Pada 2023 lalu Sucofindo memverifikasi bahwa utang minyak goreng yang harus dibayar Pemerintah sebanyak Rp472 miliar.https://economy.okezone.com/read/2024/03/30/320/2990076/polemik-dan-5-fakta-utang-minyak-goreng-belum-beresidhttps://economy.okezone.com/read/2024/03/30/320/2990076/polemik-dan-5-fakta-utang-minyak-goreng-belum-bereshttps://economy.okezone.com/read/2024/03/30/320/2990076/polemik-dan-5-fakta-utang-minyak-goreng-belum-beresSabtu 30 Maret 2024 06:28 WIBNurul Amirah NasutionMinyak Goreng (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/03/29/320/2990076/polemik-dan-5-fakta-utang-minyak-goreng-belum-beres-HFawjTT2hg.png<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yOC8xLzE3ODkyMS81L3g4dnh0NmE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pada 2023 lalu Sucofindo memverifikasi bahwa utang minyak goreng yang harus dibayar Pemerintah sebanyak Rp472 miliar. Namun, hingga kini persoalan mengenai utang minyak goreng belum juga selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng. BACA JUGA: Bagaimana Stok Minyak Goreng hingga Daging Jelang Lebaran 2024? Berikut Okezone merangkum 5 fakta utang minyak goreng belum beres, Sabtu, (30/3/2024). 1. Komitmen Pemerintah untuk Menyelesaikan Luhut meminta komitmen pemerintah agar menuntaskan permasalahan rafaksi minyak goreng. BACA JUGA: Sri Mulyani Sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 ke BPK “Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian,” minta Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng, Senin, 25 Maret 2024.2. Konfirmasi Kejaksaan Agung Di kesempatan tersebut, Luhut juga meminta konfirmasi Kejaksaan Agung mengenai aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Menurutnya, hal ini penting agar tidak menjadi permasalahan yang memiliki risiko hukum di kemudian hari. 3. Bukan Tidak Terakomodir Luhut mengatakan bahwa klaim yang tidak terakomodir adalah karena terbentur permasalahan dokumen. Menurutnya, sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut. “Kalau permasalahan dokumen yang tidak lengkap, tentu kita tidak bisa karena itu melanggar aturan. Tapi kalo ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil itu, di bimbinglah membereskannya, yang penting perhatikan aspek hukumnya,” terang Luhut. 4. Dapat Dukungan untuk Melakukan Pembayaran Penyelesaian pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo didukung oleh perwakilan dari BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. “Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar 474 Miliar Rupiah. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional,” ungkap Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim. 5. Keterlambatan Pembayaran Menko Luhut mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran ini berkaitan erat dengan nasib pedagang sehingga perlu segera diselesaikan. “Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang, kalau begini kan kasihan pedagang itu. Ini kan harusnya jadi modal dia, jadinya berhenti berputar. Itu kan juga punya dampak yang lumayan. Kita harus pahami itu, mereka kan juga modalnya terbatas,” tutur Menko Luhut.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yOC8xLzE3ODkyMS81L3g4dnh0NmE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pada 2023 lalu Sucofindo memverifikasi bahwa utang minyak goreng yang harus dibayar Pemerintah sebanyak Rp472 miliar. Namun, hingga kini persoalan mengenai utang minyak goreng belum juga selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng. BACA JUGA: Bagaimana Stok Minyak Goreng hingga Daging Jelang Lebaran 2024? Berikut Okezone merangkum 5 fakta utang minyak goreng belum beres, Sabtu, (30/3/2024). 1. Komitmen Pemerintah untuk Menyelesaikan Luhut meminta komitmen pemerintah agar menuntaskan permasalahan rafaksi minyak goreng. BACA JUGA: Sri Mulyani Sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 ke BPK “Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian,” minta Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng, Senin, 25 Maret 2024.2. Konfirmasi Kejaksaan Agung Di kesempatan tersebut, Luhut juga meminta konfirmasi Kejaksaan Agung mengenai aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut. Menurutnya, hal ini penting agar tidak menjadi permasalahan yang memiliki risiko hukum di kemudian hari. 3. Bukan Tidak Terakomodir Luhut mengatakan bahwa klaim yang tidak terakomodir adalah karena terbentur permasalahan dokumen. Menurutnya, sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut. “Kalau permasalahan dokumen yang tidak lengkap, tentu kita tidak bisa karena itu melanggar aturan. Tapi kalo ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil itu, di bimbinglah membereskannya, yang penting perhatikan aspek hukumnya,” terang Luhut. 4. Dapat Dukungan untuk Melakukan Pembayaran Penyelesaian pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo didukung oleh perwakilan dari BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. “Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar 474 Miliar Rupiah. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional,” ungkap Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim. 5. Keterlambatan Pembayaran Menko Luhut mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran ini berkaitan erat dengan nasib pedagang sehingga perlu segera diselesaikan. “Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang, kalau begini kan kasihan pedagang itu. Ini kan harusnya jadi modal dia, jadinya berhenti berputar. Itu kan juga punya dampak yang lumayan. Kita harus pahami itu, mereka kan juga modalnya terbatas,” tutur Menko Luhut.