Kementerian ATR atau BPN mempercepat pemberian sertifikat tanah ke masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2024/02/13/470/2969477/pembagian-sertifikat-tanah-dikebut-jelang-pemilu-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/13/470/2969477/pembagian-sertifikat-tanah-dikebut-jelang-pemilu-2024https://economy.okezone.com/read/2024/02/13/470/2969477/pembagian-sertifikat-tanah-dikebut-jelang-pemilu-2024Selasa 13 Februari 2024 11:28 WIBIqbal Dwi PurnamaPembagian sertifikat tanah dikebut (Foto: Kementerian ATR)https://img.okezone.com/content/2024/02/13/470/2969477/pembagian-sertifikat-tanah-dikebut-jelang-pemilu-2024-xzSXUCKQkk.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNC8xLzE3NjQ3NS81L3g4cnFoaWw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian ATR atau BPN mempercepat pemberian sertifikat tanah ke masyarakat. Baik melalui program PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), maupun program redistribusi tanah. Misalnya, sepanjang Bulan Februari 2024 ini atau menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi alias pemilu 2024, Kementerian ATR/BPN setidaknya sudah memberikan total 3.700. Rinciannya, 500 sertifikat tanah di Bogor, 3.000 sertifikat di Bandung, dan 200 sertifikat hasil redistribusi tanah di Kediri. Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat ini merupakan percepatan untuk merealisasikan program PTSL. Harapannya hingga akhir tahun 2024 mendatang sudah ada 120 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat, dari target RPJMN 126 juta bidang. BACA JUGA: Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Lewat Notaris "Pertama tanah Bapak/Ibu sudah aman terhadap permasalahan dicaploknya oleh mafia tanah, karena apa, karena sudah memiliki sertifikat dan sudah tercatat di kantor pusat secara elektronik. Jadi hari ini tanah Bapak/Ibu sudah dilindungi secara hukum hak atas tanahnya," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan resminya, Selasa (13/2/2024). Selanjutnya, pada bulan Januari 2024 lalu pemberian sertifikat tanah juga diberikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dua Provinsi yang paling banyak mendapatkan sertifikat tanah misalnya di Kabupaten Grobogan, sebanyak 3.000 sertifikat, dan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebanyak 3.000 sertifikat. BACA JUGA: Pegadaian Dukung Penerbitan Sertifikat Halal untuk Asosiasi Pedagang Mie Bakso Yogyakarta Mengawali tahun 2024, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mendampingi Presiden Jokowi juga memberikan 2.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Cilacap Jawa Tengah. Sehingga total pemberian sertifikat tanah di Jawa Tengah sendiri, hanya di Bulan Januari sebanyak 9.000 sertifikat. Dalam mengejar target program PTSL, Menteri Hadi juga merombak jajaran kepala kantor pertanahan di beberapa kota dan Direktur di Lingkup Kementerian ATR/BPN. Pada Rabu 7 Februari lalu, Menteri Hadi setidaknya telah mengganti 7 Kepala Kantor Wilayah Provinsi, terdiri dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley. Pada kesempatan yang sama juga dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Diantaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. "Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu," tutup Menteri Hadi.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yNC8xLzE3NjQ3NS81L3g4cnFoaWw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian ATR atau BPN mempercepat pemberian sertifikat tanah ke masyarakat. Baik melalui program PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), maupun program redistribusi tanah. Misalnya, sepanjang Bulan Februari 2024 ini atau menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi alias pemilu 2024, Kementerian ATR/BPN setidaknya sudah memberikan total 3.700. Rinciannya, 500 sertifikat tanah di Bogor, 3.000 sertifikat di Bandung, dan 200 sertifikat hasil redistribusi tanah di Kediri. Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat ini merupakan percepatan untuk merealisasikan program PTSL. Harapannya hingga akhir tahun 2024 mendatang sudah ada 120 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat, dari target RPJMN 126 juta bidang. BACA JUGA: Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Lewat Notaris "Pertama tanah Bapak/Ibu sudah aman terhadap permasalahan dicaploknya oleh mafia tanah, karena apa, karena sudah memiliki sertifikat dan sudah tercatat di kantor pusat secara elektronik. Jadi hari ini tanah Bapak/Ibu sudah dilindungi secara hukum hak atas tanahnya," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan resminya, Selasa (13/2/2024). Selanjutnya, pada bulan Januari 2024 lalu pemberian sertifikat tanah juga diberikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dua Provinsi yang paling banyak mendapatkan sertifikat tanah misalnya di Kabupaten Grobogan, sebanyak 3.000 sertifikat, dan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebanyak 3.000 sertifikat. BACA JUGA: Pegadaian Dukung Penerbitan Sertifikat Halal untuk Asosiasi Pedagang Mie Bakso Yogyakarta Mengawali tahun 2024, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mendampingi Presiden Jokowi juga memberikan 2.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Cilacap Jawa Tengah. Sehingga total pemberian sertifikat tanah di Jawa Tengah sendiri, hanya di Bulan Januari sebanyak 9.000 sertifikat. Dalam mengejar target program PTSL, Menteri Hadi juga merombak jajaran kepala kantor pertanahan di beberapa kota dan Direktur di Lingkup Kementerian ATR/BPN. Pada Rabu 7 Februari lalu, Menteri Hadi setidaknya telah mengganti 7 Kepala Kantor Wilayah Provinsi, terdiri dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley. Pada kesempatan yang sama juga dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Diantaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. "Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu," tutup Menteri Hadi.