Pelaku usaha produk makanan, minuman wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024.https://economy.okezone.com/read/2024/03/15/320/2983502/pelaku-usaha-makanan-minuman-wajib-sertifikasi-halal-18-oktober-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/15/320/2983502/pelaku-usaha-makanan-minuman-wajib-sertifikasi-halal-18-oktober-2024https://economy.okezone.com/read/2024/03/15/320/2983502/pelaku-usaha-makanan-minuman-wajib-sertifikasi-halal-18-oktober-2024Jum'at 15 Maret 2024 07:47 WIBKurniasih Miftakhul JannahProduk makanan dan minuman wajib halal (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/15/320/2983502/pelaku-usaha-makanan-minuman-wajib-sertifikasi-halal-18-oktober-2024-B2nukQYvEY.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yMy8xLzE3NjQ2Ny81L3g4cnB1Yjk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Pelaku usaha produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal akan dikenakan sanksi. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Siti Aminah mengaku pemerintah telah siap dengan implementasi aturan tersebut. BACA JUGA: MUI Bilang Kurma Halal, tapi Bisa Jadi Haram di Tangan Israel "Sistem kami sudah lebih dari siap karena kita sudah melakukan pengembangan di IT-nya," kata dia, Kamis (14/3/2024). Menurut Siti, pemerintah sudah menyiapkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia. LP3H siap mendampingi para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. BACA JUGA: Perkuat Potensi UMKM, BSI Sediakan 1.000 Sertifikat Halal Lewat Program Selasar "Ke depan akan menambah LP3H, semua elemen di halal makin besar dan kebutuhan SDM makin besar," ucap Siti. Siti menjelaskan aturan ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha baik itu super mikro, mikro, kecil hingga menengah. Aturan wajib sertifikat halal juga berlaku bagi pelaku usaha luar negeri. "Aturan ini berlaku untuk semua, berlaku untuk pelaku usaha mikro kecil sampai pedagang keliling, gerobak, dagang pikul, jadi semua usaha mulai super mikro, mikro, menengah, termasuk pelaku usaha dalam dan luar negeri," papar Siti.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMS8yMy8xLzE3NjQ2Ny81L3g4cnB1Yjk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Pelaku usaha produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal akan dikenakan sanksi. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Siti Aminah mengaku pemerintah telah siap dengan implementasi aturan tersebut. BACA JUGA: MUI Bilang Kurma Halal, tapi Bisa Jadi Haram di Tangan Israel "Sistem kami sudah lebih dari siap karena kita sudah melakukan pengembangan di IT-nya," kata dia, Kamis (14/3/2024). Menurut Siti, pemerintah sudah menyiapkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia. LP3H siap mendampingi para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. BACA JUGA: Perkuat Potensi UMKM, BSI Sediakan 1.000 Sertifikat Halal Lewat Program Selasar "Ke depan akan menambah LP3H, semua elemen di halal makin besar dan kebutuhan SDM makin besar," ucap Siti. Siti menjelaskan aturan ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha baik itu super mikro, mikro, kecil hingga menengah. Aturan wajib sertifikat halal juga berlaku bagi pelaku usaha luar negeri. "Aturan ini berlaku untuk semua, berlaku untuk pelaku usaha mikro kecil sampai pedagang keliling, gerobak, dagang pikul, jadi semua usaha mulai super mikro, mikro, menengah, termasuk pelaku usaha dalam dan luar negeri," papar Siti.