<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Ada INA Digital, Luhut Yakin Korupsi di Indonesia Bisa Berkurang</title><description>Luhut Binsar Pandjaitan menilai Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital bisa mengurangi korupsi</description><link>https://economy.okezone.com/read/2024/05/28/320/3014013/ada-ina-digital-luhut-yakin-korupsi-di-indonesia-bisa-berkurang</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2024/05/28/320/3014013/ada-ina-digital-luhut-yakin-korupsi-di-indonesia-bisa-berkurang"/><item><title>Ada INA Digital, Luhut Yakin Korupsi di Indonesia Bisa Berkurang</title><link>https://economy.okezone.com/read/2024/05/28/320/3014013/ada-ina-digital-luhut-yakin-korupsi-di-indonesia-bisa-berkurang</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2024/05/28/320/3014013/ada-ina-digital-luhut-yakin-korupsi-di-indonesia-bisa-berkurang</guid><pubDate>Selasa 28 Mei 2024 08:32 WIB</pubDate><dc:creator>Farida Syifa Anandita</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/05/28/320/3014013/ada-ina-digital-luhut-yakin-korupsi-di-indonesia-bisa-berkurang-r4JU7ZB7om.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Luhut Yakin Korupsi dengan  INA Digital. (Foto: Okezone.com/Marves)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/05/28/320/3014013/ada-ina-digital-luhut-yakin-korupsi-di-indonesia-bisa-berkurang-r4JU7ZB7om.jpg</image><title>Luhut Yakin Korupsi dengan  INA Digital. (Foto: Okezone.com/Marves)</title></images><description>JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital bisa mengurangi korupsi di Indonesia dan menaikkan pendapatan negara.
&amp;ldquo;Akan berkurang korupsi, itu pasti. OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu pasti akan berkurang,&amp;rdquo; ujar Luhut, dikutip dari Antara, Selasa (28/5/2024).
Menurut Luhut, penurunan angka korupsi tersebut memungkinkan karena GovTech akan membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, barang siapa yang berniat untuk melakukan korupsi akan merasa kesulitan.

BACA JUGA:
Jokowi Luncurkan INA Digital, Bisa Urus SIM Online hingga Izin Keramaian

&amp;ldquo;Saya berharap, dengan ini (GovTech RI) akan sangat kurang jumlahnya (korupsi), dan itu akan membuat Indonesia lebih bagus,&amp;rdquo; kata Luhut.
Dia mengaku malu dengan sejumlah kementerian yang melakukan korupsi, hingga kini sedang diadili.
Adapun sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kementerian yakni kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan eks Menteri Kominfo Johnny G. Plate.

BACA JUGA:
Jokowi Luncurkan INA Digital: Setop Bikin Aplikasi Baru, Pemborosan Uang Negara

&amp;ldquo;Ada kementerian yang korupsi sampai di pengadilan. Cukup memalukan semua itu,&amp;rdquo; kata Luhut.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi kenaikan pendapatan negara melalui aplikasi GovTech. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh hadirnya kemudahan berusaha, serta efektivitas dalam melakukan perizinan.
&amp;ldquo;Misalnya untuk izin hiburan, tidak lagi menjajakan dari satu pos ke pos lain, langsung di sini (GovTech) saja. Sehingga dengan begitu akan efisien,&amp;rdquo; kata Luhut.Kemudahan itu diyakini akan menjadi magnet untuk menarik pihak-pihak di industri hiburan dalam menggelar acara di Indonesia.
&amp;ldquo;Ini akan membawa penerimaan negara yang bertambah,&amp;rdquo; kata Luhut.
Untuk saat ini, Luhut mengatakan bahwa sektor swasta belum masuk ke GovTech, lantaran pihak pemerintah yang masih melakukan konsolidasi aplikasi untuk sektor publik. Setelah konsolidasi selama kurang lebih setahun, barulah sektor swasta akan dimasukkan secara bertahap, seperti yang dilakukan Singapura.
&amp;ldquo;Singapura itu hampir berapa tahun baru bisa masuk private sector-nya, setelah mereka betul-betul konsolidasi. Nah, kita sebesar Indonesia ini tidak semudah itu juga, pasti lebih sulit dari Singapura,&amp;rdquo; kata dia.
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.</description><content:encoded>JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital bisa mengurangi korupsi di Indonesia dan menaikkan pendapatan negara.
&amp;ldquo;Akan berkurang korupsi, itu pasti. OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu pasti akan berkurang,&amp;rdquo; ujar Luhut, dikutip dari Antara, Selasa (28/5/2024).
Menurut Luhut, penurunan angka korupsi tersebut memungkinkan karena GovTech akan membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, barang siapa yang berniat untuk melakukan korupsi akan merasa kesulitan.

BACA JUGA:
Jokowi Luncurkan INA Digital, Bisa Urus SIM Online hingga Izin Keramaian

&amp;ldquo;Saya berharap, dengan ini (GovTech RI) akan sangat kurang jumlahnya (korupsi), dan itu akan membuat Indonesia lebih bagus,&amp;rdquo; kata Luhut.
Dia mengaku malu dengan sejumlah kementerian yang melakukan korupsi, hingga kini sedang diadili.
Adapun sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kementerian yakni kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan eks Menteri Kominfo Johnny G. Plate.

BACA JUGA:
Jokowi Luncurkan INA Digital: Setop Bikin Aplikasi Baru, Pemborosan Uang Negara

&amp;ldquo;Ada kementerian yang korupsi sampai di pengadilan. Cukup memalukan semua itu,&amp;rdquo; kata Luhut.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi kenaikan pendapatan negara melalui aplikasi GovTech. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh hadirnya kemudahan berusaha, serta efektivitas dalam melakukan perizinan.
&amp;ldquo;Misalnya untuk izin hiburan, tidak lagi menjajakan dari satu pos ke pos lain, langsung di sini (GovTech) saja. Sehingga dengan begitu akan efisien,&amp;rdquo; kata Luhut.Kemudahan itu diyakini akan menjadi magnet untuk menarik pihak-pihak di industri hiburan dalam menggelar acara di Indonesia.
&amp;ldquo;Ini akan membawa penerimaan negara yang bertambah,&amp;rdquo; kata Luhut.
Untuk saat ini, Luhut mengatakan bahwa sektor swasta belum masuk ke GovTech, lantaran pihak pemerintah yang masih melakukan konsolidasi aplikasi untuk sektor publik. Setelah konsolidasi selama kurang lebih setahun, barulah sektor swasta akan dimasukkan secara bertahap, seperti yang dilakukan Singapura.
&amp;ldquo;Singapura itu hampir berapa tahun baru bisa masuk private sector-nya, setelah mereka betul-betul konsolidasi. Nah, kita sebesar Indonesia ini tidak semudah itu juga, pasti lebih sulit dari Singapura,&amp;rdquo; kata dia.
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.</content:encoded></item></channel></rss>
