Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Kantor Kejaksaan Agunghttps://economy.okezone.com/read/2024/03/18/320/2984672/sri-mulyani-lapor-ke-jaksa-agung-ada-dugaan-fraud-terindikasi-korupsi-di-lpei-rp2-5-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/18/320/2984672/sri-mulyani-lapor-ke-jaksa-agung-ada-dugaan-fraud-terindikasi-korupsi-di-lpei-rp2-5-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/18/320/2984672/sri-mulyani-lapor-ke-jaksa-agung-ada-dugaan-fraud-terindikasi-korupsi-di-lpei-rp2-5-triliunSenin 18 Maret 2024 11:50 WIBAtikah UmiyaniSri Mulyani Sambangi Kejagung. (Foto: Okezone.com/MPI)https://img.okezone.com/content/2024/03/18/320/2984672/sri-mulyani-lapor-ke-jaksa-agung-ada-dugaan-fraud-terindikasi-korupsi-di-lpei-rp2-5-triliun-7iVKZsqu6v.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Kantor Kejaksaan Agung. Orang nomor satu di Kementerian Keuangan itu memberikan laporan hasil penelitian kredit-kredit bermasalah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dari tim terpadu. Adapun tim terpadu itu terdiri dari LPEI, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BACA JUGA: Laporkan Dugaan Korupsi Dana LPEI, Menkeu Sri Mulyani Temui Jaksa Agung "Pada kesempatan yang baik pagi ini kami bertandang ke Kejaksaan dan Pak Jaksa Agung Pak Burhanudin sangat baik hati menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut," tuturnya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). Bendahara Negara itu menuturkan, Tim terpadu itu menemukan empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud hingga Rp2,5triliun. Berdasarkan temuan itu, Menkeu pun mendorong LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi bersama dengan Tim terpadu untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan negara LPEI. BACA JUGA: Sri Mulyani Kucurkan Rp48,7 Triliun untuk THR PNS se-Indonesia 2024 "Hari ini khusus kami sampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp2,5 triliun," ungkap Menkeu.Selain itu, Menkeu juga menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untukterus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya serta harus membangun tata kelola yang baik. "Zero tolerance terhadap pelangaran hukum korupsi konflik kepentingan dan harus menjalankan sesuai mandat UUD NOmor 2 Tahun 2009," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Kantor Kejaksaan Agung. Orang nomor satu di Kementerian Keuangan itu memberikan laporan hasil penelitian kredit-kredit bermasalah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dari tim terpadu. Adapun tim terpadu itu terdiri dari LPEI, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BACA JUGA: Laporkan Dugaan Korupsi Dana LPEI, Menkeu Sri Mulyani Temui Jaksa Agung "Pada kesempatan yang baik pagi ini kami bertandang ke Kejaksaan dan Pak Jaksa Agung Pak Burhanudin sangat baik hati menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut," tuturnya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). Bendahara Negara itu menuturkan, Tim terpadu itu menemukan empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud hingga Rp2,5triliun. Berdasarkan temuan itu, Menkeu pun mendorong LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi bersama dengan Tim terpadu untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan negara LPEI. BACA JUGA: Sri Mulyani Kucurkan Rp48,7 Triliun untuk THR PNS se-Indonesia 2024 "Hari ini khusus kami sampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp2,5 triliun," ungkap Menkeu.Selain itu, Menkeu juga menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untukterus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya serta harus membangun tata kelola yang baik. "Zero tolerance terhadap pelangaran hukum korupsi konflik kepentingan dan harus menjalankan sesuai mandat UUD NOmor 2 Tahun 2009," pungkasnya.