Jokowi akan mempertimbangkan lagi mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.https://economy.okezone.com/read/2024/03/25/320/2987967/jokowi-pertimbangkan-kenaikan-ppn-12-batal-naikidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/25/320/2987967/jokowi-pertimbangkan-kenaikan-ppn-12-batal-naikhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/25/320/2987967/jokowi-pertimbangkan-kenaikan-ppn-12-batal-naikSenin 25 Maret 2024 14:12 WIBBinti MufaridaPresiden Jokowi soal PPN 12% (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2024/03/25/320/2987967/jokowi-pertimbangkan-kenaikan-ppn-12-batal-naik-QAA7hUXFKo.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yMi8xLzE3ODY2OC81L3g4dmUxajI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Jokowi mengungkapkan hal itu saat bertemu Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/3/2024). Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai mengatakan para mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI menyampaikan isu-isu kerakyatan kepada Jokowi, salah satunya terkait kenaikan PPN 12%. BACA JUGA: Lapor LHKPN, Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp13 Miliar Jadi Rp95 Miliar Jelang Akhir Masa Jabatan “Isu-isu yang terjadi di tengah-tengah kita, isu-isu kerakyatan terutama PPN ya, pajak pertambahan nilai 12% yang menjadi perasaan masyarakat itu juga sudah kami sampaikan kepada bapak Presiden. Dan bapak Presiden sudah menjawab bahwa beliau akan mempertimbangkan kembali bersama dengan jajaran,” kata Zaky usai bertemu Jokowi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Kenaikan PPN telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% akan diputuskan oleh pemerintahan baru. BACA JUGA: Bangun IKN, Jokowi Habiskan APBN 2024 Tembus Rp2,3 Triliun “Terkait PPN itu Undang-Undang HPP, selama ini UU HPP ujinya demikian, tetapi apa yang diputuskan pemerintah, nantinya pemerintah akan memasukkan itu di dalam UU APBN,” ungkap Airlangga.Menurut Airlangga, wacana kenaikan tarif ini masih akan diputuskan dalam UU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, PPN naik menjadi 12% berdasarkan UU HPP mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Kemudian tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yMi8xLzE3ODY2OC81L3g4dmUxajI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Jokowi mengungkapkan hal itu saat bertemu Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/3/2024). Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai mengatakan para mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI menyampaikan isu-isu kerakyatan kepada Jokowi, salah satunya terkait kenaikan PPN 12%. BACA JUGA: Lapor LHKPN, Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp13 Miliar Jadi Rp95 Miliar Jelang Akhir Masa Jabatan “Isu-isu yang terjadi di tengah-tengah kita, isu-isu kerakyatan terutama PPN ya, pajak pertambahan nilai 12% yang menjadi perasaan masyarakat itu juga sudah kami sampaikan kepada bapak Presiden. Dan bapak Presiden sudah menjawab bahwa beliau akan mempertimbangkan kembali bersama dengan jajaran,” kata Zaky usai bertemu Jokowi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Kenaikan PPN telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% akan diputuskan oleh pemerintahan baru. BACA JUGA: Bangun IKN, Jokowi Habiskan APBN 2024 Tembus Rp2,3 Triliun “Terkait PPN itu Undang-Undang HPP, selama ini UU HPP ujinya demikian, tetapi apa yang diputuskan pemerintah, nantinya pemerintah akan memasukkan itu di dalam UU APBN,” ungkap Airlangga.Menurut Airlangga, wacana kenaikan tarif ini masih akan diputuskan dalam UU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, PPN naik menjadi 12% berdasarkan UU HPP mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Kemudian tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.