Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025https://economy.okezone.com/read/2024/03/19/320/2985403/sri-mulyani-serahkan-ke-presiden-baru-soal-ppn-naik-jadi-12idhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/19/320/2985403/sri-mulyani-serahkan-ke-presiden-baru-soal-ppn-naik-jadi-12https://economy.okezone.com/read/2024/03/19/320/2985403/sri-mulyani-serahkan-ke-presiden-baru-soal-ppn-naik-jadi-12Selasa 19 Maret 2024 17:37 WIBAnggie AriestaSri Mulyani buka suara soal PPN 12% (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/19/320/2985403/sri-mulyani-serahkan-ke-presiden-baru-soal-ppn-naik-jadi-12-vTC2riL99K.jpg JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025. Menurut Menkeu, kebijakan tersebut tergantung pemerintahan baru meski sudah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). BACA JUGA: DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang PPN 12% di 2025 "PPN 12% sudah disampaikan pak Suryo ini juga termasuk masalah fatsun politiknya saja, undang-undang HPP yang tadi bapak-bapak ibu kita semua membahas kita sudah setuju, namun kita juga menghormati pemerintahan baru yang nanti termasuk pelaksanaan pembahasan mengenai target-target penerimaan negaranya," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Selasa (19/3/2024). Sri Mulyani menegaskan, pemerintah baru berhak mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya yang tentu disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang dijanjikan saat kampanye. BACA JUGA: Sri Mulyani Curhat ke DPR: Surplus APBN Merosot Tajam "Jadi kalau target PPN tetap 11%, pasti nanti disesuaikan. Kalau target penerimaan negaranya di-adjust dengan UU HPP ya nanti akan dibahas juga," ungkap Sri Mulyani.Dalam masa transisi ini, Sri Mulyani mencoba untuk melakukan fatsun politik dan komunikasi politik. Di sisi lain memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga. "Yang paling penting dalam situasi ini kan sentimen persepsi terhadap apbn harus terjaga, tetap sehat, karena itu pemerintahan siapapun mesti membutuhkan apbn yang dikelola dengan baik," pungkas Sri Mulyani. JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025. Menurut Menkeu, kebijakan tersebut tergantung pemerintahan baru meski sudah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). BACA JUGA: DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang PPN 12% di 2025 "PPN 12% sudah disampaikan pak Suryo ini juga termasuk masalah fatsun politiknya saja, undang-undang HPP yang tadi bapak-bapak ibu kita semua membahas kita sudah setuju, namun kita juga menghormati pemerintahan baru yang nanti termasuk pelaksanaan pembahasan mengenai target-target penerimaan negaranya," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Selasa (19/3/2024). Sri Mulyani menegaskan, pemerintah baru berhak mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya yang tentu disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang dijanjikan saat kampanye. BACA JUGA: Sri Mulyani Curhat ke DPR: Surplus APBN Merosot Tajam "Jadi kalau target PPN tetap 11%, pasti nanti disesuaikan. Kalau target penerimaan negaranya di-adjust dengan UU HPP ya nanti akan dibahas juga," ungkap Sri Mulyani.Dalam masa transisi ini, Sri Mulyani mencoba untuk melakukan fatsun politik dan komunikasi politik. Di sisi lain memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga. "Yang paling penting dalam situasi ini kan sentimen persepsi terhadap apbn harus terjaga, tetap sehat, karena itu pemerintahan siapapun mesti membutuhkan apbn yang dikelola dengan baik," pungkas Sri Mulyani.