Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakanhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/23/320/2987200/menko-airlangga-sebut-kenaikan-ppn-jadi-12-diputuskan-pemerintah-baruidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/23/320/2987200/menko-airlangga-sebut-kenaikan-ppn-jadi-12-diputuskan-pemerintah-baruhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/23/320/2987200/menko-airlangga-sebut-kenaikan-ppn-jadi-12-diputuskan-pemerintah-baruSabtu 23 Maret 2024 11:50 WIBAnggie AriestaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Okezone.com/Kemenko) https://img.okezone.com/content/2024/03/23/320/2987200/menko-airlangga-sebut-kenaikan-ppn-jadi-12-diputuskan-pemerintah-baru-BPoI41Gn32.jpgJAKARTA - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan tarif PPN sebesar 12% nantinya akan diputuskan oleh pemerintah yang baru. BACA JUGA: IHSG Sepekan Menguat Tipis pada Level 7.350    "Terkait PPN itu Undang-Undang HPP, selama ini UU HPP ujinya demikian, tetapi apa yang diputuskan pemerintah, nantinya pemerintah akan memasukkan itu di dalam UU APBN," ungkap Airlangga kepada awak media, dikutip Sabtu (23/3/2024). Menurut Airlangga, wacana kenaikan tarif ini masih akan diputuskan dalam UU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025. BACA JUGA: IHSG Ditutup Rebound ke Level 7.350 "Jadi kita liat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN tersebut," kata Airlangga.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga membenarkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru. “Jadi kalau (pemerintahan baru) PPN-nya tetap 11%, ya pasti nanti disesuaikan target penerimaannya dengan UU HPP, nanti akan dibahas,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024). Sebagai informasi, PPN naik menjadi 12% berdasarkan UU HPP mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Kemudian tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.JAKARTA - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan tarif PPN sebesar 12% nantinya akan diputuskan oleh pemerintah yang baru. BACA JUGA: IHSG Sepekan Menguat Tipis pada Level 7.350    "Terkait PPN itu Undang-Undang HPP, selama ini UU HPP ujinya demikian, tetapi apa yang diputuskan pemerintah, nantinya pemerintah akan memasukkan itu di dalam UU APBN," ungkap Airlangga kepada awak media, dikutip Sabtu (23/3/2024). Menurut Airlangga, wacana kenaikan tarif ini masih akan diputuskan dalam UU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025. BACA JUGA: IHSG Ditutup Rebound ke Level 7.350 "Jadi kita liat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN tersebut," kata Airlangga.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga membenarkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru. “Jadi kalau (pemerintahan baru) PPN-nya tetap 11%, ya pasti nanti disesuaikan target penerimaannya dengan UU HPP, nanti akan dibahas,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024). Sebagai informasi, PPN naik menjadi 12% berdasarkan UU HPP mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Kemudian tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.