Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan di level 6%.https://economy.okezone.com/read/2024/03/20/320/2985795/tok-bi-tahan-suku-bunga-acuan-6-jelang-kpu-umumkan-hasil-pemilu-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/20/320/2985795/tok-bi-tahan-suku-bunga-acuan-6-jelang-kpu-umumkan-hasil-pemilu-2024https://economy.okezone.com/read/2024/03/20/320/2985795/tok-bi-tahan-suku-bunga-acuan-6-jelang-kpu-umumkan-hasil-pemilu-2024Rabu 20 Maret 2024 14:45 WIBAnggie AriestaBI tahan suku bunga acuang (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/20/320/2985795/tok-bi-tahan-suku-bunga-acuan-6-jelang-kpu-umumkan-hasil-pemilu-2024-m51OeErVE3.jpg JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan di level 6%. Hal ini diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 19-20 Maret 2024 menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU. Demikian pula suku bunga Deposit Facility juga tetap berada di level 5,25%, dan suku bunga Lending Facility di level 6,75%. BACA JUGA: BI Dinilai Perlu Pertahankan Suku Bunga Level 6% Jelang KPU Umumkan Hasil Pemilu Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa suku bunga ditahan berdasarkan asesmen menyeluruh, proyeksi, ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi moneter sistem keuangan & pembayaran kedepan tersebut. "Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek ekonomi kedepan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Maret 2024 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 6%," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulan Maret 2024 di Jakarta, Rabu (20/3/2024). BACA JUGA: IHSG Dibayangi Sentimen Suku Bunga BI dan The Fed Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu untuk penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah. Ditambah serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali."Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1% di 2024," ujar Perry. Kemudian untuk kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," tandas Perry. JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan di level 6%. Hal ini diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 19-20 Maret 2024 menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU. Demikian pula suku bunga Deposit Facility juga tetap berada di level 5,25%, dan suku bunga Lending Facility di level 6,75%. BACA JUGA: BI Dinilai Perlu Pertahankan Suku Bunga Level 6% Jelang KPU Umumkan Hasil Pemilu Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa suku bunga ditahan berdasarkan asesmen menyeluruh, proyeksi, ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi moneter sistem keuangan & pembayaran kedepan tersebut. "Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek ekonomi kedepan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Maret 2024 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 6%," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulan Maret 2024 di Jakarta, Rabu (20/3/2024). BACA JUGA: IHSG Dibayangi Sentimen Suku Bunga BI dan The Fed Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu untuk penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah. Ditambah serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali."Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1% di 2024," ujar Perry. Kemudian untuk kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," tandas Perry.