Pemerintah merevisi Peraturan Menteri No. 26/2021 terkait dengan penggunaan PLTS Ataphttps://economy.okezone.com/read/2024/02/16/320/2971132/ri-harus-belajar-dari-vietnam-soal-kerugian-plts-atapidhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/16/320/2971132/ri-harus-belajar-dari-vietnam-soal-kerugian-plts-ataphttps://economy.okezone.com/read/2024/02/16/320/2971132/ri-harus-belajar-dari-vietnam-soal-kerugian-plts-atapJum'at 16 Februari 2024 13:17 WIBMieke Dearni Br TariganRI Harus Belajar dari Kerugian PLTS Atap di Vietnam. (Foto: Okezone.com/AP 1)https://img.okezone.com/content/2024/02/16/320/2971132/ri-harus-belajar-dari-vietnam-soal-kerugian-plts-atap-GMVmYP2eGT.jfifJAKARTA — Pemerintah merevisi Peraturan Menteri No. 26/2021 terkait dengan penggunaan PLTS Atap. Keputusan tersebut mampu menghindarkan negara dari berbagai bentuk kerugian secara masif seperti yang dialami Vietnam. “Keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Contoh Vietnam, gara-gara tidak berjalan lancar dan merugikan, negara tersebut menyetop PLTS Atap mulai 2021 hingga 2030," kata Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Jumat (16/2/2024). Agus menjelaskan, keuangan negara akan tergerus saat negara harus membeli listrik dari PLTS atap. BACA JUGA: Revisi Aturan PLTS Atap, Apa Dampaknya? “Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, negara tidak jadi buntung karena skema jual beli-listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara telah dihapus,” katanya. Indonesia harus belajar dari Vietnam yang APBN-nya sempat tergerus akibat penerapan PLTS Atap. Saat itu, Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang gencar memakai PLTS atap akhirnya membatalkan regulasinya sendiri. BACA JUGA: Alasan Listrik PLTS Atap Tak Bisa Dijual Beli    Diketahui, di Vietnam, selama kurun waktu 1 tahun yaitu periode 2019–2020, terjadi penambahan kapasitas hampir 8 GW untuk PV Rooftop dan hampir 8 GW untuk solar farm. Namun, hal tersebut meninggalkan persoalan baru bagi sistem kelistrikan Vietnam. Akhirnya Vietnam Electricity/EVN selaku offtaker harus menanggung pil pahit itu.Adapun persetujuan Pemerintah terkait dengan PLTS Atap itu menyelesaikan banyak masalah. “Terutama jual beli listrik hasil dari kelebihan pemasangan PLTS Atap oleh negara,” kata Agus. Pada aturan sebelumnya, negara akan banyak menanggung kerugian akibat harus mengompensasi kelebihan penggunaan listrik dari PLTS Atap, terutama yang dipasang di rumah-rumah. Untuk itu, Agus berharap, revisi aturan yang telah disetujui oleh Pemerintah segera diundangkan untuk mengantisipasi risiko kerugian negara. “Ini penting agar negara tidak rugi," ujarnya.JAKARTA — Pemerintah merevisi Peraturan Menteri No. 26/2021 terkait dengan penggunaan PLTS Atap. Keputusan tersebut mampu menghindarkan negara dari berbagai bentuk kerugian secara masif seperti yang dialami Vietnam. “Keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Contoh Vietnam, gara-gara tidak berjalan lancar dan merugikan, negara tersebut menyetop PLTS Atap mulai 2021 hingga 2030," kata Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Jumat (16/2/2024). Agus menjelaskan, keuangan negara akan tergerus saat negara harus membeli listrik dari PLTS atap. BACA JUGA: Revisi Aturan PLTS Atap, Apa Dampaknya? “Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, negara tidak jadi buntung karena skema jual beli-listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara telah dihapus,” katanya. Indonesia harus belajar dari Vietnam yang APBN-nya sempat tergerus akibat penerapan PLTS Atap. Saat itu, Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang gencar memakai PLTS atap akhirnya membatalkan regulasinya sendiri. BACA JUGA: Alasan Listrik PLTS Atap Tak Bisa Dijual Beli    Diketahui, di Vietnam, selama kurun waktu 1 tahun yaitu periode 2019–2020, terjadi penambahan kapasitas hampir 8 GW untuk PV Rooftop dan hampir 8 GW untuk solar farm. Namun, hal tersebut meninggalkan persoalan baru bagi sistem kelistrikan Vietnam. Akhirnya Vietnam Electricity/EVN selaku offtaker harus menanggung pil pahit itu.Adapun persetujuan Pemerintah terkait dengan PLTS Atap itu menyelesaikan banyak masalah. “Terutama jual beli listrik hasil dari kelebihan pemasangan PLTS Atap oleh negara,” kata Agus. Pada aturan sebelumnya, negara akan banyak menanggung kerugian akibat harus mengompensasi kelebihan penggunaan listrik dari PLTS Atap, terutama yang dipasang di rumah-rumah. Untuk itu, Agus berharap, revisi aturan yang telah disetujui oleh Pemerintah segera diundangkan untuk mengantisipasi risiko kerugian negara. “Ini penting agar negara tidak rugi," ujarnya.