read/2024/01/04/320/2949467/erick-thohir-bertemu-dengan-menpan-rb-dan-menkominfo-bahas-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/04/320/2949467/erick-thohir-bertemu-dengan-menpan-rb-dan-menkominfo-bahas-apahttps://economy.okezone.com/read/2024/01/04/320/2949467/erick-thohir-bertemu-dengan-menpan-rb-dan-menkominfo-bahas-apaKamis 04 Januari 2024 13:39 WIBSuparjo RamalanPertemuan Erick Thohir dengan Menpan dan Menkominfo. (Foto: Okezone.com/PANRB)https://img.okezone.com/content/2024/01/04/320/2949467/erick-thohir-bertemu-dengan-menpan-rb-dan-menkominfo-bahas-apa-MOPEYUFdWO.jpgJAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, di Kementerian BUMN. Pertemuan tersebut membahas terkait upaya transformasi struktural di internal Perum Peruri agar siap berperan sebagai GovTech Indonesia. Ketiga Menteri ini membahas langkah-langkah rekrutmen dan mobilitas talenta digital ke Peruri untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang akan berkontribusi di GovTech Indonesia. BACA JUGA: Erick Thohir Kembali Angkat Agus Suhartono Jadi Komisaris Utama Pelindo Hadir dalam pertemuan tersebut, PPT Madya di lingkungan Kementerian PANRB, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kominfo. Lalu, Direktur Utama Peruri Dwina S. Wijaya, Manajer Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra, serta Project Director - Digital Transformation of Government Procurement Telkom Rahmat Danu Andika. Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah menghadap Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (29/12/2023), untuk melaporkan akselerasi penyiapan tim digital pemerintah alias GovTech untuk mengintegrasikan layanan digital nasional. Anas mengatakan, Presiden baru saja meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamya mengatur soal percepatan Government Technology (GovTech). BACA JUGA: Erick Thohir Panggil Direksi Waskita Karya dan WIKA, Bahas Apa? “Hari ini kami sebagai koordinator tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melaporkan kepada Bapak Presiden soal percepatan penyiapan GovTech. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, Indonesia akan berproses memiliki layanan digital terpadu alias tidak terpisah-pisah seperti selama ini), layanan yang satu, dengan interoperabilitas yang baik, dan berorientasi ke user/citizen centric seperti di negara-negara yang menjadi benchmark,” ujar Anas, Kamis (4/1/2024). Dia mengatakan, di jajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI), hampir semuanya memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan.GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi, di mana dalam konteks Indonesia adalah Tim Koordinasi SPBE yang berisi antara lain Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri. Di Inggris misalnya, lanjut Anas, GovTech-nya bernama Government Digital Service, dan kementerian pengampunya Central Digital and Data Office (CDDO). Mereka mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.UK. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital, sehingga di beberapa negara, dulu mereka punya ratusan sampai ribuan aplikasi layanan publik, kini hanya tinggal belasan dan bahkan satu portal layanan saja.JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, di Kementerian BUMN. Pertemuan tersebut membahas terkait upaya transformasi struktural di internal Perum Peruri agar siap berperan sebagai GovTech Indonesia. Ketiga Menteri ini membahas langkah-langkah rekrutmen dan mobilitas talenta digital ke Peruri untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang akan berkontribusi di GovTech Indonesia. BACA JUGA: Erick Thohir Kembali Angkat Agus Suhartono Jadi Komisaris Utama Pelindo Hadir dalam pertemuan tersebut, PPT Madya di lingkungan Kementerian PANRB, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kominfo. Lalu, Direktur Utama Peruri Dwina S. Wijaya, Manajer Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra, serta Project Director - Digital Transformation of Government Procurement Telkom Rahmat Danu Andika. Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah menghadap Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (29/12/2023), untuk melaporkan akselerasi penyiapan tim digital pemerintah alias GovTech untuk mengintegrasikan layanan digital nasional. Anas mengatakan, Presiden baru saja meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamya mengatur soal percepatan Government Technology (GovTech). BACA JUGA: Erick Thohir Panggil Direksi Waskita Karya dan WIKA, Bahas Apa? “Hari ini kami sebagai koordinator tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melaporkan kepada Bapak Presiden soal percepatan penyiapan GovTech. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, Indonesia akan berproses memiliki layanan digital terpadu alias tidak terpisah-pisah seperti selama ini), layanan yang satu, dengan interoperabilitas yang baik, dan berorientasi ke user/citizen centric seperti di negara-negara yang menjadi benchmark,” ujar Anas, Kamis (4/1/2024). Dia mengatakan, di jajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI), hampir semuanya memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan.GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi, di mana dalam konteks Indonesia adalah Tim Koordinasi SPBE yang berisi antara lain Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri. Di Inggris misalnya, lanjut Anas, GovTech-nya bernama Government Digital Service, dan kementerian pengampunya Central Digital and Data Office (CDDO). Mereka mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.UK. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital, sehingga di beberapa negara, dulu mereka punya ratusan sampai ribuan aplikasi layanan publik, kini hanya tinggal belasan dan bahkan satu portal layanan saja.