PT Pertamina (Persero) memutuskan menahan harga BBM nonsubsidi atau Pertamax Cs pada Februari 2024 atau menjelang Pemilu 2024.https://economy.okezone.com/read/2024/02/16/320/2971278/harga-bbm-pertamax-cs-bakal-naik-lagi-usai-pemilu-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/16/320/2971278/harga-bbm-pertamax-cs-bakal-naik-lagi-usai-pemilu-2024https://economy.okezone.com/read/2024/02/16/320/2971278/harga-bbm-pertamax-cs-bakal-naik-lagi-usai-pemilu-2024Jum'at 16 Februari 2024 17:18 WIBAtikah UmiyaniHagra BBM pasca pemilu (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/02/16/320/2971278/harga-bbm-pertamax-cs-bakal-naik-lagi-usai-pemilu-2024-hmXT3xjnNd.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yOS8xLzE3NjY0Ny81L3g4cnZlamc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan menahan harga BBM nonsubsidi atau Pertamax Cs pada Februari 2024 atau menjelang Pemilu 2024. Berbeda dengan badan usaha yang lainnya seperti Shell, Vivo dan bp-AKR. Pemilu 2024 telah terlaksana, lantas bagaimana harga BBM nonsubsidi ke depan? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, harga BBM nonsubsidi ke depan akan selalu tergantung dengan harga minyak dunia. BACA JUGA: Bukan Dipangkas, Ini Penjelasan Kebijakan Subsidi BBM demi Makan Siang Gratis "Jadi kan kalau yang nonsubsidi ini kan ikut formula harga indeks minyak, sekarang minyak sudah USD82 per barel. Jadi dibanding sama tahun lalu ada kenaikan antara USD5-6 dan itu pasti mempengaruhi biaya produksi," jelasnya di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/2/2024). BACA JUGA: Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM demi Makan Siang Gratis Oleh karena itu, usai Pemilu 2024 ini, Arifin mengaku dirinya mempersilakan penjualan BBM Nonsubsidi kepada masing-masing badan usaha karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Namun untuk harga BBM subsidi Pertamina tetap akan ditahan. Sebab menurut Arifin badan usaha akan melakukan evaluasi masing-masing mengenai harga BBM Nonsubsidi. Apalagi katanya, badan usaha memang kerap saling berkompetisi satu sama lain. "Itu biar badan usaha yang bisa mengevaluasi. Tapi, mereka saling berkompetisi naiknya berapa. Pemerintah nahan yang subsidi, enggak ada kenaikan. Yang non subsidi itu badan usaha masing-masing," tukasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yOS8xLzE3NjY0Ny81L3g4cnZlamc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan menahan harga BBM nonsubsidi atau Pertamax Cs pada Februari 2024 atau menjelang Pemilu 2024. Berbeda dengan badan usaha yang lainnya seperti Shell, Vivo dan bp-AKR. Pemilu 2024 telah terlaksana, lantas bagaimana harga BBM nonsubsidi ke depan? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, harga BBM nonsubsidi ke depan akan selalu tergantung dengan harga minyak dunia. BACA JUGA: Bukan Dipangkas, Ini Penjelasan Kebijakan Subsidi BBM demi Makan Siang Gratis "Jadi kan kalau yang nonsubsidi ini kan ikut formula harga indeks minyak, sekarang minyak sudah USD82 per barel. Jadi dibanding sama tahun lalu ada kenaikan antara USD5-6 dan itu pasti mempengaruhi biaya produksi," jelasnya di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/2/2024). BACA JUGA: Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM demi Makan Siang Gratis Oleh karena itu, usai Pemilu 2024 ini, Arifin mengaku dirinya mempersilakan penjualan BBM Nonsubsidi kepada masing-masing badan usaha karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Namun untuk harga BBM subsidi Pertamina tetap akan ditahan. Sebab menurut Arifin badan usaha akan melakukan evaluasi masing-masing mengenai harga BBM Nonsubsidi. Apalagi katanya, badan usaha memang kerap saling berkompetisi satu sama lain. "Itu biar badan usaha yang bisa mengevaluasi. Tapi, mereka saling berkompetisi naiknya berapa. Pemerintah nahan yang subsidi, enggak ada kenaikan. Yang non subsidi itu badan usaha masing-masing," tukasnya.