AHY mengungkapkan salah satu tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah masalah tanah.https://economy.okezone.com/read/2024/04/26/470/3000927/warga-kalimantan-masih-enggan-lepas-tanahnya-untuk-pembangunan-iknidhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/26/470/3000927/warga-kalimantan-masih-enggan-lepas-tanahnya-untuk-pembangunan-iknhttps://economy.okezone.com/read/2024/04/26/470/3000927/warga-kalimantan-masih-enggan-lepas-tanahnya-untuk-pembangunan-iknJum'at 26 April 2024 11:35 WIBIqbal Dwi PurnamaLahan menjadi salah satu masalah pembangunan IKN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/04/26/470/3000927/warga-kalimantan-masih-enggan-lepas-tanahnya-untuk-pembangunan-ikn-qZAeLR0XBm.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8xOS8xLzE3ODU0Ni81L3g4dXg0Z3k=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan salah satu tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah masalah tanah. Sebab masih ada sebagian warga Kaimantan yang enggan melepaskan tanahnya untuk dibangun proyek Ibu Kota Baru tersebut. AHY menyebut, terdapat sebagian wilayah yang masih didiami masyarakat, sehingga belum dapat digunakan untuk pembangunan. BACA JUGA: Proyek Tol hingga Bandara IKN Dipercepat Sebelum 17 Agustus "Yang jelas penekanan dari Bapak Presiden tentunya dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan, pendekatannya harus baik, tidak boleh ada yang menjadi korban," ujar AHY dalam keterangan resminya, Jumat (26/4/2024). Menurut Menteri AHY, pada prinsipnya lahan di IKN harus clean and clear terlebih dahulu, baru kemudian bisa dikeluarkan Sertipikat Hak Pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin untuk proyek-proyek yang ada di IKN. BACA JUGA: Pindah ke IKN Juli 2024, Menteri Basuki Tunggu Fasilitas Air Bersih Upaya lain yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan permasalahan di IKN, yakni dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Otorita IKN serta kementerian/lembaga lainnya."Tentu kita ingin percepatan, tetapi juga tidak boleh grasah-grusuh. Kita ingin semua tahapannya dilalui dengan baik, pendekatannya dengan pendekatan yang humanis," lanjutnya. AHY menegaskan, Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan secara penuh kepada Otorita IKN baik dari bidang tanah ataupun penyiapan tata ruangnya untuk mewujudkan ibu kota baru.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wMy8xOS8xLzE3ODU0Ni81L3g4dXg0Z3k=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan salah satu tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah masalah tanah. Sebab masih ada sebagian warga Kaimantan yang enggan melepaskan tanahnya untuk dibangun proyek Ibu Kota Baru tersebut. AHY menyebut, terdapat sebagian wilayah yang masih didiami masyarakat, sehingga belum dapat digunakan untuk pembangunan. BACA JUGA: Proyek Tol hingga Bandara IKN Dipercepat Sebelum 17 Agustus "Yang jelas penekanan dari Bapak Presiden tentunya dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan, pendekatannya harus baik, tidak boleh ada yang menjadi korban," ujar AHY dalam keterangan resminya, Jumat (26/4/2024). Menurut Menteri AHY, pada prinsipnya lahan di IKN harus clean and clear terlebih dahulu, baru kemudian bisa dikeluarkan Sertipikat Hak Pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin untuk proyek-proyek yang ada di IKN. BACA JUGA: Pindah ke IKN Juli 2024, Menteri Basuki Tunggu Fasilitas Air Bersih Upaya lain yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan permasalahan di IKN, yakni dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Otorita IKN serta kementerian/lembaga lainnya."Tentu kita ingin percepatan, tetapi juga tidak boleh grasah-grusuh. Kita ingin semua tahapannya dilalui dengan baik, pendekatannya dengan pendekatan yang humanis," lanjutnya. AHY menegaskan, Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan secara penuh kepada Otorita IKN baik dari bidang tanah ataupun penyiapan tata ruangnya untuk mewujudkan ibu kota baru.