Jokowi telah menggelar rapat internal mengenai darurat judi online di Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2024/04/18/320/2997554/ini-alasan-jokowi-bentuk-satgas-judi-onlineidhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/18/320/2997554/ini-alasan-jokowi-bentuk-satgas-judi-onlinehttps://economy.okezone.com/read/2024/04/18/320/2997554/ini-alasan-jokowi-bentuk-satgas-judi-onlineKamis 18 April 2024 16:53 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Jokowi soal Judi Online (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2024/04/18/320/2997554/ini-alasan-jokowi-bentuk-satgas-judi-online-iqnowE5wM5.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8xOC8xLzE3OTc1Mi81L3g4d3pnOGM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar rapat internal mengenai darurat judi online di Indonesia. Presiden pun meminta agar segera dibentuk satuan tugas pemberantasan judi online. "Kami tadi baru selesai rapat internal mengenai Indonesia darurat judi online. Pesertanya ada saya, ketua OJK, pak Kapolri, pak Jaksa Agung, pak Menko Polhukam, pak Seskab, Sesneg," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024). BACA JUGA: Bertemu Tony Blair, Jokowi Bahas Investasi IKN hingga GovTech Pembentukan satgas tersebut, kata Budi, akan diputuskan Presiden Jokowi dalam beberapa hari kedepan. "Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," kata Budi. BACA JUGA: Royaltama Mulia (RMKO) Kantongi Laba Rp19,8 Miliar di 2023 Dibentuknya satgas judi online, kata Budi, dikarenakan Presiden Jokowi mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Maka, katanya, perlu pemberantasan secara tegas terhadap judi online."Pak Presiden jelaskan di awal ada keluhan-keluhan masyarakat, masyarakat kecil main judi lagi. Menurut kamu gimana? Masih banyak kan? Nah di situ kita jelasin juga ini langkahnya kita harus tegas. Karena kamu aja bilang masih banyak jadi perlu diberantas," kata Budi. Budi mengungkapkan nantinya satgas judi online akan berisi Kemenkominfo, OJK, PPATK dan para aparat penegak hukum. Namun, dirinya tidak mengungkapkan sosok koordinator satgas tersebut. "Ya nanti apa, dari aparat penegak hukum, Kominfo, OJK, urusannya rekening kan, keuangannya OJK, PPATK dan sebagainya," ungkapnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNC8xOC8xLzE3OTc1Mi81L3g4d3pnOGM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar rapat internal mengenai darurat judi online di Indonesia. Presiden pun meminta agar segera dibentuk satuan tugas pemberantasan judi online. "Kami tadi baru selesai rapat internal mengenai Indonesia darurat judi online. Pesertanya ada saya, ketua OJK, pak Kapolri, pak Jaksa Agung, pak Menko Polhukam, pak Seskab, Sesneg," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024). BACA JUGA: Bertemu Tony Blair, Jokowi Bahas Investasi IKN hingga GovTech Pembentukan satgas tersebut, kata Budi, akan diputuskan Presiden Jokowi dalam beberapa hari kedepan. "Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," kata Budi. BACA JUGA: Royaltama Mulia (RMKO) Kantongi Laba Rp19,8 Miliar di 2023 Dibentuknya satgas judi online, kata Budi, dikarenakan Presiden Jokowi mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Maka, katanya, perlu pemberantasan secara tegas terhadap judi online."Pak Presiden jelaskan di awal ada keluhan-keluhan masyarakat, masyarakat kecil main judi lagi. Menurut kamu gimana? Masih banyak kan? Nah di situ kita jelasin juga ini langkahnya kita harus tegas. Karena kamu aja bilang masih banyak jadi perlu diberantas," kata Budi. Budi mengungkapkan nantinya satgas judi online akan berisi Kemenkominfo, OJK, PPATK dan para aparat penegak hukum. Namun, dirinya tidak mengungkapkan sosok koordinator satgas tersebut. "Ya nanti apa, dari aparat penegak hukum, Kominfo, OJK, urusannya rekening kan, keuangannya OJK, PPATK dan sebagainya," ungkapnya.