Sri Lanka tunda pembayaran utang hingga 2028 karena krisis ekonomi.https://economy.okezone.com/read/2024/03/07/320/2980232/krisis-ekonomi-sri-lanka-tunda-bayar-utangidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/07/320/2980232/krisis-ekonomi-sri-lanka-tunda-bayar-utanghttps://economy.okezone.com/read/2024/03/07/320/2980232/krisis-ekonomi-sri-lanka-tunda-bayar-utangKamis 07 Maret 2024 12:02 WIBPika PiqhaniahSri Lanka tunda pembayaran utang (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2024/03/07/320/2980232/krisis-ekonomi-sri-lanka-tunda-bayar-utang-k43fvDxyUO.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yOS8xLzE3Nzc2OC81L3g4dGs0OHE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Sri Lanka tunda pembayaran utang hingga 2028 karena krisis ekonomi. Presiden Sri Lanka mengatakan dia sedang mengupayakan moratorium pembayaran pinjaman hingga tahun 2028 sewaktu negara yang dililit utang itu berusaha keluar dari kebangkrutan. Presiden Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada Parlemen bahwa pemerintah meminta para pemberi pinjaman untuk menerima rencana penundaan pembayaran selama lima tahun dan kemudian membayar utangnya dari awal tahun 2028 hingga 2042. BACA JUGA: Pemerintah Diminta Cepat Buat Aturan Atasi Krisis Ekonomi Sri Lanka menyatakan kebangkrutan pada bulan April 2022 dan menangguhkan pembayaran kembali pinjaman lokal dan luar negeri senilai USD83 miliar di tengah krisis valuta asing yang parah yang menyebabkan kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar dan gas untuk memasak, serta pemadaman listrik selama berjam-jam. “Tujuan kami adalah mendapatkan keringanan sementara dari gagal bayar utang dari tahun 2023 hingga 2027. Selanjutnya, kami berencana bekerja keras untuk melunasi pinjaman tersebut pada periode 2027 hingga 2042,” kata Wickremesinghe dilansir dari VOA, Kamis (7/3/2024). BACA JUGA: Sri Mulyani: Hadapi Krisis Ekonomi seperti Aduk Kopi Pada tahun 2022, Sri Lanka harus membayar utang luar negerinya sekitar USD6 miliar setiap tahunnya, atau setara dengan 9,5% PDB. Pemerintah bertujuan untuk mengurangi pembayaran utang menjadi 4,5% PDB melalui negosiasi restrukturisasi utang, kata Wickremesinghe. Meskipun indikator-indikator perekonomian membaik dan kelangkaan terburuk berhasil diatasi, masyarakat Sri Lanka telah kehilangan daya beli karena tingginya pajak dan devaluasi mata uang, sementara pengangguran masih tetap tinggi karena industri-industri yang sempat terpuruk pada puncak krisis belum bangkit kembali. Tahun lalu, Wickremesinghe mengatakan kepada Parlemen bahwa dia meminta pengurangan pinjaman sebesar USD17 miliar. Sri Lanka saat ini berada di bawah program dana talangan selama empat tahun dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang melalui lembaga itu sebesar USD2,9 miliar akan dicairkan secara bertahap setelah dilakukan tinjauan dua kali setahun. Sri Lanka telah menerima dua pembayaran sejauh ini, setelah menerima janji pengampunan utang dari para kreditor besar seperti India, Jepang dan China. Pemerintah saat ini sedang berbicara dengan para kreditor swasta untuk mencari kesepakatan akhir.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yOS8xLzE3Nzc2OC81L3g4dGs0OHE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Sri Lanka tunda pembayaran utang hingga 2028 karena krisis ekonomi. Presiden Sri Lanka mengatakan dia sedang mengupayakan moratorium pembayaran pinjaman hingga tahun 2028 sewaktu negara yang dililit utang itu berusaha keluar dari kebangkrutan. Presiden Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada Parlemen bahwa pemerintah meminta para pemberi pinjaman untuk menerima rencana penundaan pembayaran selama lima tahun dan kemudian membayar utangnya dari awal tahun 2028 hingga 2042. BACA JUGA: Pemerintah Diminta Cepat Buat Aturan Atasi Krisis Ekonomi Sri Lanka menyatakan kebangkrutan pada bulan April 2022 dan menangguhkan pembayaran kembali pinjaman lokal dan luar negeri senilai USD83 miliar di tengah krisis valuta asing yang parah yang menyebabkan kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar dan gas untuk memasak, serta pemadaman listrik selama berjam-jam. “Tujuan kami adalah mendapatkan keringanan sementara dari gagal bayar utang dari tahun 2023 hingga 2027. Selanjutnya, kami berencana bekerja keras untuk melunasi pinjaman tersebut pada periode 2027 hingga 2042,” kata Wickremesinghe dilansir dari VOA, Kamis (7/3/2024). BACA JUGA: Sri Mulyani: Hadapi Krisis Ekonomi seperti Aduk Kopi Pada tahun 2022, Sri Lanka harus membayar utang luar negerinya sekitar USD6 miliar setiap tahunnya, atau setara dengan 9,5% PDB. Pemerintah bertujuan untuk mengurangi pembayaran utang menjadi 4,5% PDB melalui negosiasi restrukturisasi utang, kata Wickremesinghe. Meskipun indikator-indikator perekonomian membaik dan kelangkaan terburuk berhasil diatasi, masyarakat Sri Lanka telah kehilangan daya beli karena tingginya pajak dan devaluasi mata uang, sementara pengangguran masih tetap tinggi karena industri-industri yang sempat terpuruk pada puncak krisis belum bangkit kembali. Tahun lalu, Wickremesinghe mengatakan kepada Parlemen bahwa dia meminta pengurangan pinjaman sebesar USD17 miliar. Sri Lanka saat ini berada di bawah program dana talangan selama empat tahun dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang melalui lembaga itu sebesar USD2,9 miliar akan dicairkan secara bertahap setelah dilakukan tinjauan dua kali setahun. Sri Lanka telah menerima dua pembayaran sejauh ini, setelah menerima janji pengampunan utang dari para kreditor besar seperti India, Jepang dan China. Pemerintah saat ini sedang berbicara dengan para kreditor swasta untuk mencari kesepakatan akhir.