Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).    https://economy.okezone.com/read/2024/02/13/320/2969426/h-2-pencoblosan-jokowi-naikkan-tunjangan-kinerja-pegawai-bawaslu-hingga-rp29-jutaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/13/320/2969426/h-2-pencoblosan-jokowi-naikkan-tunjangan-kinerja-pegawai-bawaslu-hingga-rp29-jutahttps://economy.okezone.com/read/2024/02/13/320/2969426/h-2-pencoblosan-jokowi-naikkan-tunjangan-kinerja-pegawai-bawaslu-hingga-rp29-jutaSelasa 13 Februari 2024 09:54 WIBRaka Dwi NoviantoJokowi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai Bawaslu (Foto: Setpres)https://img.okezone.com/content/2024/02/13/320/2969426/h-2-pencoblosan-jokowi-naikkan-tunjangan-kinerja-pegawai-bawaslu-hingga-rp29-juta-g2z2kf8tQA.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kenaikan tukin pegawai Bawaslu ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 18 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. BACA JUGA:Tukin PNS Bakal Naik pada 2024, Ini Syaratnya  Aturan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Februari 2024 atau H-2 jelang pencoblosan Pemilu 2024. Berikut ini aturan kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu: BACA JUGA:Terima Undangan Pencoblosan, Jokowi Minta Petugas KPPS Bekerja Jujur dan Adil  Pasal 2 (1) Pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. (2) Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum itu diberikan terhitung sejak peraturan Presiden yang berlaku pada 12 Februari 2024. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, peraturan Perpres nomor 122 tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan lampiran tunjangan kinerja pada Perpres Nomor 18 tahun 2024 tunjangan kelas jabatan 1 yakni Rp1.968.000 sedangkan kelas jabatan tertinggi yakni 17 adalah Rp29.085.000. Berikut rinciannya: Kelas Jabatan 1 : Rp 1.968.000 Kelas Jabatan 2 : Rp 2.089.000 Kelas Jabatan 3 : Rp 2.216.000 Kelas Jabatan 4 : Rp 2.350.000 Kelas Jabatan 5 : Rp 2.493.000 Kelas Jabatan 6 : Rp 2.702.000 Kelas Jabatan 7 : Rp 2.928.000 Kelas Jabatan 8 : Rp 3.319.000 Kelas Jabatan 9 : Rp 3.781.000 Kelas Jabatan 10 : Rp 4.551.000 Kelas Jabatan 11 : Rp 5.183.000 Kelas Jabatan 12 : Rp 7.271.000 Kelas Jabatan 13 : Rp 8.562.000 Kelas Jabatan 14 : Rp 11.670.000 Kelas Jabatan 15 : Rp 14.721.000 Kelas Jabatan 16 : Rp 20.695.000 Kelas Jabatan 17 : Rp 29.085.000Sedangkan aturan sebelumnya pada Perpres nomor 122 tahun 2017 yang tunjangan kinerja pegawai Bawaslu, tunjangan kelas jabatan 1 yakni Rp1.766.000 sedangkan kelas jabatan tertinggi yakni 17 adalah Rp24.930.000. Berikut rinciannya:   Kelas Jabatan 1 : Rp 1.766.000 Kelas Jabatan 2 : Rp 1.867.000 Kelas Jabatan 3 : Rp 1.972.000 Kelas Jabatan 4 : Rp 2.082.000 Kelas Jabatan 5 : Rp 2.199.000 Kelas Jabatan 6 : Rp 2.399.000 Kelas Jabatan 7 : Rp 2.616.000 Kelas Jabatan 8 : Rp 2.927.000 Kelas Jabatan 9 : Rp 3.348.000 Kelas Jabatan 10 : Rp 3.952.000 Kelas Jabatan 11 : Rp 4.519.000 Kelas Jabatan 12 : Rp 6.045.000 Kelas Jabatan 13 : Rp 7.293.000 Kelas Jabatan 14 : Rp 9.600.000 Kelas Jabatan 15 : Rp 12.518.000 Kelas Jabatan 16 : Rp 17.413.000 Kelas Jabatan 17 : Rp 24.930.000JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kenaikan tukin pegawai Bawaslu ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 18 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. BACA JUGA:Tukin PNS Bakal Naik pada 2024, Ini Syaratnya  Aturan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Februari 2024 atau H-2 jelang pencoblosan Pemilu 2024. Berikut ini aturan kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu: BACA JUGA:Terima Undangan Pencoblosan, Jokowi Minta Petugas KPPS Bekerja Jujur dan Adil  Pasal 2 (1) Pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. (2) Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum itu diberikan terhitung sejak peraturan Presiden yang berlaku pada 12 Februari 2024. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, peraturan Perpres nomor 122 tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan lampiran tunjangan kinerja pada Perpres Nomor 18 tahun 2024 tunjangan kelas jabatan 1 yakni Rp1.968.000 sedangkan kelas jabatan tertinggi yakni 17 adalah Rp29.085.000. Berikut rinciannya: Kelas Jabatan 1 : Rp 1.968.000 Kelas Jabatan 2 : Rp 2.089.000 Kelas Jabatan 3 : Rp 2.216.000 Kelas Jabatan 4 : Rp 2.350.000 Kelas Jabatan 5 : Rp 2.493.000 Kelas Jabatan 6 : Rp 2.702.000 Kelas Jabatan 7 : Rp 2.928.000 Kelas Jabatan 8 : Rp 3.319.000 Kelas Jabatan 9 : Rp 3.781.000 Kelas Jabatan 10 : Rp 4.551.000 Kelas Jabatan 11 : Rp 5.183.000 Kelas Jabatan 12 : Rp 7.271.000 Kelas Jabatan 13 : Rp 8.562.000 Kelas Jabatan 14 : Rp 11.670.000 Kelas Jabatan 15 : Rp 14.721.000 Kelas Jabatan 16 : Rp 20.695.000 Kelas Jabatan 17 : Rp 29.085.000Sedangkan aturan sebelumnya pada Perpres nomor 122 tahun 2017 yang tunjangan kinerja pegawai Bawaslu, tunjangan kelas jabatan 1 yakni Rp1.766.000 sedangkan kelas jabatan tertinggi yakni 17 adalah Rp24.930.000. Berikut rinciannya:   Kelas Jabatan 1 : Rp 1.766.000 Kelas Jabatan 2 : Rp 1.867.000 Kelas Jabatan 3 : Rp 1.972.000 Kelas Jabatan 4 : Rp 2.082.000 Kelas Jabatan 5 : Rp 2.199.000 Kelas Jabatan 6 : Rp 2.399.000 Kelas Jabatan 7 : Rp 2.616.000 Kelas Jabatan 8 : Rp 2.927.000 Kelas Jabatan 9 : Rp 3.348.000 Kelas Jabatan 10 : Rp 3.952.000 Kelas Jabatan 11 : Rp 4.519.000 Kelas Jabatan 12 : Rp 6.045.000 Kelas Jabatan 13 : Rp 7.293.000 Kelas Jabatan 14 : Rp 9.600.000 Kelas Jabatan 15 : Rp 12.518.000 Kelas Jabatan 16 : Rp 17.413.000 Kelas Jabatan 17 : Rp 24.930.000