Kemenkeu) melaporkan sampai dengan 30 April ini realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp591,7 triliun.https://economy.okezone.com/read/2024/05/27/320/3013787/jokowi-habiskan-belanja-rp591-7-triliun-hingga-april-2024-ini-rinciannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/05/27/320/3013787/jokowi-habiskan-belanja-rp591-7-triliun-hingga-april-2024-ini-rinciannyahttps://economy.okezone.com/read/2024/05/27/320/3013787/jokowi-habiskan-belanja-rp591-7-triliun-hingga-april-2024-ini-rinciannyaSenin 27 Mei 2024 17:36 WIBAnggie AriestaPresiden Jokowi sudah habiskan anggaran Rp591,7 Triliun (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2024/05/27/320/3013787/jokowi-habiskan-belanja-rp591-7-triliun-hingga-april-2024-ini-rinciannya-ZlAC9Al4hn.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8yNy8xLzE4MTEzNC81L3g4ejU3cWE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai dengan 30 April ini realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp591,7 triliun. Artinya 13,2% dari pagu sudah dibelanjakan bulan April 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pemerintah pusat secara tahunan naik double digit dibandingkan periode 2020-2021, karena saat itu ada Covid-19 sehingga di 2021 tumbuh 28,1%. BACA JUGA: Tekanan Pasar Keuangan Domestik Mereda, Sri Mulyani Bicara Pelemahan Rupiah "Nah sekarang di 13,2%, sekarang penyebabnya adalah belanja pelaksanaan pemilu pada bulan Februari dan beberapa yang kita lihat K/L," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2024, Senin (27/5/2024). Untuk belanja dari K/L mencapai Rp304,2 triliun atau 27,9% dari pagu, dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan pemilu. BACA JUGA: Dirut Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Ditegur Penerbangan Haji Banyak Masalah Sedangkan Belanja Non K/L Rp287,6 triliun artinya 20,9% dari pagu, dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.Adapun pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat utamanya dipengaruhi oleh pembayaran THR dan akan ternormalisasi pada kuartal II 2024. Dalam APBN 2024, Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp857,6 triliun.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8yNy8xLzE4MTEzNC81L3g4ejU3cWE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai dengan 30 April ini realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp591,7 triliun. Artinya 13,2% dari pagu sudah dibelanjakan bulan April 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pemerintah pusat secara tahunan naik double digit dibandingkan periode 2020-2021, karena saat itu ada Covid-19 sehingga di 2021 tumbuh 28,1%. BACA JUGA: Tekanan Pasar Keuangan Domestik Mereda, Sri Mulyani Bicara Pelemahan Rupiah "Nah sekarang di 13,2%, sekarang penyebabnya adalah belanja pelaksanaan pemilu pada bulan Februari dan beberapa yang kita lihat K/L," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2024, Senin (27/5/2024). Untuk belanja dari K/L mencapai Rp304,2 triliun atau 27,9% dari pagu, dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan pemilu. BACA JUGA: Dirut Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Ditegur Penerbangan Haji Banyak Masalah Sedangkan Belanja Non K/L Rp287,6 triliun artinya 20,9% dari pagu, dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.Adapun pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat utamanya dipengaruhi oleh pembayaran THR dan akan ternormalisasi pada kuartal II 2024. Dalam APBN 2024, Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp857,6 triliun.