Sebanyak 117 perusahaan tambang belum membayar setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2023.https://economy.okezone.com/read/2024/01/05/320/2950236/ini-sanksi-perusahaan-yang-tidak-setor-pnbpidhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/05/320/2950236/ini-sanksi-perusahaan-yang-tidak-setor-pnbphttps://economy.okezone.com/read/2024/01/05/320/2950236/ini-sanksi-perusahaan-yang-tidak-setor-pnbpJum'at 05 Januari 2024 19:05 WIBAtikah UmiyaniSanksi perusahaan yang tak setor PNBP (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/01/05/320/2950236/ini-sanksi-perusahaan-yang-tidak-setor-pnbp-LuhxHPdPCy.jpg JAKARTA – Sebanyak 117 perusahaan tambang belum membayar setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2023. "Iya aturannya harus begitu, kita minta segera dilunasi, sehingga semua persyaratan terpenuhi," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/1/2024). BACA JUGA: Lampaui Target, Realisasi PNBP Tembus Rp605,9 Triliun di 2023 Arifin menambahkan, bagi perusahaan yang tidak menyetorkan PNBP tersebut maka pemerintah akan menunda penerbitan izin rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). "Sanksinya macet," tegasnya. BACA JUGA: PNBP BPH Migas Capai Rp1,3 Triliun, Lampaui Target 2023 Oleh karena itu, dirinya meminta 117 perusahaan itu untuk memenuhi pembayaran royalti tersebut. "Harus dipenuhi dong, memang gimana, persyaratannya gitu. (mengganggu produksi ga?) ya yang rugi dia sendiri juga, gak bisa produksi, gak bisa jualan," sambungnya.Diungkapkannya, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam menagih royalti batu bara tersebut berkutat pada isu manajemen perusahaan yang sulit ditemui. "Nah ini kan masalahnya antara lain manajemen di kantor masing-masing bener tidak ya. Jangan cuman pasang kantor, di ruko, dijagain 1 sampai 2 orang, bosnya jalan2 ke luar negeri, masa uang 5 sampai 10 juta gabisa bayar, jadi kayak gitu, memang harus dibenahi lah," pungkasnya. JAKARTA – Sebanyak 117 perusahaan tambang belum membayar setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2023. "Iya aturannya harus begitu, kita minta segera dilunasi, sehingga semua persyaratan terpenuhi," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/1/2024). BACA JUGA: Lampaui Target, Realisasi PNBP Tembus Rp605,9 Triliun di 2023 Arifin menambahkan, bagi perusahaan yang tidak menyetorkan PNBP tersebut maka pemerintah akan menunda penerbitan izin rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). "Sanksinya macet," tegasnya. BACA JUGA: PNBP BPH Migas Capai Rp1,3 Triliun, Lampaui Target 2023 Oleh karena itu, dirinya meminta 117 perusahaan itu untuk memenuhi pembayaran royalti tersebut. "Harus dipenuhi dong, memang gimana, persyaratannya gitu. (mengganggu produksi ga?) ya yang rugi dia sendiri juga, gak bisa produksi, gak bisa jualan," sambungnya.Diungkapkannya, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam menagih royalti batu bara tersebut berkutat pada isu manajemen perusahaan yang sulit ditemui. "Nah ini kan masalahnya antara lain manajemen di kantor masing-masing bener tidak ya. Jangan cuman pasang kantor, di ruko, dijagain 1 sampai 2 orang, bosnya jalan2 ke luar negeri, masa uang 5 sampai 10 juta gabisa bayar, jadi kayak gitu, memang harus dibenahi lah," pungkasnya.