Basuki Hadimuljono menerangkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBNhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/03/320/2991555/bsd-dan-pik-jadi-psn-ada-bantuan-dari-pemerintah-soal-pembebasan-lahanidhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/03/320/2991555/bsd-dan-pik-jadi-psn-ada-bantuan-dari-pemerintah-soal-pembebasan-lahanhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/03/320/2991555/bsd-dan-pik-jadi-psn-ada-bantuan-dari-pemerintah-soal-pembebasan-lahanRabu 03 April 2024 08:05 WIBPika PiqhaniahBSD dan PIK Jadi PSN. (Foto: Okezone.com/PUPR)https://img.okezone.com/content/2024/04/02/320/2991555/bsd-dan-pik-jadi-psn-ada-bantuan-dari-pemerintah-soal-pembebasan-lahan-r6kMvB0cnA.jfifJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerangkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Pasalnya, terjadi penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. BACA JUGA: BSD dan PIK Jadi PSN, Menteri Basuki Sebut Tak Pakai APBN "Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR," terang Menteri Basuki di Gedung DPR, Senin, 1 April 2024. Menteri Basuki menjelaskan dari 14 PSN yang baru tersebut tidak ada proyek yang menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan. BACA JUGA: BSD Jadi PSN, Proyek Stasiun Jatake Mulai Dibangun "(PU tidak terlibat dalam 14 PSN?) Tidak, itu masing-masing sendiri sendiri," sambungnya. Basuki mengaku untuk proyek PIK 2 dan pengembangan BSD sudah masuk dalam kesepakatan dalam sidang kabinet. Pengembangan proyek tersebut masuk dalam unsolicited yang diprakarsai dan didanai oleh pelaku usaha.Basuki juga menambahkan bahwa jika PSN mendapatkan dukungan seperti regulasi. Misalnya, untuk pembebasan lahan, jika dari pemerintah maka dibayarkan oleh LMAN Kementerian Keuangan, sedangkan jika dari swasta, tetap swasta. Baca selengkapnya: BSD dan PIK Jadi PSN, Menteri Basuki Sebut Tak Pakai APBNJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerangkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak serta-merta mendapatkan pendanaan dari APBN. Pasalnya, terjadi penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. BACA JUGA: BSD dan PIK Jadi PSN, Menteri Basuki Sebut Tak Pakai APBN "Belum tentu APBN, kalau misalnya Harbour Road II Jakarta Utara, itu hanya minta status, tapi semuanya dia (badan usaha), karena dulu unsolicited, yang lainnya tetap tidak ada costnya, itu kalau di PUPR," terang Menteri Basuki di Gedung DPR, Senin, 1 April 2024. Menteri Basuki menjelaskan dari 14 PSN yang baru tersebut tidak ada proyek yang menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR. Kalaupun ada pembebasan lahan, akan ditanggung oleh LMAN dibawah Kementerian Keuangan. BACA JUGA: BSD Jadi PSN, Proyek Stasiun Jatake Mulai Dibangun "(PU tidak terlibat dalam 14 PSN?) Tidak, itu masing-masing sendiri sendiri," sambungnya. Basuki mengaku untuk proyek PIK 2 dan pengembangan BSD sudah masuk dalam kesepakatan dalam sidang kabinet. Pengembangan proyek tersebut masuk dalam unsolicited yang diprakarsai dan didanai oleh pelaku usaha.Basuki juga menambahkan bahwa jika PSN mendapatkan dukungan seperti regulasi. Misalnya, untuk pembebasan lahan, jika dari pemerintah maka dibayarkan oleh LMAN Kementerian Keuangan, sedangkan jika dari swasta, tetap swasta. Baca selengkapnya: BSD dan PIK Jadi PSN, Menteri Basuki Sebut Tak Pakai APBN