Komisi VII DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).https://economy.okezone.com/read/2024/04/07/320/2993614/ditolak-mk-skema-power-wheeling-tidak-akan-dibahas-dalam-ruu-energi-terbarukanidhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/07/320/2993614/ditolak-mk-skema-power-wheeling-tidak-akan-dibahas-dalam-ruu-energi-terbarukanhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/07/320/2993614/ditolak-mk-skema-power-wheeling-tidak-akan-dibahas-dalam-ruu-energi-terbarukanMinggu 07 April 2024 10:38 WIBSaskia Adelina AnandaEnergi Baru dan Terbarukan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/04/07/320/2993614/ditolak-mk-skema-power-wheeling-tidak-akan-dibahas-dalam-ruu-energi-terbarukan-PGk9TRSfO5.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8wNy8xLzE3OTMyOS81L3g4d2Z6eDg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi VII DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Namun disampaikan bahwa skema power wheeling dibahas karena pernah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). “RUU EBET ini tidak harus berbicara tentang power wheeling. Lagi pula power wheeling sudah pernah dibahas dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi/MK beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, aturan power wheeling tidak perlu dibahas lagi dalam RUU EBET,” kata Anggota Komisi VII Diah Nurwitasari, Minggu (7/4/2024). BACA JUGA: RUU EBET Bisa Dorong Investasi Energi Terbarukan    MK telah membatalkan Power Wheeling melalui keputusan nomor 111/PUU-XIII/2015 MK yang menyatakan bahwa unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Lalu, aturan itu diganti dengan UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan dengan menghilangkan pasal unbundling. Melalui keputusan tersebut, MK secara tegas melegitimasi negara untuk menguasai penuh terkait kedaulatan listrik di Tanah Air. BACA JUGA: Pemudik Diminta Pastikan Saldo e-Toll Cukup, Jakarta-Surabaya Minimal Rp1 Juta “Listrik ini adalah merupakan kebutuhan dasar bagi warga Indonesia,” katanya.Dengan demikian, negara harus kokoh dan berdaulat atas pengelolaan, penguasaan, kontrol, serta pemeliharaan sistem ketenagalistrikan. “Sekali lagi, pemerintah dan DPR tidak bisa mengambil risiko dengan memasukkan power wheeling yang kemudian mengancam kondisi negara melalui persoalan-persoalan jaringan listrik,” katanya. Seharusnya, RUU EBET lebih mengatur untuk menguatkan negara agar lebih berdaulat atas energi baru terbarukan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8wNy8xLzE3OTMyOS81L3g4d2Z6eDg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi VII DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Namun disampaikan bahwa skema power wheeling dibahas karena pernah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). “RUU EBET ini tidak harus berbicara tentang power wheeling. Lagi pula power wheeling sudah pernah dibahas dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi/MK beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, aturan power wheeling tidak perlu dibahas lagi dalam RUU EBET,” kata Anggota Komisi VII Diah Nurwitasari, Minggu (7/4/2024). BACA JUGA: RUU EBET Bisa Dorong Investasi Energi Terbarukan    MK telah membatalkan Power Wheeling melalui keputusan nomor 111/PUU-XIII/2015 MK yang menyatakan bahwa unbundling dalam kelistrikan tidak sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Lalu, aturan itu diganti dengan UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan dengan menghilangkan pasal unbundling. Melalui keputusan tersebut, MK secara tegas melegitimasi negara untuk menguasai penuh terkait kedaulatan listrik di Tanah Air. BACA JUGA: Pemudik Diminta Pastikan Saldo e-Toll Cukup, Jakarta-Surabaya Minimal Rp1 Juta “Listrik ini adalah merupakan kebutuhan dasar bagi warga Indonesia,” katanya.Dengan demikian, negara harus kokoh dan berdaulat atas pengelolaan, penguasaan, kontrol, serta pemeliharaan sistem ketenagalistrikan. “Sekali lagi, pemerintah dan DPR tidak bisa mengambil risiko dengan memasukkan power wheeling yang kemudian mengancam kondisi negara melalui persoalan-persoalan jaringan listrik,” katanya. Seharusnya, RUU EBET lebih mengatur untuk menguatkan negara agar lebih berdaulat atas energi baru terbarukan.