Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertimbangkan kenaikan pajak motor bensin.https://economy.okezone.com/read/2024/01/18/320/2956864/luhut-pertimbangkan-naikkan-pajak-motor-bensinidhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/18/320/2956864/luhut-pertimbangkan-naikkan-pajak-motor-bensinhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/18/320/2956864/luhut-pertimbangkan-naikkan-pajak-motor-bensinKamis 18 Januari 2024 19:21 WIBPika PiqhaniahLuhut pertimbangkan kenaikan pajak motor bensin (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/01/18/320/2956864/luhut-pertimbangkan-naikkan-pajak-motor-bensin-WMz37A3TU1.jpg JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertimbangkan kenaikan pajak motor bensin. Hal tersebut diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran jenama dan produk kendaraan berbasis baterai Build Your Dreams (BYD). "Keadaan ekonomi kita sekarang ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, di tengah keadaan ekonomi dunia, kita mampu memitigasi berbagai masalah. Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar dia dilansir dari Antara, Kamis (18/1/2024). BACA JUGA: Luhut Turun Tangan, Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%-75% Ditunda! Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang. "Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia. BACA JUGA: Jokowi Beri Jabatan Baru ke Luhut: Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLTN Lebih lanjut Menko Luhut menjabarkan bahwa perkembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri merupakan bagian penting dalam menjaga daya saing Indonesia sebagai hub otomotif di ASEAN. Dia pun berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat segera mengubah kebiasaan dengan beralih dari kendaraan berjenis bahan bakar ke kendaraan battery electric vehicle (BEV) untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat untuk generasi mendatang.Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama. "Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada pengujung penjelasannya. JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertimbangkan kenaikan pajak motor bensin. Hal tersebut diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran jenama dan produk kendaraan berbasis baterai Build Your Dreams (BYD). "Keadaan ekonomi kita sekarang ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, di tengah keadaan ekonomi dunia, kita mampu memitigasi berbagai masalah. Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar dia dilansir dari Antara, Kamis (18/1/2024). BACA JUGA: Luhut Turun Tangan, Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%-75% Ditunda! Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang. "Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia. BACA JUGA: Jokowi Beri Jabatan Baru ke Luhut: Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLTN Lebih lanjut Menko Luhut menjabarkan bahwa perkembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri merupakan bagian penting dalam menjaga daya saing Indonesia sebagai hub otomotif di ASEAN. Dia pun berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat segera mengubah kebiasaan dengan beralih dari kendaraan berjenis bahan bakar ke kendaraan battery electric vehicle (BEV) untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat untuk generasi mendatang.Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama. "Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada pengujung penjelasannya.