Kementerian Keuangan menegaskan, terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.https://economy.okezone.com/read/2024/03/25/320/2988024/dirjen-pajak-ppn-naik-jadi-12-perhatikan-fatsun-politik-hingga-kondisi-ekonomiidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/25/320/2988024/dirjen-pajak-ppn-naik-jadi-12-perhatikan-fatsun-politik-hingga-kondisi-ekonomihttps://economy.okezone.com/read/2024/03/25/320/2988024/dirjen-pajak-ppn-naik-jadi-12-perhatikan-fatsun-politik-hingga-kondisi-ekonomiSenin 25 Maret 2024 15:27 WIBAnggie AriestaKonferensi Pers APBN KITA (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/03/25/320/2988024/dirjen-pajak-ppn-naik-jadi-12-perhatikan-fatsun-politik-hingga-kondisi-ekonomi-lpnxH6t2gZ.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yMi8xLzE3ODY2OC81L3g4dmUxajI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% akan mempertimbangkan fatsun politik dan kondisi ekonomi. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, seperti yang sudah dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, PPN 12% ini akan melihat adanya transisi pemerintah baru. BACA JUGA: Penerimaan Pajak Capai Rp342,88 Triliun, 17,24% dari Target APBN 2024 "Namun berkenaan dengan adanya transisi pemerintahan oleh karena itu perlu ada fatsun politik untuk mengkomunikasikan terkait dengan tarif PPN 12% ini," kata Suryo dalam konferensi pers APBNKITA Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024). Adapun kenaikan PPN telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% diberlakukan sesuai jadwal pada 1 Januari 2025. BACA JUGA: Anggaran Perlinsos Tak Hanya Dikelola Kemensos, Ini Pengakuan Sri Mulyani soal Bansos Disisi lain, pemerintah nantinya akan mengkaji kembali aturan PPN 12% ini sesuai kondisi ekonomi yang ada."Jadi disisi yang lain kita terus mengkaji kondisi ekonomi yang ada sekeliling dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan PPN ini kedepan," ujar Suryo. Dengan demikian, kebijakan PPN 12% masih jauh dari kata keputusan resmi sebelum pemerintahan baru mulai berkuasa. "Jadi betul-betul kami masih menunggu perkembangannya akan seperti apa diskusi berikutnya," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yMi8xLzE3ODY2OC81L3g4dmUxajI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% akan mempertimbangkan fatsun politik dan kondisi ekonomi. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, seperti yang sudah dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, PPN 12% ini akan melihat adanya transisi pemerintah baru. BACA JUGA: Penerimaan Pajak Capai Rp342,88 Triliun, 17,24% dari Target APBN 2024 "Namun berkenaan dengan adanya transisi pemerintahan oleh karena itu perlu ada fatsun politik untuk mengkomunikasikan terkait dengan tarif PPN 12% ini," kata Suryo dalam konferensi pers APBNKITA Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024). Adapun kenaikan PPN telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% diberlakukan sesuai jadwal pada 1 Januari 2025. BACA JUGA: Anggaran Perlinsos Tak Hanya Dikelola Kemensos, Ini Pengakuan Sri Mulyani soal Bansos Disisi lain, pemerintah nantinya akan mengkaji kembali aturan PPN 12% ini sesuai kondisi ekonomi yang ada."Jadi disisi yang lain kita terus mengkaji kondisi ekonomi yang ada sekeliling dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan PPN ini kedepan," ujar Suryo. Dengan demikian, kebijakan PPN 12% masih jauh dari kata keputusan resmi sebelum pemerintahan baru mulai berkuasa. "Jadi betul-betul kami masih menunggu perkembangannya akan seperti apa diskusi berikutnya," pungkasnya.