Kompleks parlemen di IKN bakal segera memulai pembangunan atau groundbreaking pada mulai tahun 2025.https://economy.okezone.com/read/2024/03/18/470/2984971/groundbreaking-gedung-dpr-di-ikn-dimulai-2025idhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/18/470/2984971/groundbreaking-gedung-dpr-di-ikn-dimulai-2025https://economy.okezone.com/read/2024/03/18/470/2984971/groundbreaking-gedung-dpr-di-ikn-dimulai-2025Senin 18 Maret 2024 21:09 WIBIqbal Dwi PurnamaPembangunan komplek parlemen di IKN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/18/470/2984971/groundbreaking-gedung-dpr-di-ikn-dimulai-2025-D0Uz1kiWAa.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yOS8xLzE3Nzc5MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kompleks parlemen di IKN bakal segera memulai pembangunan atau groundbreaking pada mulai tahun 2025. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan, nantinya desain kompleks parlemen bakal digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum masuk dalam tahap lelang kepada calon kontraktor. "Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari Kementerian PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan, 2025," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024). BACA JUGA: Bangun IKN dengan Penggusuran Rumah Warga? Ini Faktanya Menurutnya, pembangunan IKN sebagai Ibukota nantinya bakal melengkapi unsur-unsur trias politica. Seperti tersedianya kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun saat ini yang tengah dibangun memang barulah kantor Presiden dan Kementerian sebagai lembaga eksekutif. "Kita lihat nanti kan semua itu kan kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politika di sana, eksekutifnya ada, legislatifnya ada, yudikatifnya ada, sehingga memang IKN berfungsi sebagai kota yang menyeluruh," sambungnya. BACA JUGA: DPR Usul DKJ Jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja di IKN Pembangunan kompleks parlemen atau Gedung DPR RI juga disampaikan dalam rapat kerja oleh Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya. Namun demikian menurutnya memang saat ini masih banyak yang harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah dalam membangun berbagai infrastruktur dasar. "Banyak prioritas yang dibutuhkan baik kantor kementerian dan sarana-sarana pendukung yang lainnya. Karena itulah saya secara pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terakhir sekali saja pembangunannya," kata Wahyu. "Jadi kita harus mengalah memberikan pembangunan skala prioritas terlebih dahulu. Mungkin setelah seluruhnya selesai ya barulah kita yang terakhir. Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMi8yOS8xLzE3Nzc5MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kompleks parlemen di IKN bakal segera memulai pembangunan atau groundbreaking pada mulai tahun 2025. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan, nantinya desain kompleks parlemen bakal digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum masuk dalam tahap lelang kepada calon kontraktor. "Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari Kementerian PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan, 2025," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024). BACA JUGA: Bangun IKN dengan Penggusuran Rumah Warga? Ini Faktanya Menurutnya, pembangunan IKN sebagai Ibukota nantinya bakal melengkapi unsur-unsur trias politica. Seperti tersedianya kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun saat ini yang tengah dibangun memang barulah kantor Presiden dan Kementerian sebagai lembaga eksekutif. "Kita lihat nanti kan semua itu kan kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politika di sana, eksekutifnya ada, legislatifnya ada, yudikatifnya ada, sehingga memang IKN berfungsi sebagai kota yang menyeluruh," sambungnya. BACA JUGA: DPR Usul DKJ Jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja di IKN Pembangunan kompleks parlemen atau Gedung DPR RI juga disampaikan dalam rapat kerja oleh Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya. Namun demikian menurutnya memang saat ini masih banyak yang harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah dalam membangun berbagai infrastruktur dasar. "Banyak prioritas yang dibutuhkan baik kantor kementerian dan sarana-sarana pendukung yang lainnya. Karena itulah saya secara pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terakhir sekali saja pembangunannya," kata Wahyu. "Jadi kita harus mengalah memberikan pembangunan skala prioritas terlebih dahulu. Mungkin setelah seluruhnya selesai ya barulah kita yang terakhir. Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah," pungkasnya.