Airlangga Hartarto menyebut pemerintah meminta publik mengkaji benefit dari penerapan Tabungan Perumahan Rakyat.https://economy.okezone.com/read/2024/05/29/470/3014861/gaji-dipotong-untuk-iuran-tapera-pekerja-diminta-lihat-benefitnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/05/29/470/3014861/gaji-dipotong-untuk-iuran-tapera-pekerja-diminta-lihat-benefitnyahttps://economy.okezone.com/read/2024/05/29/470/3014861/gaji-dipotong-untuk-iuran-tapera-pekerja-diminta-lihat-benefitnyaRabu 29 Mei 2024 20:25 WIB Muhammad FarhanMenko Airlangga Hartarto soal Tapera. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/05/29/470/3014861/gaji-dipotong-untuk-iuran-tapera-pekerja-diminta-lihat-benefitnya-d40sjM2ej7.jpg JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah meminta publik mengkaji benefit dari penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mulai dilaksanakan tahun ini. Kebijakan Tapera yang menarik iuran wajib 2,5% dari upah pekerja itu, menurut Airlangga, tengah disosialisasikan kepada masyarakat saat ini. Dia mengatakan benefit Tapera itu bisa mempermudah rakyat untuk memperoleh rumah, termasuk biaya renovasinya. BACA JUGA: Iuran Tapera Potong Gaji Pekerja, Menko Airlangga: Sosialisasi Dulu "Tapera perlu dilihat mungkin benefitnya, dan tentu dikaji manfaat apa yang bisa diperoleh oleh para pekerja terkait dengan perolehan perumahan maupun untuk renovasi perumahan," ujar Airlangga saat ditemui selepas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (29/5/2024). Airlangga menjelaskan, kebijakan Tapera ini perlu dipahami lebih lanjut oleh masyarakat sebelum menggencarkan kritik atas hal tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah akan gencar mensosialisasikan bersama dengan yang terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan. BACA JUGA: Bagaimana Cara Mencairkan Tapera? "Jadi itu mesti didalami lagi nanti dengan sosialiasi dengan kementerian PUPR maupun Kemenkeu," lugas Airlangga.Dia juga mengatakan pemerintah tidak akan mengevaluasi kebijakan pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5% untuk Tapera tersebut, karena perlu disosialisasikan terlebih dahulu. "Tidak (evaluasi), sosialisasi dulu ya," ujarnya. Airlangga menuturkan saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 perihal Tapera ini akan terus disosialisasikan ke masyarakat. Dia mengatakan walau menjadi direspons masyarakat dalam bentuk kritik, pemerintah meminta agar dipahami dulu kebijakan Tapera tersebut. "Dipahami dulu ya," tutupnya. JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah meminta publik mengkaji benefit dari penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mulai dilaksanakan tahun ini. Kebijakan Tapera yang menarik iuran wajib 2,5% dari upah pekerja itu, menurut Airlangga, tengah disosialisasikan kepada masyarakat saat ini. Dia mengatakan benefit Tapera itu bisa mempermudah rakyat untuk memperoleh rumah, termasuk biaya renovasinya. BACA JUGA: Iuran Tapera Potong Gaji Pekerja, Menko Airlangga: Sosialisasi Dulu "Tapera perlu dilihat mungkin benefitnya, dan tentu dikaji manfaat apa yang bisa diperoleh oleh para pekerja terkait dengan perolehan perumahan maupun untuk renovasi perumahan," ujar Airlangga saat ditemui selepas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (29/5/2024). Airlangga menjelaskan, kebijakan Tapera ini perlu dipahami lebih lanjut oleh masyarakat sebelum menggencarkan kritik atas hal tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah akan gencar mensosialisasikan bersama dengan yang terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan. BACA JUGA: Bagaimana Cara Mencairkan Tapera? "Jadi itu mesti didalami lagi nanti dengan sosialiasi dengan kementerian PUPR maupun Kemenkeu," lugas Airlangga.Dia juga mengatakan pemerintah tidak akan mengevaluasi kebijakan pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5% untuk Tapera tersebut, karena perlu disosialisasikan terlebih dahulu. "Tidak (evaluasi), sosialisasi dulu ya," ujarnya. Airlangga menuturkan saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 perihal Tapera ini akan terus disosialisasikan ke masyarakat. Dia mengatakan walau menjadi direspons masyarakat dalam bentuk kritik, pemerintah meminta agar dipahami dulu kebijakan Tapera tersebut. "Dipahami dulu ya," tutupnya.