Kementerian Keuangan mengumpulkan Rp71,72 miliar dari pajak kripto dan financial technology (fintech) selama bulan Januari 2024https://economy.okezone.com/read/2024/02/22/320/2974143/setoran-pajak-kripto-hingga-pinjol-capai-rp71-miliar-di-januari-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2024/02/22/320/2974143/setoran-pajak-kripto-hingga-pinjol-capai-rp71-miliar-di-januari-2024https://economy.okezone.com/read/2024/02/22/320/2974143/setoran-pajak-kripto-hingga-pinjol-capai-rp71-miliar-di-januari-2024Kamis 22 Februari 2024 20:57 WIBAnggie AriestaSetoran Pajak Fintench dan Kripto, (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2024/02/22/320/2974143/setoran-pajak-kripto-hingga-pinjol-capai-rp71-miliar-di-januari-2024-CNEWIXNQzA.pngJAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumpulkan Rp71,72 miliar dari pajak kripto dan financial technology (fintech) selama bulan Januari 2024. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, untuk transaksi kripto sebanyak Rp39,13 miliar. BACA JUGA: Dirjen Pajak: 60 Juta NIK Sudah Dipadankan dengan NPWP "Bahwa untuk pajak kripto saat ini sudah terkumpul di bulan Januari di angka Rp39,13 miliar," kata Suryo dalam konferensi pers APBNKITA edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024). Rinciannya, untuk pajak kripto sebanyak Rp18,2 miliar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. BACA JUGA: 4,3 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan    Sementara sebanyak Rp20 miliar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi uang digital tersebut.Sementara untuk fintech berbasis peer to peer lending (P2P), Suryo mengatakan pihaknya berhasil mengumpulkan Rp32,59 miliar sampai bulan Januari 2024. Rinciannya berasal dari PPh Pasal 23 Rp20,5 miliar dan sebanyak Rp12,09 miliar berasal dari PPh Pasal 26 atas pinjaman ke luar negeri. JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumpulkan Rp71,72 miliar dari pajak kripto dan financial technology (fintech) selama bulan Januari 2024. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, untuk transaksi kripto sebanyak Rp39,13 miliar. BACA JUGA: Dirjen Pajak: 60 Juta NIK Sudah Dipadankan dengan NPWP "Bahwa untuk pajak kripto saat ini sudah terkumpul di bulan Januari di angka Rp39,13 miliar," kata Suryo dalam konferensi pers APBNKITA edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024). Rinciannya, untuk pajak kripto sebanyak Rp18,2 miliar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. BACA JUGA: 4,3 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan    Sementara sebanyak Rp20 miliar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi uang digital tersebut.Sementara untuk fintech berbasis peer to peer lending (P2P), Suryo mengatakan pihaknya berhasil mengumpulkan Rp32,59 miliar sampai bulan Januari 2024. Rinciannya berasal dari PPh Pasal 23 Rp20,5 miliar dan sebanyak Rp12,09 miliar berasal dari PPh Pasal 26 atas pinjaman ke luar negeri.