BPK menemukan sekitar 700 hektare atau setara 7.509.290 meter persegi aset Kementerian Pertanian (Kementan) terindikasi bermasalahhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/17/320/2956311/bpk-temukan-700-ha-aset-kementan-bermasalahidhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/17/320/2956311/bpk-temukan-700-ha-aset-kementan-bermasalahhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/17/320/2956311/bpk-temukan-700-ha-aset-kementan-bermasalahRabu 17 Januari 2024 18:43 WIBIqbal Dwi PurnamaBPK Ungkap Aset Kementan Bermasalah. (Foto: Okezone.com/Kementan)https://img.okezone.com/content/2024/01/17/320/2956311/bpk-temukan-700-ha-aset-kementan-bermasalah-e60egTy3xO.jpgJAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sekitar 700 hektare atau setara 7.509.290 meter persegi aset Kementerian Pertanian (Kementan) terindikasi bermasalah. Pasalnya, aset tersebut tercatat sebagai aset milik Kementan, namun dikelola pihak ketiga. Di satu sisi, pengelolaan aset tersebut tidak memberikan imbal hasil kepada Kementan. "Kami sekali lagi menemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan aset di Kementerian Pertanian khususnya ada kurang lebih 7.509.290 meter persegi pada 8 satker Kementan yang belum bersertifikat," ujar Anggota IV BPR RI Haerul Saleh di Kantor Kementan, Rabu (17/1/2024). BACA JUGA: BPK Audit Keuangan BUMN, Erick Thohir Minta Jajaran Direksi Transparan Menurutnya, pengelolaan aset atas nama pihak ketiga dan tidak memberikan imbal hasil kepada instansi bisa membuat indikasi permasalahan pada laporan keuangan Kementan sendiri. "Ya kalau teman-teman bilang bahwa itu mungkin saja ada kerja sama dengan pihak Kementerian Pertanian yaitu mungkin, karena faktanya itu punya Kementan tapi dikelola oleh pihak lain dan tidak ada apa-apa nih yang masuk di Kementan," kata Haerul. BACA JUGA: BPK Setor Laporan Investigatif dan Kerugian Negara pada Kemnaker dan Pertamina ke KPK "Jadi ini harus dioptimalkan dengan cara dilakukan pendataan yang rinci lalu kemudian di sertifikatkan karena ada yang dikuasai oleh pihak ketiga. Ini masalah dan saya pikir ini sangat beresiko terhadap kinerja laporan keuangan Kementan," lanjutnya.Pada kesempatan tersebut, Haerul sekaligus berpesan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar mengevaluasi aset-aset mana saja yang layak untuk dijadikan instrumen investasi. Sehingga tidak menjadi temuan yang ujung bermasalah dalam laporan keuangan. "Terkait investasi properti, Kementerian Pertanian dan Bapanas perlu mengevaluasi aset aset mana saja yang layak dan memenuhi kriteria sebagai properti investasi, Seingat saya ada banyak sekali dan beberapa aset Kementan yang sampai hati ini belum jelas statusnya," tuturnya.JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sekitar 700 hektare atau setara 7.509.290 meter persegi aset Kementerian Pertanian (Kementan) terindikasi bermasalah. Pasalnya, aset tersebut tercatat sebagai aset milik Kementan, namun dikelola pihak ketiga. Di satu sisi, pengelolaan aset tersebut tidak memberikan imbal hasil kepada Kementan. "Kami sekali lagi menemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan aset di Kementerian Pertanian khususnya ada kurang lebih 7.509.290 meter persegi pada 8 satker Kementan yang belum bersertifikat," ujar Anggota IV BPR RI Haerul Saleh di Kantor Kementan, Rabu (17/1/2024). BACA JUGA: BPK Audit Keuangan BUMN, Erick Thohir Minta Jajaran Direksi Transparan Menurutnya, pengelolaan aset atas nama pihak ketiga dan tidak memberikan imbal hasil kepada instansi bisa membuat indikasi permasalahan pada laporan keuangan Kementan sendiri. "Ya kalau teman-teman bilang bahwa itu mungkin saja ada kerja sama dengan pihak Kementerian Pertanian yaitu mungkin, karena faktanya itu punya Kementan tapi dikelola oleh pihak lain dan tidak ada apa-apa nih yang masuk di Kementan," kata Haerul. BACA JUGA: BPK Setor Laporan Investigatif dan Kerugian Negara pada Kemnaker dan Pertamina ke KPK "Jadi ini harus dioptimalkan dengan cara dilakukan pendataan yang rinci lalu kemudian di sertifikatkan karena ada yang dikuasai oleh pihak ketiga. Ini masalah dan saya pikir ini sangat beresiko terhadap kinerja laporan keuangan Kementan," lanjutnya.Pada kesempatan tersebut, Haerul sekaligus berpesan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar mengevaluasi aset-aset mana saja yang layak untuk dijadikan instrumen investasi. Sehingga tidak menjadi temuan yang ujung bermasalah dalam laporan keuangan. "Terkait investasi properti, Kementerian Pertanian dan Bapanas perlu mengevaluasi aset aset mana saja yang layak dan memenuhi kriteria sebagai properti investasi, Seingat saya ada banyak sekali dan beberapa aset Kementan yang sampai hati ini belum jelas statusnya," tuturnya.