Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti status Jakarta yang tak tidak akan menjadi Ibu Kota Negara lagi.https://economy.okezone.com/read/2024/05/03/320/3004111/jurus-pengusaha-jadikan-jakarta-pusat-bisnis-saat-tak-lagi-jadi-ibu-kota-negaraidhttps://economy.okezone.com/read/2024/05/03/320/3004111/jurus-pengusaha-jadikan-jakarta-pusat-bisnis-saat-tak-lagi-jadi-ibu-kota-negarahttps://economy.okezone.com/read/2024/05/03/320/3004111/jurus-pengusaha-jadikan-jakarta-pusat-bisnis-saat-tak-lagi-jadi-ibu-kota-negaraJum'at 03 Mei 2024 19:56 WIBFarida Syifa AnanditaJurus Hipmi jadikan Jakarta pusat bisnis (Foto: Hipmi)https://img.okezone.com/content/2024/05/03/320/3004111/jurus-pengusaha-jadikan-jakarta-pusat-bisnis-saat-tak-lagi-jadi-ibu-kota-negara-tP2lgUSqma.jpg JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti status Jakarta yang tak tidak akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) lagi. Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Sona Maesana, mengatakan, dalam konteks perubahan status Jakarta sebagai ibu kota negara, disoroti pentingnya peran Hipmi Jaya dalam menyusun Jakarta menjadi pusat perekonomian dan bisnis yang kuat. BACA JUGA: MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara hingga Rusun ASN di IKN "Hipmi Jaya diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan di ibu kota," ujarnya, Jumat (3/5/2024). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN. Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. BACA JUGA: Pak Bas: Groundbreaking IKN Tahap 6 Dimulai Juni 2024 Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.Dalam ketentuan peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagaimana tertuang dalam pasal 63, disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 66 disebutkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara dan organisasi lain yang berdasarkan ketentuan UU berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan Peraturan Presiden yang mengatur perincian rencana induk IKN. Pengesahan UU DKJ ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti status Jakarta yang tak tidak akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) lagi. Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Sona Maesana, mengatakan, dalam konteks perubahan status Jakarta sebagai ibu kota negara, disoroti pentingnya peran Hipmi Jaya dalam menyusun Jakarta menjadi pusat perekonomian dan bisnis yang kuat. BACA JUGA: MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara hingga Rusun ASN di IKN "Hipmi Jaya diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan di ibu kota," ujarnya, Jumat (3/5/2024). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN. Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. BACA JUGA: Pak Bas: Groundbreaking IKN Tahap 6 Dimulai Juni 2024 Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.Dalam ketentuan peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagaimana tertuang dalam pasal 63, disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 66 disebutkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara dan organisasi lain yang berdasarkan ketentuan UU berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan Peraturan Presiden yang mengatur perincian rencana induk IKN. Pengesahan UU DKJ ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.