Beras SPHP terdapat atribut kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presidenhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/03/320/2964436/heboh-bansos-beras-berstiker-paslon-capres-ini-6-faktanya-hingga-penjelasan-bulogidhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/03/320/2964436/heboh-bansos-beras-berstiker-paslon-capres-ini-6-faktanya-hingga-penjelasan-buloghttps://economy.okezone.com/read/2024/02/03/320/2964436/heboh-bansos-beras-berstiker-paslon-capres-ini-6-faktanya-hingga-penjelasan-bulogSabtu 03 Februari 2024 07:05 WIBPutri Syifa AmeliaHeboh Beras Bansos Beratribut Paslon. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2024/02/02/320/2964436/heboh-bansos-beras-berstiker-paslon-capres-ini-6-faktanya-hingga-penjelasan-bulog-TOjhKyg8Sl.jpgJAKARTA - Bulog membantah adanya kesengajaan menggunakan atribut kampanye pada bantuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Viral di sosial media foto beras SPHP terdapat atribut kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pembahasan tersebut bermula dari sebuah unggahan akun X (dahulu Twitter) @Miduk17 yang mengklaim paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan memakai beras bulog sebagai kampanye. Berdasarkan catatan Okezone, berikut 6 fakta beras beratribut Paslon, Sabtu (3/2/2024). 1. Tidak Ada Atribut Kampanye Berdasarkan penuturan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dirinya dengan tegas mengatakan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apapun. BACA JUGA: Waduh! Ada Caleg Terdaftar Jadi Penerima Bansos Bantuan Pangan Pemerintah di Indramayu “Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dikutip Antara. 2. Bulog Untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras Bayu mengatakan bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga beras, dibuatlah program SPHP, program yang diatur oleh pemerintah bersama dengan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog. 3. Bekerjasama Dengan Jaringan Distributor Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional dalam pendistribusiannya,agar masyarakat bisa mengakses beras tersebut dengan mudah. BACA JUGA: Bansos Beras 10 Kg Dipolitisasi, Bulog: Ini Jadi Perhatian Khusus “Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras,” ucap Bayu. 4. Bulog Tak Miliki Wewenang Terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku bahwa Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat. “Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” ungkap Bayu5. Bantahan Bulog Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi membantah adanya kesengajaan dari pihaknya maupun Bulog untuk menempel salah satu stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP. Dengan tegas Arief mengatalam bahwa beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara. “Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” tegas Arief. 6. Realisasi Penyaluran SPHP Pada 2023, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen. Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Khusus untuk Januari-Maret, SPHP akan diupayakan mencapai 200 ribu ton tiap bulan.JAKARTA - Bulog membantah adanya kesengajaan menggunakan atribut kampanye pada bantuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Viral di sosial media foto beras SPHP terdapat atribut kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pembahasan tersebut bermula dari sebuah unggahan akun X (dahulu Twitter) @Miduk17 yang mengklaim paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan memakai beras bulog sebagai kampanye. Berdasarkan catatan Okezone, berikut 6 fakta beras beratribut Paslon, Sabtu (3/2/2024). 1. Tidak Ada Atribut Kampanye Berdasarkan penuturan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dirinya dengan tegas mengatakan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apapun. BACA JUGA: Waduh! Ada Caleg Terdaftar Jadi Penerima Bansos Bantuan Pangan Pemerintah di Indramayu “Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dikutip Antara. 2. Bulog Untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras Bayu mengatakan bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga beras, dibuatlah program SPHP, program yang diatur oleh pemerintah bersama dengan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog. 3. Bekerjasama Dengan Jaringan Distributor Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional dalam pendistribusiannya,agar masyarakat bisa mengakses beras tersebut dengan mudah. BACA JUGA: Bansos Beras 10 Kg Dipolitisasi, Bulog: Ini Jadi Perhatian Khusus “Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras,” ucap Bayu. 4. Bulog Tak Miliki Wewenang Terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku bahwa Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat. “Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” ungkap Bayu5. Bantahan Bulog Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi membantah adanya kesengajaan dari pihaknya maupun Bulog untuk menempel salah satu stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP. Dengan tegas Arief mengatalam bahwa beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara. “Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” tegas Arief. 6. Realisasi Penyaluran SPHP Pada 2023, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen. Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Khusus untuk Januari-Maret, SPHP akan diupayakan mencapai 200 ribu ton tiap bulan.