Sebagai bentuk dari modernisasi sektor publik, Presiden Joko Widodo meluncurkan INA Digital sebagai bentuk dari Government Technology.https://economy.okezone.com/read/2024/05/28/320/3013886/jokowi-setop-bikin-aplikasi-baru-bikin-boros-uang-negaraidhttps://economy.okezone.com/read/2024/05/28/320/3013886/jokowi-setop-bikin-aplikasi-baru-bikin-boros-uang-negarahttps://economy.okezone.com/read/2024/05/28/320/3013886/jokowi-setop-bikin-aplikasi-baru-bikin-boros-uang-negaraSelasa 28 Mei 2024 08:05 WIBFaradilla Indah Siti AyshaPresiden Jokowi soal Aplikasi Baru (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2024/05/27/320/3013886/jokowi-setop-bikin-aplikasi-baru-bikin-boros-uang-negara-LBJ1dmdnsY.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8yNy8xLzE4MTEzNC81L3g4ejU3cWE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Sebagai bentuk dari modernisasi sektor publik, Presiden Joko Widodo meluncurkan INA Digital sebagai bentuk dari Government Technology (GovTech) Indonesia. Ia meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk berhenti merilis aplikasi atau platform baru mulai tahun ini. Menurut Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia hari ini, setiap K/L bisa membuat hingga ribuan aplikasi dan memakan anggaran hingga triliun rupiah. BACA JUGA: Indonesia Kuasai 61% Saham Freeport, Jokowi: Bukan Milik Amerika Lagi "Oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru. Stop. Karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada," kata Jokowi. "Tahun ini saja kemarin kita cek waktu membikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," tambahnya. BACA JUGA: Harga BBM Naik Juni 2024, Ini Penjelasan Jokowi Ia mengatakan bahwa banyaknya aplikasi yang diluncurkan oleh K/L kemungkinan disebabkan oleh pembuatan aplikasi baru setiap ada pergantian menteri atau dirjen."Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ungkapnya. Jokowi kemudian menegaskan bahwa hadirnya birokrasi di tengah masyarakat seharusnya berperan untuk melayani masyarakat bukan mempersulit atau bahkan memperlambat pelayanan untuk masyarakat "Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," kata Jokowi. Jokowi mengatakan bahwa kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima, hingga kemudahan masyarakat seharusnya menjadi poin utama dalam tolak ukur meluncurkan sebuah aplikasi. "Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalo di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi. 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri. yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Gak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi. Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing. "Kita juga harus memperkuat govtech kita. satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Baca Selengkapnya: Jokowi Luncurkan INA Digital: Setop Bikin Aplikasi Baru, Pemborosan Uang Negara<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8yNy8xLzE4MTEzNC81L3g4ejU3cWE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Sebagai bentuk dari modernisasi sektor publik, Presiden Joko Widodo meluncurkan INA Digital sebagai bentuk dari Government Technology (GovTech) Indonesia. Ia meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk berhenti merilis aplikasi atau platform baru mulai tahun ini. Menurut Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia hari ini, setiap K/L bisa membuat hingga ribuan aplikasi dan memakan anggaran hingga triliun rupiah. BACA JUGA: Indonesia Kuasai 61% Saham Freeport, Jokowi: Bukan Milik Amerika Lagi "Oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru. Stop. Karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada," kata Jokowi. "Tahun ini saja kemarin kita cek waktu membikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," tambahnya. BACA JUGA: Harga BBM Naik Juni 2024, Ini Penjelasan Jokowi Ia mengatakan bahwa banyaknya aplikasi yang diluncurkan oleh K/L kemungkinan disebabkan oleh pembuatan aplikasi baru setiap ada pergantian menteri atau dirjen."Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ungkapnya. Jokowi kemudian menegaskan bahwa hadirnya birokrasi di tengah masyarakat seharusnya berperan untuk melayani masyarakat bukan mempersulit atau bahkan memperlambat pelayanan untuk masyarakat "Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," kata Jokowi. Jokowi mengatakan bahwa kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima, hingga kemudahan masyarakat seharusnya menjadi poin utama dalam tolak ukur meluncurkan sebuah aplikasi. "Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalo di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi. 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri. yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Gak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi. Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing. "Kita juga harus memperkuat govtech kita. satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Baca Selengkapnya: Jokowi Luncurkan INA Digital: Setop Bikin Aplikasi Baru, Pemborosan Uang Negara