Airlangga Hartarto menyebut tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 88,7% pada tahun 2023.https://economy.okezone.com/read/2024/03/22/320/2986952/inklusi-keuangan-ri-membaik-ini-buktinyaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/22/320/2986952/inklusi-keuangan-ri-membaik-ini-buktinyahttps://economy.okezone.com/read/2024/03/22/320/2986952/inklusi-keuangan-ri-membaik-ini-buktinyaJum'at 22 Maret 2024 18:18 WIBDinar Fitra MaghiszhaInklusi keuangan RI membaik (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/03/22/320/2986952/inklusi-keuangan-ri-membaik-ini-buktinya-qRqVoedqrw.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wNy8xLzE3ODAxNC81L3g4dHp0aHM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebut tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 88,7% pada tahun 2023. Namun, masih terdapat kesenjangan atau gap antara literasi keuangan sebesar 35,4%. Jumlah itu, terangnya, telah melampui target yang ditetapkan sebesar 88%, sekaligus melebihi tahun 2022 yang sebesar 85,1%. Airlangga menyebut realisasi ini tak terlepas dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). BACA JUGA: Peneliti Harvard University Apresiasi BRI Dorong Inklusi Keuangan Lewat Digitalisasi “Inklusi keuangan terus meningkat sejak ditetapkannnya SNKI pada 2016 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 persentase,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024). BACA JUGA: Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Bank Muamalat Kolaborasi dengan Unisba Terdapat tiga indikator utama dari inklusi keuangan antara lain jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas secara umum yang meningkat signifikan. Tingkat kepemilikan akun telah mencapai 76,3% pada 2023, capaian ini lebih tinggi 0,3% dari target sebesar 76%.Sejumlah tantangan masih menjadi pekerjaan rumah yang dihadapi pemerintah meskipun inklusi berada di atas 80%an. Satu hal yang menjadi sorotan Airlangga adalah kesenjangan antara inklusi dan literasi. “Gap antara literasi dan inklusi sebesar 35,4%,” tegasnya. Tak berhenti di situ, terjadi disparitas inklusi dan literasi antar-daerah dan antar-kelompok sosial masyarakat, terutama masyarakat pedesaan belum terlayani dengan baik oleh lembaga keuangan yang berada di level 29,3%,” paparnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8wNy8xLzE3ODAxNC81L3g4dHp0aHM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebut tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 88,7% pada tahun 2023. Namun, masih terdapat kesenjangan atau gap antara literasi keuangan sebesar 35,4%. Jumlah itu, terangnya, telah melampui target yang ditetapkan sebesar 88%, sekaligus melebihi tahun 2022 yang sebesar 85,1%. Airlangga menyebut realisasi ini tak terlepas dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). BACA JUGA: Peneliti Harvard University Apresiasi BRI Dorong Inklusi Keuangan Lewat Digitalisasi “Inklusi keuangan terus meningkat sejak ditetapkannnya SNKI pada 2016 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 persentase,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024). BACA JUGA: Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Bank Muamalat Kolaborasi dengan Unisba Terdapat tiga indikator utama dari inklusi keuangan antara lain jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas secara umum yang meningkat signifikan. Tingkat kepemilikan akun telah mencapai 76,3% pada 2023, capaian ini lebih tinggi 0,3% dari target sebesar 76%.Sejumlah tantangan masih menjadi pekerjaan rumah yang dihadapi pemerintah meskipun inklusi berada di atas 80%an. Satu hal yang menjadi sorotan Airlangga adalah kesenjangan antara inklusi dan literasi. “Gap antara literasi dan inklusi sebesar 35,4%,” tegasnya. Tak berhenti di situ, terjadi disparitas inklusi dan literasi antar-daerah dan antar-kelompok sosial masyarakat, terutama masyarakat pedesaan belum terlayani dengan baik oleh lembaga keuangan yang berada di level 29,3%,” paparnya.