Basuki Hadimuljono menyatakan telah disepakati Presiden Joko Widodo bahwa tanah di Ibu Kota Nusantara.https://economy.okezone.com/read/2024/03/14/470/2983178/jokowi-setujui-tanah-di-ikn-boleh-dijual-ke-investor-berapa-harganyaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/14/470/2983178/jokowi-setujui-tanah-di-ikn-boleh-dijual-ke-investor-berapa-harganyahttps://economy.okezone.com/read/2024/03/14/470/2983178/jokowi-setujui-tanah-di-ikn-boleh-dijual-ke-investor-berapa-harganyaKamis 14 Maret 2024 13:14 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Jokowi soal Investasi IKN (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2024/03/14/470/2983178/jokowi-setujui-tanah-di-ikn-boleh-dijual-ke-investor-berapa-harganya-jTG5ZPQDbg.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8xNC80LzE3ODMxNi81L3g4dWR3cW0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan telah disepakati Presiden Joko Widodo bahwa tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) boleh dijual ke pihak swasta atau calon investor. "Tadi rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan penyediaan lahan untuk investasi di IKN," ujar Menteri Basuki di Istana Negara, Rabu (13/3/2024). BACA JUGA: IKN Jadi Contoh Transformasi Kerja Cepat, Tidak Ada Lagi Berbelit-belit dan Lambat Menteri Basuki mengatakan, nantinya Badan Otorita IKN yang bakal menentukan harganya untuk setiap transaksi pertanahan di IKN, namun harus dipastikan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam menentukan harga tanah. "Juga disepakati oleh Bapak Presiden, jadi tanahnya (di IKN) dijual, harganya ditetapkan oleh Otorita asal tidak melanggar aturan," sambungnya. BACA JUGA: Percepat Investasi IKN, Presiden Minta Ada Penanggung Jawab Lebih lanjut Menteri Basuki menambahkan masalah status lahan di IKN memang masih menjadi sorotan. Hal tersebut yang dikhawatirkan bakal berdampak pada terganggunya iklim investasi di IKN sendiri.Menurutnya, saat ini untuk pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dasar atau proyek pemerintah memang sudah selesai atau tidak lagi bermasalah soal statusnya. Namun masalah kemudian, adalah soal penyediaan lahan untuk proyek-proyek milik perusahaan swasta atau calon investor di IKN. "Tentang lahan dan investasi beliau (Presiden Jokowi) menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan di IKN," kata Menteri Basuki. "Sebenarnya ada dua lahan pembebasan, lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN, dan pembebasan lahan penyediaan lahan untuk investasi," pungkasnya<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8xNC80LzE3ODMxNi81L3g4dWR3cW0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan telah disepakati Presiden Joko Widodo bahwa tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) boleh dijual ke pihak swasta atau calon investor. "Tadi rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan penyediaan lahan untuk investasi di IKN," ujar Menteri Basuki di Istana Negara, Rabu (13/3/2024). BACA JUGA: IKN Jadi Contoh Transformasi Kerja Cepat, Tidak Ada Lagi Berbelit-belit dan Lambat Menteri Basuki mengatakan, nantinya Badan Otorita IKN yang bakal menentukan harganya untuk setiap transaksi pertanahan di IKN, namun harus dipastikan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam menentukan harga tanah. "Juga disepakati oleh Bapak Presiden, jadi tanahnya (di IKN) dijual, harganya ditetapkan oleh Otorita asal tidak melanggar aturan," sambungnya. BACA JUGA: Percepat Investasi IKN, Presiden Minta Ada Penanggung Jawab Lebih lanjut Menteri Basuki menambahkan masalah status lahan di IKN memang masih menjadi sorotan. Hal tersebut yang dikhawatirkan bakal berdampak pada terganggunya iklim investasi di IKN sendiri.Menurutnya, saat ini untuk pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dasar atau proyek pemerintah memang sudah selesai atau tidak lagi bermasalah soal statusnya. Namun masalah kemudian, adalah soal penyediaan lahan untuk proyek-proyek milik perusahaan swasta atau calon investor di IKN. "Tentang lahan dan investasi beliau (Presiden Jokowi) menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan di IKN," kata Menteri Basuki. "Sebenarnya ada dua lahan pembebasan, lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN, dan pembebasan lahan penyediaan lahan untuk investasi," pungkasnya