Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berdampingan bersama pemerintah untuk kesejahteraan nelayan.https://economy.okezone.com/read/2024/05/20/320/3010882/hnsi-ajak-pemerintah-sejahterakan-para-nelayanidhttps://economy.okezone.com/read/2024/05/20/320/3010882/hnsi-ajak-pemerintah-sejahterakan-para-nelayanhttps://economy.okezone.com/read/2024/05/20/320/3010882/hnsi-ajak-pemerintah-sejahterakan-para-nelayanSenin 20 Mei 2024 15:45 WIBKristalensi Bunga Nauli SihiteBagaimana kondisi nelayan di Indonesia (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2024/05/20/320/3010882/bagaimana-kesejahteraan-nelayan-di-ri-begini-faktanya-OJFNqfMIAB.jpg JAKARTA - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berdampingan bersama pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di seluruh Indonesia. “HNSI sekarang sudah siap untuk berlari kencang. Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum HNSI, Herman Herry, Senin (20/5/2024). BACA JUGA: Kampung Nelayan di Papua Siap Ekspor Produk Tuna ke Berbagai Negara Dalam kesempatan itu, Herman Herry menyampaikan pesan sekaligus harapan kepada pemerintah pusat agar HNSI masuk dalam lembaran negara. Sehingga, keberadaan HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan bisa selaras bersama pemerintah. “Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kami hadiah. Artinya pemerintah mengeluarkan Keppres bawah tanggal 21 Mei adalah hari nelayan Indonesia. Sehingga kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara,” kata Herman Herry. Herman Herry menyampaikan, terkait kesejahteraan nelayan itu artinya sangat luas. Dimana, kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan. BACA JUGA: Bakamla RI Jemput 18 Nelayan Indonesia yang Sempat Ditangkap di Australia “Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia,” terang Herman Herry. Sementara terkait program perbantuan, lanjut Herman Herry, bagaimana program pemerintah pusat melibatkan nelayan dalam mengimplementasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di tanah air.“Misalnya dengan pembinaan, dengan BBM subsidi, dan macam-macam. Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan,” kata Herman Herry. Selama ini, kata Herman Herry, program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan tapi belum maksimal. Hal itu karena data yang dimiliki belum tertata dengan baik. Sehingga, HNSI ke depan akan menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA). “Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya,” terangnya. “Oleh karena itu kami akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Polri, yang diwakili Kakorpolairut dan Diipolairut se Indonesia untuk bersama-sama menertibkan hal-hal yang belum tertib agar program-program perbantuan itu bisa tepat sasaran,” demikian Herman Herry. JAKARTA - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berdampingan bersama pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di seluruh Indonesia. “HNSI sekarang sudah siap untuk berlari kencang. Kami secara resmi akan berperan serta bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum HNSI, Herman Herry, Senin (20/5/2024). BACA JUGA: Kampung Nelayan di Papua Siap Ekspor Produk Tuna ke Berbagai Negara Dalam kesempatan itu, Herman Herry menyampaikan pesan sekaligus harapan kepada pemerintah pusat agar HNSI masuk dalam lembaran negara. Sehingga, keberadaan HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan bisa selaras bersama pemerintah. “Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan kami hadiah. Artinya pemerintah mengeluarkan Keppres bawah tanggal 21 Mei adalah hari nelayan Indonesia. Sehingga kami mewakili para nelayan merasa diakui keberadaannya sebagai bagian dari anak bangsa. HNSI ini harus diakui oleh pemerintah, HNSI ini harus masuk dalam lembaran negara,” kata Herman Herry. Herman Herry menyampaikan, terkait kesejahteraan nelayan itu artinya sangat luas. Dimana, kesejahteraan nelayan itu mulai dari pemberdayaan sampai dengan perbantuan. BACA JUGA: Bakamla RI Jemput 18 Nelayan Indonesia yang Sempat Ditangkap di Australia “Kalau pemberdayaan tentu pihak institusi terkait sudah tahu bahwa bagaimana program-program pemberdayaan yang diberikan kepada para nelayan seperti layaknya masyarakat marjinal lainnya di Indonesia,” terang Herman Herry. Sementara terkait program perbantuan, lanjut Herman Herry, bagaimana program pemerintah pusat melibatkan nelayan dalam mengimplementasikan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di tanah air.“Misalnya dengan pembinaan, dengan BBM subsidi, dan macam-macam. Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan,” kata Herman Herry. Selama ini, kata Herman Herry, program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan tapi belum maksimal. Hal itu karena data yang dimiliki belum tertata dengan baik. Sehingga, HNSI ke depan akan menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA). “Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya,” terangnya. “Oleh karena itu kami akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Polri, yang diwakili Kakorpolairut dan Diipolairut se Indonesia untuk bersama-sama menertibkan hal-hal yang belum tertib agar program-program perbantuan itu bisa tepat sasaran,” demikian Herman Herry.