Kemnaker) keluarkan surat edaran agar para pekerja bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu 14 Februari mendatang.https://economy.okezone.com/read/2024/02/08/320/2967343/bekerja-pada-pemilu-14-februari-wajib-dapat-uang-lemburidhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/08/320/2967343/bekerja-pada-pemilu-14-februari-wajib-dapat-uang-lemburhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/08/320/2967343/bekerja-pada-pemilu-14-februari-wajib-dapat-uang-lemburKamis 08 Februari 2024 11:36 WIBPutri Syifa AmeliaPekerja pada Pemilu 2024 (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/02/08/320/2967343/bekerja-pada-pemilu-14-februari-wajib-dapat-uang-lembur-g8ndaRz6lg.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNy8xLzE3NzAyMi81L3g4c2F3YWM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) keluarkan surat edaran agar para pekerja bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu 14 Februari mendatang. Berdasarkan Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengatur bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. BACA JUGA: Indosat Raup Pendapatan Rp51,2 Triliun pada 2023 "Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota," tulis akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, dikutip pada Kamis,(8/2/2024). BACA JUGA: Diajak Debat Hilirisasi Nikel, Luhut: Faisal Basri Belum Pernah Lihat Tambang Ngapain Saya Layanin? Ida menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan bekerja di hari Pemilu dan Pilkada.Isi dari peraturan tersebut adalah: 1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak pilihnya. 2. Jika pekerja/buruh harus bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, pengusaha harus mengatur waktu kerja agar mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya. 3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak mendapatkan upah kerja lembur dan hak-hak lain yang biasanya diterima oleh pekerja/buruh pada hari libur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan peraturan tersebut maka pekerja akan tetap bisa menggunakan hak suaranya dan mendapatkan hak yang seharusnya diterima ketika pemilu dan pilkada 14 Februari mendatang.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8wNy8xLzE3NzAyMi81L3g4c2F3YWM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) keluarkan surat edaran agar para pekerja bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu 14 Februari mendatang. Berdasarkan Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengatur bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. BACA JUGA: Indosat Raup Pendapatan Rp51,2 Triliun pada 2023 "Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota," tulis akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, dikutip pada Kamis,(8/2/2024). BACA JUGA: Diajak Debat Hilirisasi Nikel, Luhut: Faisal Basri Belum Pernah Lihat Tambang Ngapain Saya Layanin? Ida menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan bekerja di hari Pemilu dan Pilkada.Isi dari peraturan tersebut adalah: 1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak pilihnya. 2. Jika pekerja/buruh harus bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, pengusaha harus mengatur waktu kerja agar mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya. 3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak mendapatkan upah kerja lembur dan hak-hak lain yang biasanya diterima oleh pekerja/buruh pada hari libur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan peraturan tersebut maka pekerja akan tetap bisa menggunakan hak suaranya dan mendapatkan hak yang seharusnya diterima ketika pemilu dan pilkada 14 Februari mendatang.