Beberapa fraksi partai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi tentang Kenaikan Pajak Pertambahan Nilaihttps://economy.okezone.com/read/2024/03/19/320/2985307/ppn-naik-jadi-12-di-2025-dirjen-pajak-singgung-presiden-baruidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/19/320/2985307/ppn-naik-jadi-12-di-2025-dirjen-pajak-singgung-presiden-baruhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/19/320/2985307/ppn-naik-jadi-12-di-2025-dirjen-pajak-singgung-presiden-baruSelasa 19 Maret 2024 15:15 WIBAnggie AriestaDirjen Pajak Soal Kenaikan PPN. (Foto: Okezone.com/DJP)https://img.okezone.com/content/2024/03/19/320/2985307/ppn-naik-jadi-12-di-2025-dirjen-pajak-singgung-presiden-baru-PdlJcekvLO.jfifJAKARTA - Beberapa fraksi partai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi tentang Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.  Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menjelaskan, DJP pada dasarnya menunggu transisi kepemimpinan baru sejalan dengan kajian yang terus dilakukan. BACA JUGA: Erick Thohir Usul 16 BUMN Dapat PMN Rp44,2 Triliun, Ini Daftarnya "Kajian akan terus kami jalankan pak, ini juga transisi kepemimpinan juga akan terjadi. Jadi kami juga menunggulah kira-kira seperti itu," kata Suryo dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Selasa (19/3/2024). Sebelumnya, Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda kebijakan tersebut. BACA JUGA: Perkuat Modal, Indonesia Re Bakal Ajukan PMN Rp1 Triliun pada 2024    Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Hal ini dikarenakan kondisi daya beli masyarakat yang semakin lemah.Padahal, menurut Andreas, kelompok menengah merupakan penopang perekonomian nasional. Apabila tidak mendapatkan perhatian lebih, maka kelompok ini bisa turun kelas menjadi miskin. "Kami ingin supaya dikaji lagi kenaikan PPN 12%, kita bicara bersama UU itu tapi waktu itu 12% itu kita tidak ingin sekaligus. Tentunya kondisi perekonomian, Fed juga belum menentukan bunga ini perlu kemudian perlu dikaji kembali, timingnya kalau mau naik kenapa gak tunggu kalau the Fed turunkan suku bunga," jelas Andreas.JAKARTA - Beberapa fraksi partai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi tentang Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.  Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menjelaskan, DJP pada dasarnya menunggu transisi kepemimpinan baru sejalan dengan kajian yang terus dilakukan. BACA JUGA: Erick Thohir Usul 16 BUMN Dapat PMN Rp44,2 Triliun, Ini Daftarnya "Kajian akan terus kami jalankan pak, ini juga transisi kepemimpinan juga akan terjadi. Jadi kami juga menunggulah kira-kira seperti itu," kata Suryo dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Selasa (19/3/2024). Sebelumnya, Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda kebijakan tersebut. BACA JUGA: Perkuat Modal, Indonesia Re Bakal Ajukan PMN Rp1 Triliun pada 2024    Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Hal ini dikarenakan kondisi daya beli masyarakat yang semakin lemah.Padahal, menurut Andreas, kelompok menengah merupakan penopang perekonomian nasional. Apabila tidak mendapatkan perhatian lebih, maka kelompok ini bisa turun kelas menjadi miskin. "Kami ingin supaya dikaji lagi kenaikan PPN 12%, kita bicara bersama UU itu tapi waktu itu 12% itu kita tidak ingin sekaligus. Tentunya kondisi perekonomian, Fed juga belum menentukan bunga ini perlu kemudian perlu dikaji kembali, timingnya kalau mau naik kenapa gak tunggu kalau the Fed turunkan suku bunga," jelas Andreas.