Sri Mulyani menilai kebijakan kenaikan PPN pada 2025 menjadi 12% menjadi kewenangan pemerintahan Prabowo Subianto.    https://economy.okezone.com/read/2024/05/20/320/3010840/ppn-naik-jadi-12-tahun-depan-sri-mulyani-serahkan-ke-prabowoidhttps://economy.okezone.com/read/2024/05/20/320/3010840/ppn-naik-jadi-12-tahun-depan-sri-mulyani-serahkan-ke-prabowohttps://economy.okezone.com/read/2024/05/20/320/3010840/ppn-naik-jadi-12-tahun-depan-sri-mulyani-serahkan-ke-prabowoSenin 20 Mei 2024 14:30 WIBAnggie AriestaPPN Naik Jadi 12%, Sri Mulyani Serahkan ke Prabowo (Foto: Kemenkeu)https://img.okezone.com/content/2024/05/20/320/3010840/ppn-naik-jadi-12-tahun-depan-sri-mulyani-serahkan-ke-prabowo-aEoJSJfz7w.pngJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12% menjadi kewenangan pemerintahan yang baru yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut mengingat Sri Mulyani baru menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di depan Rapat Paripurna DPR RI. "Mengenai PPN, itu nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang baru. Untuk hal yang lain yang tidak terkait dengan KEMPPKF, saya tidak komentar," dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (20/5/2024). BACA JUGA:PPN Bakal Naik Jadi 12%, Begini Respons Pengusaha Ritel  Sri Mulyani menegaskan, telah berkomunikasi dengan orang-orang yang ditunjuk Prabowo untuk membahas program meski tidak menyebutkan namanya. "Kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Bapak Prabowo sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus mengambil waktu," katanya. BACA JUGA:Sri Mulyani Rancang APBN Prabowo 2025: Ekonomi 5,1%-5,5% hingga Rupiah Rp15.300  Sebelumnya, Sri Mulyani hari ini telah membacakan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN ini akan menjadi acuan bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun asumsi makro ekonomi yang diusulkan sebagai berikut. - Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5% - Yield SBN 10 tahun 6,9-7,3% - Nilai tukar Rp15.300-16.000 per USD - Inflasi 1,5-3,5% - ICP USD 75-85 per barel - Lifting Minyak 580.000-601.000 bph - Lifting Gas 1,003-1,047 juta bsmph Sasaran pembangunan: - Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5-5% - Kemiskinan 7-8% - Rasio Gini 0,379-0,382 - Indeks Modal Manusia 0,56 - Nilai Tukar Petani 113-115 - Nilai Tukar Nelayan 104-105JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12% menjadi kewenangan pemerintahan yang baru yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut mengingat Sri Mulyani baru menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di depan Rapat Paripurna DPR RI. "Mengenai PPN, itu nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang baru. Untuk hal yang lain yang tidak terkait dengan KEMPPKF, saya tidak komentar," dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (20/5/2024). BACA JUGA:PPN Bakal Naik Jadi 12%, Begini Respons Pengusaha Ritel  Sri Mulyani menegaskan, telah berkomunikasi dengan orang-orang yang ditunjuk Prabowo untuk membahas program meski tidak menyebutkan namanya. "Kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Bapak Prabowo sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus mengambil waktu," katanya. BACA JUGA:Sri Mulyani Rancang APBN Prabowo 2025: Ekonomi 5,1%-5,5% hingga Rupiah Rp15.300  Sebelumnya, Sri Mulyani hari ini telah membacakan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN ini akan menjadi acuan bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun asumsi makro ekonomi yang diusulkan sebagai berikut. - Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5% - Yield SBN 10 tahun 6,9-7,3% - Nilai tukar Rp15.300-16.000 per USD - Inflasi 1,5-3,5% - ICP USD 75-85 per barel - Lifting Minyak 580.000-601.000 bph - Lifting Gas 1,003-1,047 juta bsmph Sasaran pembangunan: - Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5-5% - Kemiskinan 7-8% - Rasio Gini 0,379-0,382 - Indeks Modal Manusia 0,56 - Nilai Tukar Petani 113-115 - Nilai Tukar Nelayan 104-105