PT Danareksa (Persero) mengungkap bakal menggabungkan atau merger dua anak usahanya tahun ini.https://economy.okezone.com/read/2024/04/04/320/2992417/merger-2-anak-usaha-ini-penjelasan-dirut-danareksaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/04/320/2992417/merger-2-anak-usaha-ini-penjelasan-dirut-danareksahttps://economy.okezone.com/read/2024/04/04/320/2992417/merger-2-anak-usaha-ini-penjelasan-dirut-danareksaKamis 04 April 2024 12:59 WIBKurniasih Miftakhul JannahDanareksa merger dua anak usaha (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/04/04/320/2992417/merger-2-anak-usaha-ini-penjelasan-dirut-danareksa-Nn6OkIWvdu.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yMC80LzE3ODU2Mi81L3g4djBtZ3E=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – PT Danareksa (Persero) mengungkap bakal menggabungkan atau merger dua anak usahanya tahun ini. Anak usaha yang bakal digabungkan adalah PT Danareksa Finance dan PT PPA Finance. BACA JUGA: Menara Danareksa, Kemegahan Commercial Tower di Jantung Kota Jakarta Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi berharap penggabungan dua anak usaha bisa membuat layanan keuangan Danareksa lebih fokus. Dia menjelaskan, selama ini Danareksa memiliki dua perusahaan jasa keuangan yang serupa. "Danareksa Finance sama PPA Finance, itulah. Merger kecil-kecilan bukan yang gede-gede kayak Pelindo gitu. Kalau satu bisa lebih fokus, resources-nya enggak dua-dua," kata Yadi, ditulis Kamis (4/4/2024). BACA JUGA: Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Danareksa, Ini Susunan Terbarunya Dalam kesempatan yang sama, Yadi mengungkap masih ada 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sakit yang menjadi pasien PPA. “Kalau saya sih melihatnya umumnya akan berkurang, pasti berkurang, either ditutup atau dimerger,” ujar Yadi. “Kalau mau detilnya mungkin ke PPA, tapi kalau dari sisi kita arahan Danareksa, harus ada percepatan. karena kan udah lama ya ditangani di sana, diserahkan ke kita 2020 akhir, anggaplah 2021 dan sudah melewati up and down, covid-nya udah selesai juga,” paparnya. Yadi juga mengungkap soal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) BUMN, yakni suatu proses hukum di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitur membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para Krediturnya. Kendati begitu, Yadi tidak merinci lebih jauh soal hal ini. “Ada proses PKPU, kan PKPU maksimum menurut UU 270 hari, 270 hari memberikan waktu yang cukup untuk memberikan proposal perdamaian, tapi kalau dirasa proposal perdamaian nggak perlu diteruskan lagi ya sudah lah, nggak usah nunggu sampai 270, kan 270 lama juga hampir 1 tahun,” beber dia.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8yMC80LzE3ODU2Mi81L3g4djBtZ3E=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – PT Danareksa (Persero) mengungkap bakal menggabungkan atau merger dua anak usahanya tahun ini. Anak usaha yang bakal digabungkan adalah PT Danareksa Finance dan PT PPA Finance. BACA JUGA: Menara Danareksa, Kemegahan Commercial Tower di Jantung Kota Jakarta Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi berharap penggabungan dua anak usaha bisa membuat layanan keuangan Danareksa lebih fokus. Dia menjelaskan, selama ini Danareksa memiliki dua perusahaan jasa keuangan yang serupa. "Danareksa Finance sama PPA Finance, itulah. Merger kecil-kecilan bukan yang gede-gede kayak Pelindo gitu. Kalau satu bisa lebih fokus, resources-nya enggak dua-dua," kata Yadi, ditulis Kamis (4/4/2024). BACA JUGA: Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Danareksa, Ini Susunan Terbarunya Dalam kesempatan yang sama, Yadi mengungkap masih ada 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sakit yang menjadi pasien PPA. “Kalau saya sih melihatnya umumnya akan berkurang, pasti berkurang, either ditutup atau dimerger,” ujar Yadi. “Kalau mau detilnya mungkin ke PPA, tapi kalau dari sisi kita arahan Danareksa, harus ada percepatan. karena kan udah lama ya ditangani di sana, diserahkan ke kita 2020 akhir, anggaplah 2021 dan sudah melewati up and down, covid-nya udah selesai juga,” paparnya. Yadi juga mengungkap soal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) BUMN, yakni suatu proses hukum di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitur membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para Krediturnya. Kendati begitu, Yadi tidak merinci lebih jauh soal hal ini. “Ada proses PKPU, kan PKPU maksimum menurut UU 270 hari, 270 hari memberikan waktu yang cukup untuk memberikan proposal perdamaian, tapi kalau dirasa proposal perdamaian nggak perlu diteruskan lagi ya sudah lah, nggak usah nunggu sampai 270, kan 270 lama juga hampir 1 tahun,” beber dia.