MK mempertanyakan alasan pemerintah merapel atau menggabungan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga empat bulanhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/05/320/2993074/blt-bbm-dirapel-4-bulan-hakim-mk-pertimbangannya-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/05/320/2993074/blt-bbm-dirapel-4-bulan-hakim-mk-pertimbangannya-apahttps://economy.okezone.com/read/2024/04/05/320/2993074/blt-bbm-dirapel-4-bulan-hakim-mk-pertimbangannya-apaJum'at 05 April 2024 16:58 WIBFeby NovaliusMK Pertanyakan Alasan BLT BBM Dirapel 4 Bulan? (Foto: Okezone.com/Kemensos)https://img.okezone.com/content/2024/04/05/320/2993074/blt-bbm-dirapel-4-bulan-hakim-mk-pertimbangannya-apa-v5thQpxuRJ.jpegJAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan alasan pemerintah merapel atau menggabungan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga empat bulan. Hal ini dibahas bersama menteri Jokowi dalam sidang sengketa hasil pilpres 2024. "Menurut hemat saya ini perlu clear, apa pertimbangan (BLT dirapel 4 bulan) sehingga dilakukan. Meski Pak Menko (Airlangga Hartarto) sudah sampaikan dasar hukum yang sudah jelas untuk rapel. Tapi kenapa mesti rapel 4 bulan, kenapa tidak 2 bulan atau 3 bulan," tanya Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah, Jumat (5/4/2024). BACA JUGA: Hakim MK Tanya Bagi-Bagi Bansos Tugasnya Siapa? Dirinya pun berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan tersebut. Di mana BLT BBM Rp150 ribu dirapel langsung 4 bulan. BACA JUGA: MK Sentil Putusan Ketua DKPP: Peringatan Keras Terakhir tapi Enggak Selesai-Selesai! "Itu pertimbangan apa. Karena kalau dalam kondisi seperti ini dan dirapel 4 bulan ini kan bisa jadi dugaan yang bisa membuat rencana keinginan pemerintah karena kondisi dalam keadaan darurat atau antisipasi kondisi memburuk sehingga diperlukan rapel itu," ujarnya.Momentum rapel ini mesti ada penjelasan. Oleh karena itu, pemerintah mesti menjelaskan secara rinci hal tersebut. "Kenapa juga rapel itu mesti Januari, Febuari, Maret. Ini mesti kami ketahui supaya kita jelas dapat gambaran terkait rapel ini," ujarnya.JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan alasan pemerintah merapel atau menggabungan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga empat bulan. Hal ini dibahas bersama menteri Jokowi dalam sidang sengketa hasil pilpres 2024. "Menurut hemat saya ini perlu clear, apa pertimbangan (BLT dirapel 4 bulan) sehingga dilakukan. Meski Pak Menko (Airlangga Hartarto) sudah sampaikan dasar hukum yang sudah jelas untuk rapel. Tapi kenapa mesti rapel 4 bulan, kenapa tidak 2 bulan atau 3 bulan," tanya Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah, Jumat (5/4/2024). BACA JUGA: Hakim MK Tanya Bagi-Bagi Bansos Tugasnya Siapa? Dirinya pun berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan tersebut. Di mana BLT BBM Rp150 ribu dirapel langsung 4 bulan. BACA JUGA: MK Sentil Putusan Ketua DKPP: Peringatan Keras Terakhir tapi Enggak Selesai-Selesai! "Itu pertimbangan apa. Karena kalau dalam kondisi seperti ini dan dirapel 4 bulan ini kan bisa jadi dugaan yang bisa membuat rencana keinginan pemerintah karena kondisi dalam keadaan darurat atau antisipasi kondisi memburuk sehingga diperlukan rapel itu," ujarnya.Momentum rapel ini mesti ada penjelasan. Oleh karena itu, pemerintah mesti menjelaskan secara rinci hal tersebut. "Kenapa juga rapel itu mesti Januari, Febuari, Maret. Ini mesti kami ketahui supaya kita jelas dapat gambaran terkait rapel ini," ujarnya.