Jokowi menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.https://economy.okezone.com/read/2024/01/23/470/2959193/serahkan-3-000-sertifikat-tanah-di-jateng-jokowi-targetkan-tahun-depan-selesaiidhttps://economy.okezone.com/read/2024/01/23/470/2959193/serahkan-3-000-sertifikat-tanah-di-jateng-jokowi-targetkan-tahun-depan-selesaihttps://economy.okezone.com/read/2024/01/23/470/2959193/serahkan-3-000-sertifikat-tanah-di-jateng-jokowi-targetkan-tahun-depan-selesaiSelasa 23 Januari 2024 14:13 WIBRaka Dwi NoviantoJokowi Bagi-Bagi Sertifikat tanah. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/01/23/470/2959193/serahkan-3-000-sertifikat-tanah-di-jateng-jokowi-targetkan-tahun-depan-selesai-KRXaajh0t5.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yMy80LzE3NjQzOS81L3g4cnA4OWc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah telah menyelesaikan 110 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat tanah di seluruh Tanah Air. BACA JUGA: Jokowi Disemprot Masyarakat saat Petani Happy Harga Gabah Naik "Tinggal sedikit sekali hitungan saya kemarin kalau nggak ada Covid--Covid kan 2 tahun kalau nggak ada Covid itu selesai 126 juta. Tapi enten Covid nggih mundur sedikit tahun depan pun rampung, pemerintah baru nanti yang menyelesaikan, tahun depan selesai," ucap Presiden, Selasa (23/1/2024). Presiden menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Presiden menjelaskan, adanya sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa tanah dan konflik lahan. BACA JUGA: Bicara Peran Petani Sangat Penting bagi Negara, Jokowi: 280 Juta Penduduk RI Harus Makan! "Sehingga nggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini semuanya komplet. Kalau ada orang datang (mengaku) 'ini tanah saya', 'bukan, tanah saya, sertifikatnya ada ini.' Sudah diam," tutur Presiden.Selanjutnya, Kepala Negara kembali mengingatkan untuk tetap berhati-hati apabila ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk agunan pinjaman di bank sebagai modal usaha. Kepala Negara menyebut bahwa perhitungan dan kalkulasi harus dilakukan secara detail. "Silakan disekolahkan tapi dihitung, dikalkulasi. Kalau kira-kira sebulan nggak bisa nyicil mboten sah mawon, untungnya 10 juta nyicilnya 20 juta, nggak usah, ditutup niku mengke pun. Kalau untungnya 20 juta, nyicilnya 10 juta, itu bisa, kira-kira," ujarnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yMy80LzE3NjQzOS81L3g4cnA4OWc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah telah menyelesaikan 110 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat tanah di seluruh Tanah Air. BACA JUGA: Jokowi Disemprot Masyarakat saat Petani Happy Harga Gabah Naik "Tinggal sedikit sekali hitungan saya kemarin kalau nggak ada Covid--Covid kan 2 tahun kalau nggak ada Covid itu selesai 126 juta. Tapi enten Covid nggih mundur sedikit tahun depan pun rampung, pemerintah baru nanti yang menyelesaikan, tahun depan selesai," ucap Presiden, Selasa (23/1/2024). Presiden menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Presiden menjelaskan, adanya sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa tanah dan konflik lahan. BACA JUGA: Bicara Peran Petani Sangat Penting bagi Negara, Jokowi: 280 Juta Penduduk RI Harus Makan! "Sehingga nggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini semuanya komplet. Kalau ada orang datang (mengaku) 'ini tanah saya', 'bukan, tanah saya, sertifikatnya ada ini.' Sudah diam," tutur Presiden.Selanjutnya, Kepala Negara kembali mengingatkan untuk tetap berhati-hati apabila ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk agunan pinjaman di bank sebagai modal usaha. Kepala Negara menyebut bahwa perhitungan dan kalkulasi harus dilakukan secara detail. "Silakan disekolahkan tapi dihitung, dikalkulasi. Kalau kira-kira sebulan nggak bisa nyicil mboten sah mawon, untungnya 10 juta nyicilnya 20 juta, nggak usah, ditutup niku mengke pun. Kalau untungnya 20 juta, nyicilnya 10 juta, itu bisa, kira-kira," ujarnya.